Nanik Ika

    FOLLOW  

Akankah Kebocoran Data bisa Berakhir?

Info Terkini | Friday, 09 Sep 2022, 07:27 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyoroti soal pencurian data pribadi masyarakat Indonesia yang kembali terjadi. Iqbal menggatakan peristiwa dugaan kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM telepon menjadi bukti begitu mudahnya data pribadi masyarakat Indonesia dicuri pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. (republika.co.id, 02/09/2022). Data kartu SIM telepon tersebut berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama operator seluler, dan tanggal registrasi nomor terkait. Disisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga saat ini belum dapat mengonfirmasi sumber kebocoran jutaan data registrasi kartu sim (simcard) prabayar. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengaku, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran data registrasi kartu sim yang diperjualbelikan akun Bjorka tersebut. (republika.co.id, 02/09/2022). Namun kebocoran data di Indonesia bukan sekali ini, tapi telah terjadi beberapa kali. Diantaranya, Lebih dari 17 juta data PLN data bocor dan dijual ke forum peretas, demikian pula yang dialami Indihome, yaitu sekitar 26 juta data bocor dari anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk. Ini dan dibagikan ke forum peretas yang sama. Sementara Pada tahun 2021, kebocoran terjadi pada aplikasi untuk pelaju antarprovinsi dan antarnegara di Electronic Health Alert Card (e-HAC), sebelumnya di tahun 2020 kebocoran terjadi pada platform Tokopedia (91 juta data pelanggan), Bhinneka (1,2 juta), dan pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2,3 juta). Kebocoran data yang berulang ini, jelas mengkhawatirkan. Sungguh ironis, pemerintah yang diharapkan oleh rakyat sebagai perisai dan pelindung malah gagal menjaga data pribadi rakyat. Padahal kebocoran data ini sangat berbahaya , karena sudah pasti akan disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Berulangnya kebocoran data ini merupakan bukti kegagalan kapitalisme demokrasi dalam mengatur dan melindungi publik maupun individu. Dalam sistem demokrasi negara abai terhadap pengurusan urusan rakyatnya termasuk memberi jaminan penjagaan data pribadi rakyatnya. Namun faktanya tidak ada jaminan penjagaan data pribadi rakyat nya. Sehingga kebijakan yang diterapkan tidak memiliki kesiapan yang matang, karena ketika mewajibkan pendaftaran simcard menggunakan NIK dan nomor KK , seharusnya juga dipersiapkan serangkaian perangkat keamanannya sehingga data tidak bocor. Jika sistem ini terus dipertahankan, akankah kebocoran data bisa berakhir? Disisi lain, sistem kapitalisme menyuburkan prinsip hidup bahwa standar kebahagiaan adalah materi, alhasil apapun dilakukan untuk mendapatkan materi sebanyak -banyaknya, tak heran kebocoran data bisa terjadi . Karena itu umat harus kembali kepada sistem Islam yang berasal dari Pencipta Allah subhanahu wa ta’ala yang menjamin keberkahan dalam kehidupan masyarakat sebab islam bukan hanya agama ruqyah Islam adalah ideologi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini dan dilanjutkan oleh kaum muslimin selama kurang lebih tiga belas abad lamanya dalam sistem pemerintahan Islam kafah. Karena dalam sistem ini negara akan Melindungi Keamanan pribadi, publik dan bahkan data rakyatnya. Nanik Ika, S.Pd Guru Swasta Kediri