Kamaruddin

    FOLLOW  

Masyarakat Harus Jadi Aktor Utama Berantas Politik Uang

Politik | Sunday, 14 Aug 2022, 10:37 WIB

Banda Aceh - Masyarakat selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang. Masyarakat juga harus menjadi salah satu aktor utama untuk meraih kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia atau Pemilu serentak 2024 mendatang.

"Masyarakat selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid Poldagri) Badan Kesbangpol Aceh, Arsyi M Yusuf, dalam diskusi meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, di Banda Aceh, Jumat, 12 Agustus 2022.

Ia mengatakan untuk mendukung kesuksesan Pemilu, masyarakat juga harus menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas kesadaran terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah.

Selain masyarakat, kata Arsy, kesuksesan Pemilu serentak dua tahun lagi ini juga ditentukan aktor penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Kemudian, peserta pemilihan yakni partai politik, calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah.

Terakhir adalah peran pemerintah, pemerintah selalu memberikan dukungan pelaksanaan, menjamin ketersediaan anggaran, dan memberikan fasilitas baik itu terhadap penyelenggara, peserta, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat, penyelenggara pemilihan, partai politik, bakal calon peserta, dan pemerintah lah aktor penentu kesuksesan Pemilu, maka semuanya harus saling berjalan bersama," kata Arsyi.

Sub Koordinator Pengembangan Investasi & Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, Hasfiandi, menjelaskan menstimulasi dan mendampingi calon-calon legislatif perempuan menjadi hal yang penting dalam upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Saat ini calon legislatif perempuan sudah mencapai 16,25 persen walaupun dari tahun 2020 ke 2021 angkanya tetap berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh.

"Terkait dengan isu demokrasi terkait dengan pemilu 2024, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran, dan pemerintah aceh memberikan dukungan terhadap apa yang akan dilakukan pada pemilu 2024," kata Andi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Aceh, Khairani Arifin, mengatakan secara khusus dalam pesta demokrasi sangat diperlukan keterlibatan perempuan. Karena, dari perempuan terdapat keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, kemudian bisa menentukan kebijakan yang ramah gender (perempuan dan laki-laki) anak dan kelompok marjinal

"Perempuan juga dapat menjadi aktor politik tanpa kekerasan, karena itu keterlibatan perempuan sangat penting," kata Khairani.

Khairani menyebutkan, sejauh ini partisipatif perempuan dalam politik Aceh masih 11 persen, sedangkan di daerah kabupaten/kota se Aceh hanya dua persen. Dan itu belum termasuk keterlibatan perempuan di legislatif, eksekutif dan kepemimpinan perempuan.

Jika melihat dari data tersebut, maka wajar selama ini suara perempuan kurang terwakili di parlemen, sehingga hak-hak perempuan juga kerap terabaikan.

"Padahal kita punya sejarah panjang dalam mempertahankan tanah air di tengah penjajahan, karena itu kita berharap partisipatif perempuan dapat terus ditingkatkan," demikian Khairani.

JARI Aceh, Khairul Hasni, mengatakan pihak sudah melakukan melakukan SDG's sebelum dilakukan oleh pemerintah yang disahkan pada tahun 2015. Menurutnya, Indonesia banyak tertinggal dengan LSM yang bekerja di daerah.

"Tahun 2002 kita mencoba untuk melakukan pemberdayaan ekonomi untuk korban konflik. Itu tujuan pertama. Pada saat itu kita kasih bantuan dan advokasi terhadap pelanggaran HAM. Seiring dengan operasi militer meningkat kita tetap melakukan bersama Forum LSM, Koalisi NGO HAM sangat besar perannya untuk melakukan advokasi pada isu HAM disaat itu," ungkapnya.

Peneliti Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad, menyampaikan ada tiga fase sebelum Aceh dalam masa damai. Di tahun 2006 mulai setelah MoU Helsinki salah satu keistimewaan Aceh adalah adanya partai lokal dan independen. Berharap kerja-kerja OMS memperkuat calon independen, bisa dilakukan oleh generasi kedepan.

"Peran OMS itu, semua kita. Target kerja OMS, orang baik. Dari orang baik baru muncul kebijakan yang baik. Dari orang baik akan muncul demokrasi baik, dan kemudian kebijakan baik yang berkontribusi pada penghormatan HAM yang baik dan orang-orang baik akan terus hadir dalam keberlanjutan," tutur Zulfikar.

Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan demokrasi hanya bisa terwujud jika semua pihak, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam proses perencanaan dan pembangunan Aceh.

Kemudian, lanjutnya, harus dipastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind), sehingga aksi-aksi yang dilakukan multipihak baik OMS, pemerintahan, perguruan tinggi, filantropi/swasta dan media di Aceh benar-benar sesuai dengan pengalaman, harapan, dan manfaat semua pihak di Aceh.

"Dengan begitu Demokrasi di Aceh dapat menguat dan mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Aceh," tutupnya.