nazwa Nurfauziah

    FOLLOW  

Strategi Pemantapan Sistem Manajemen Standar Etika Organisasi Pemerintah

Edukasi | Wednesday, 06 Jul 2022, 20:07 WIB

Nazwa NurfauziahAdministrasi PublikUniversitas Muhammadiyah Jakarta

Nilai-nilai etika terungkap dalam aturan-aturan maupun hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dan berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan masyarakatnya, termasuk juga dengan pemerintah.
Dalam konteks organisasi, maka etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (organizational culture) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola sikap dan perilaku serta hubungan antar manusia dalam organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam sistem hukum negara yang bersangkutan.
Bagi aparatur pemerintah, budaya dan etika kerja merupakan hal yang penting untuk dikembangkan baik pada tingkat pemerintahan Pusat maupun Daerah, pada tingkat Departemen atau organisasi maupun unit-unit kerja dibawahnya. Adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat (Nicholas Henry, 1988).

Dengan makin besarnya peran masyarakat dalam pembangunan, maka peran aparatur negara perlu lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, melalui pengembangan sistem manajemen kebijaksanaan publik (public policy management development), sehingga peran aparatur akan berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Dalam pelayanan masyarakat harus terus menerus diusahakan dengan menerapkan standar pelayanan prima dengan prinsip cepat, tepat, mudah, memuaskan, transparan dan non diskriminatif dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. Kepuasan masyarakat hendaknya menjadi obsesi bagi setiap aparat, seirama dengan peningkatan efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas aparatur antara lain dapat dilihat dari kriteria, seperti:

1. Kesederhanaan prosedur

2. Kemudahan pencapaian (aksesibilitas)

3. Keamanan

4. Kenyamanan

5. kecepatan

6. Ketetapan pelayanan

Sistem informasi yang dikembangkan adalah untuk menjamin manajemen pembangunan terlaksana dengan efisien, efektif dan akuntabel. Selain itu, juga harus dapat menjamin tersedianya informasi yang diperlukan dunia usaha dan masyarakat.

Dengan menjamin tersedianya informasi yang diperlukan dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar (learning community), mengacu kepada masyarakat madani yang berdaya saing tinggi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan komputerisasi, maka sistem informasi manajemen pemerintahan akan lebih mudah diakses untuk mendukung manajemen kebijaksanaan pembangunan. Pemanfaatan sistem informasi tersebut akan terwujud apabila sistem manajemen dilaksanakan secara lebih transparan yang memungkinkan saling memberi dan menerima informasi.