Faiza Kamilla

    FOLLOW  

Penyalahgunaan Kekuasaan

Politik | Tuesday, 02 Nov 2021, 12:32 WIB

Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain ataupun kelompok lain. Ada pula pengertian menurut para ahli, yaitu, menurut Rogers, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengubah orang atau kelompok lain dalam cara yang spesifik. Miriam Budiarjo juga mengatakan bahwa kekuasaan merupakan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seseorang atau kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Sederhananya, menurut Walterd Nord, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

Kekuasaan bersumber pada kedudukan, kepribadian, dan politik. Ketiga sumber ini sangat berkaitan erat dengan dunia politik. Sebagai contoh, kekuasaan yang bersumber pada kedudukan dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki jabatan tinggi seperti yang semua orang tau yaitu Presiden. Presiden memiliki kedudukan paling tinggi di dalam suatu negara. Dengan kedudukan dan kekuasaannya, Presiden memiliki wewenang atas segala sesuatu yang berkaitan dengan negaranya.

Selain Presiden, terdapat juga orang-orang yang memiliki kedudukan seperti para pejabat-pejabat maupun pemimpin negara. Sayangnya, banyak dari orang-orang yang memiliki kedudukan ini menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Bukan hal yang asing lagi jika media gempar dengan adanya kabar bahwa para pejabat melakukan kecurangan yang dapat merugikan negara dan melanggar norma hukum dan agama.

Hukuman yang didapat para pelanggar tersebut juga terkadang tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya. Berdasarkan berita yang ada, hukuman yang didapat terkadang tidak bisa diterima oleh khalayak masyarakat seperti, hukuman bebas bersyarat, hukuman yang dikurangi, bahkan hukuman penjara dengan kemewahan yang tidak pada tempatnya. Bukan hanya sekali dua kali saja ini terjadi.

Karena hal inilah bukan tidak mungkin masyarakat menjadi kurang percaya pada para wakil rakyat tersebut. Dimana seharusnya para pejabat menjadi wakil bagi masyarakat dalam dunia politik malah melanggar yang seharusnya tidak dilakukan. Membuat masyarakat bingung harus mepercayai siapa.