Beri Kuliah Umum di Unnes, Wamenkumham : Pidana Penjara Bukanlah Prioritas

Image
Humas Kemenkumham Jateng
Info Terkini | Sunday, 07 Aug 2022, 18:29 WIB


SEMARANG- Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pidana penjara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukanlah prioritas.

Doc. Humas Kemenkumham Jateng

"Buku 1 RKUHP dan ini merupakan pengejawantahan dari implementasi hukum pidana modern yang berlandaskan keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif, maka meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok tetapi dia tidak merupakan prioritas," tegasnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang hari ini, Jum'at (05/08).

Penjelasan ini sekaligus menjawab sikap apriori dan resistensi sebagian masyarakat terhadap RKUHP yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan itu.

Sebagaimana diketahui, sebagian masyarakat beranggapan bahwa RKUHP membuka ruang bagi overkriminalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Prof Eddy sapaan akrabnya, mengutarakan pandangan yang berbeda terkait isu tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai RKUHP harus dimengerti secara utuh. Harus melihat penjelasan yang ada pada buku 1, yang memuat ketentuan umum sebelum melihat buku 2 yang memuat materi pemidanaan.

"Ketika kami Pemerintah mendengar berbagai tanggapan, berbagai kritik terkait dengan RUU KUHP, satu hal yang amat kami sayangkan adalah para pengkritik itu bersifat sporadis dan tidak memahami Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih dalam rancangan itu secara utuh. Artinya apa mereka hanya membaca pada buku dua," ulas Prof Eddy.

"Kalau mereka membaca buku satu dengan seksama, maka tidak perlu hal-hal yang bersifat provokatif, (contoh) bahwa kebebasan berbicara di penjara, kebebasan ini itu dipenjara dan lain sebagainya. Tidak demikian," tambahnya.

Menurut Wamenkumham, pemidanaan yang diatur dalam Pasal 53 sampai Pasal 60 harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh hakim ketika memeriksa perkara pidana. Dimana pada KUHP kolonial belum diterapkan standard of sentencing atau yang dikenal dengan istilah standar pemidanaan"

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Berita seputar kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Lapas Batu Ikuti Sosialisasi Penyusunan SKP Secara Daring

Image

Cara Dapat Barang Gratis di Akulaku Tanpa Undang Teman

Image

Kejujuran Adalah Bekal Hidup Mu Nak

Image

Game Online PC Gratis Yang Wajib Kamu Mainkan Sekarang!!

Image

Kemenkumham Jateng Siap Diaudit BPK RI

Image

Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun, Imigrasi Siapkan Juknisnya

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image