DPRK Minta Pemerintah Aceh Anggarkan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan T Iskandar Ulee Kareng

Image
Hamdani
Info Terkini | Friday, 26 Nov 2021, 08:45 WIB
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, S.Pd, M.Pd. (Dok Humas DPRK)

Banda Aceh - Ketua Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd, meminta kepada Pe­merintah Aceh, khususnya Dinas PUPR Aceh agar memasukan anggaran pembebasan lahan utk pembangunan jalan T Iskandar sampai Simpang Tujuh Ulee Kareng pd tahun 2022.

Menurut Musriadi, Kemacetan dan kes­emrawutan daerah itu kian parah, apalagi memasuki wak­tu-waktu sibuk mengalami ke­macetan panjang dengan durasi lama, terutama pagi dan sore. Sehingga perlu penanganan serius dari Pemerintahan Aceh karena Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang ter­cantum dalam dokumen Ren­cana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.

"Kami mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil lang­kah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di sana,” kata Musriadi, Jumat (26/11/2021).

Politisi Partai Amanat Na­sional (PAN) itu menyatakan, bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP. Karena itu, sambung dia, jalan tersebut perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.

“Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting da­lam mengurai kemacetan di ka­wasan jalan T Iskandar sampai ke simpang Tujuh Ulee Kareng,” ungkap Musriadi yang juga anggota DPRK dari daerah pemilihan (dapil) Ke­camatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng itu.

Selain itu, jalan T. Nyak Makam Kota Banda Aceh juga berpotensi menjadi kawasan macet terparah dan serius di Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, kawasan di sepanjang Jalan T Panglima Nyak Makam, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh sudah ditetapkan menjadi daerah perdagangan dan jasa.

Ini sejalan dengan kehadiran Trans Smart (Mall) dalam waktu tak berapa lama lagi. “Sekarang saja coba lihat, pada waktu tertentu macetnya luar biasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa jalan T Iskandar terhubung dengan be­berapa ruas jalan lain dengan ke­padatan lalu lintas, seperti jalan T Panglima Nyak Makam, jalan Ali Hasymi, jalan menuju RSJ dan RSUZA, serta beberapa jalan lain dari Gampong Beurawe, Lambhuk, Lamteh, Ilie, Lam­glumpang dan lainnya.

Itu belum termasuk ruas-ru­as jalan yang ada di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng yang menghubungkan pem­batasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Volume kenderaan roda empat dan roda dua sering padat khususnya saat pagi dan sore.

“Tujuh ruas jalan di kawasan Simpang Tujuh itu masuk melalui jalan T Iskandar yang tak jarang secara bersama-sama. Saat itulah terjadi kemacetan,” tambahnya.

Musriadi berharap, Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah tepat dan cepat agar kemacetan di lintas T Iskandar bisa teratasi. Caranya tentu dengan melakukan dengan mempercepat pelebaran jalan, dari satu jalur menjadi dua jalur

Jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka kewajiban un­tuk melebarkannya menjadi tang­gungjawab Pemerintah Aceh.

“Kita berharap pemerintah Aceh dapat memasukan anggaran pembebasan jalan T. Iskandar pd tahun 2022 yg akan datang, demikian Musriadi. (*)

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Suara Rakjat

Artikel Terkait

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL

Image

Mahasiswa PMM-UMM Membantu Pendidikan di TPQ Baitussalam Dusun Jetis, Desa Mulyoagung

Image

Hukum Kontrak dalam Muamalah Islam

Image

Elvano Snack Sediakan Cemilan Sehat dan Buka Lapangan Kerja

Image

Peluncuran E-Book, 'Berbeda, Berdialog dan Berjuang Bersama'

Image

Pengembangan metode bank syariah sebagai solusi utama pencegahan adanya riba dalam pelaksanaan kegia

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image