Fahmi Zamzani
Pengurus DPM FH UMJ 2022/2023 Resmi Dilantik
Info Terkini | 2022-06-19 17:21:25
Sah dilantik menjadi Pengurus DPM FH UMJ, Emir Suni Daliano Harahap selaku sebagai ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan jajarannya disambut baik oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum UMJ, dan semua Mahasiswa FH UMJ sepakat untuk disegerakan mengadakan pelantikan BEM FH UMJ.
Tangerang Selatan- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah melantik Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan seluruh jajarannya di Aula FH UMJ pada hari ini, Sabtu, (18/06/22).
Emir Suni Daliano Harahap merupakan Ketua Umum terpilih pada periode 22/23 telah berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara DPM dengan semua stakeholder FH UMJ semakin baik. Menurutnya, upaya ini merupkan bentuk dari kemajuan bersama sesuai jargonya "Bersama Lebih Baik, Bersama Kita Bisa, We Grow Together". Kami bisa karena bersama!
“ Alhamdulillah, Bu Dwi Cahyawati selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) beserta jajarannya telah memberikan dukungan yang sangat besar, begitupun dengan para Mahasiswa FH UMJ telah menyambut pelantikan ini dengan baik, dan banyak permintaan mahasiswa untuk sesegera mungkin BEM FH UMJ mengadakan pelantikan. Dengan begitu saya berharap kepada semua stakeholder FH UMJ untuk terus bersinergis demi kemajuan lembaga dan fakultas” Ucap Emir, Sabtu, (18/06/22), di depan Aula Fakultas Hukum.
Ketum DPM FH UMJ menambahkan, bahwa kita bersama-sama untuk bersinergis demi membangun FH UMJ yang semakin baik serta bisa kita jadikan sebagai rumah untuk belajar bersama dalam menggapai kesuksesan di masa depan. Mari kita juga kobarkan dan sebarkan semangat kolaborasi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
