Ami Amalia
Keterbukaan Informasi Publik
Info Terkini | 2021-11-30 11:49:27
â¢Latar belakang
Moment Reformasi 1998 melahirkan tuntunan masyarakat adanya transparasi, partisipasi publik dan akuntabilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Keinginan pemerintah untuk menciptakan Good Governance ( tata kelola pemerintahan yang baik ) di era globalisasi.
Khusus reformasi informasi, DPR berkomitmen menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik sehingga turut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasu publik (kip) pada tanggal 1 mei 2008 dengan masa penyesuaian 2 tahun dan berlaku efektif pada tanggal 1 mei 2010
Adapun tujuan uu 14 tahun 2010 tersebut yaitu :
- Menjamin hak warna negara mengetahui rencana publik
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
