Irsyad Rabbani

MENUJU PESTA DEMOKRASI 2024

Politik | 2022-06-14 08:59:57

Dalam menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 banyak isu-isu bermunculan. Pesta demokrasi yang diadakan sekali 5 tahun ini menjadi begitu sangat hangat di perbincangkan dimana-mana. Mengenai pesta demokrasi ini tidak hanya di partai politik saja, tetapi di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa juga turut serta dalam memperbincangkan hal ini. Pesta demokrasi yang terjadi sekali 5 tahun ini, dinantikan oleh para kaum elite politik yang akan juga ikut serta dalam pesta demokrasi. Di tahun 2022 ada peristiwa yang membuat para mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan. Pada 11 april 2022 mahasiswa melakukan aksi besar-besaran yang berkaitan dengan adanya isu penundaannya pemilu 2024,isu penundaan pemilu 202 dan Presiden 3 periode ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ia mengatakan bahwa pada pemilu 2024 akan ada penundaan. Adanya pernyataan yang dilontarkan oleh menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia membuat heboh seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa pun menjalankan aksi demo pada tanggal 11 April 2022 yang dilaksanakan di depan gedung DPR-RI, tetapi hal penundaan pemilu 2024 dan isu presiden 3 periode ini telah ditegaskan oleh Presiden-RI Ir. Jokowi Dodo mengatakan bahwa pemilu tetap diadakan di tahun 2024 dan tidak akan ada presiden 3 periode itu kan melanggar undang-undang dan konstitusi yang ada. Beliau juga sempat melontarkan perkataan diakun twitter miliki pribadi beliau “Menjelang perhelatan demokrasi politik ini bias anya suhu politik menghangat. Itu biasa tapi masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat”. Dalam hal ini sudah dijelaskan oleh bapak Presiden-RI mengenai penundaan pemilu 2024 dan bahwa tidak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode.

Dan untuk memepertegaskan lagi bahwa kapan dilaksanakannya pemilu tahun 2024 beliau juga menangatakan bahwa untuk pelaksanakaan pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dan untuk tanggalnya pun sudah ditetapkan bahwa telah disepakati pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan pemilu itu sudah dimulai pertengahan juni 2022. Lalu, pada 12 april nanti KPU dan BAWASLU periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024 ujar beliau di akun twitter Pribadinya.

Dalam politik banyak masalah timbul dan menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Selain elemen masyarakat, partai politik juga ikut mengambil peran dalam pesta demokrasi. partai politik yang merupakan fasiliator bagi para kaum politikus untuk maju dalam pemerintahan untuk menjadi wakil rakyat, mewakili suara-suara rakyatnya di gedung DPR sebagai eksekutif maupun legislatif. Partai politik menjadi fasilitator bagi para caleg-calegnya untuk maju hingga mendapatkan kursi di pemerintahan. Dengan banyaknya caleg yang mendaftar diri ke dalam partai poltik, akan semakin banyak juga anggota partai politik yang akan menempatkan kursi di pemerintahan. Bisa kita lihat sekarang bahwa anggota DPR-RI sekarang terdiri dari 9 fraksi yang keagnggotaanya 575 orang, fraksi yang mendapatkan kursi terbanyak ialah fraksi PDI-P dengan 128 anggota dan disusul oleh Golkar dengan 85 anggota,Gerindra dengan 78 angggota,NasDem 59 anggota, PKB 58 anggota, Demokrat 54 anggota, PKS 50 anggota, PAN 44 anggota, PPP 19 anggota. Menjelang pemilu 2024 akan digelar selain 9 fraksi yang sudah ada di DPR-RI sekarang, di tahun 2022 ini bermunculan lagi fraksi baru atau partai politik baru yang akan ikutserta dalam penyelenggraan pemilu 2024 nanti. Diantaranya partai politik baru yang ikut serta bertarung dalam pemilu 2024 berikut ialah Partai Pelita, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nasional(PKN), Partai Rakyat, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai gelombang Rakyat ( Gelora) ini merupakan nama-nama partai baru yang sudag terverifikasi oleh KPU. Dengan ini ada banyak Partai Politik yang akan siap bertarung dalam Pemilu Serentak tahun 2024 nanti. Dengan banyak persaingan yang terjadi di antara Partai politik ini, apakah menutup kemungkinan akan terjadi moneypolitik yang akan dilakukan oleh para paslon atau para caleg yang ikut andil dalam pemilu 2024 nanti. moneypolitik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk memepengaruhi masyarakat untuk memilih mereka dengan imbalan berupa uang ataupun barang yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Praktek ini merupakan hal yang sudah mendarah daging bahkan telah mendadi budaya bagi rakyat Indonesia. budaya moneypolitik yang terjadi sekarang merupakan hal yang sangat melenceng dari namanya demokrasi. Seperti perkataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. jika kita kaitkan antara demokrasi dan fenomena yang terjadi yaitu moneypolitik ini merupakan hal yang tidak berkesinambungan dan saling bertolak belakang dengan demokrasi dan moneypolitik ini seperti alat penghancur subtansi demokrasi yang sangat erat dengan proses demokrasi yang ada. James Pollock(1920) mengatakan Relasi antara Uang dan Politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan.

Jika moneypolitic ini terus berklanjutan ini tidak hanya melanggar hukum dan akan juga melanggar moral demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia,budaya moneypolitic di Indonesia tidak boleh dibiarkan secara terus menerus ini akan menjadi budaya bagi rakyat. Selain masalah budaya Money Politicnya ini juga berkaitan dengan bagaimana indonesia kedepannya. Dengan cara pemilihan paslon atau caleg salah, ini akan terus membahayakan negeri ini, akibat dari MoneyPolitic yang dilakukan oleh para paslon atau caleg akan muncul calon-calon koruptor dan dampak dari hal kecil akan membahayakan hal besar dan akan berdampak pada pemerintahan dan juga berdampak kepada negeri Indonesia sendiri jika di pimpin oleh para pemimpin yang membudidayakan MoneyPolitic.

Budaya moneypolitic bukan lah budaya yang harus di anggap remeh saja, tetapi kita harus menolak budaya tersebut yang memiliki akibat panjang terhadap negeri kita jika 5 tahun kedepan dipimpin oleh orang yang membudayakan Moneypolitic. Dampak dari Moneypolitic akan dirasakan oleh rakyat sendiri dan proses perjalanan demokrasi tidak berjalan sesuai jalannya. Sebagai Negara yang mengutamakan demokrasi kita harus menjalankan demokrasi itu sendiri dan menolak budaya moneypolitic.

Pada tahun 2022 sekarang isu-isu untuk pemilu begitu sangat hangat di kalangan media yang dimana para setiap partai politik telah mencantumkan nama-nama yang akan mereka jadikan sebagai bakal calon presiden 2024 nanti. hal ini sangat hangat di media lokal yang dimana sudah ada beberapa nama yang sudah naik ke media yang bakal calon presiden di pemilu nanti. salah satunnya dari fraksi PDI-P yang mereka telah menyebutkan nama calon presiden dari fraksi mereka yaitu ketua DPR-RI sekarang yaitu ibu Puan Maharani dan Gubenur Jawa Tengah Bapak Ganjar prabowo. Itu salah satu merupakan bakal calon yang akan maju untuk Pilpres 2024 nanti, selain dua nama tersebut adalagi bakal calon presiden 2024 yaitu Bapak Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta dan Bapak ridwan Kamil Selaku Gubernur Jawa Barat. Itu nama-nama yang di gadang-gadangkan bakal maju sebagai calon Presiden 2024. Dari nama-nama yang di atas tidak luput dari media lokal yang terus diperbincangkan. Tahun ini merupakan tahun yang demokrasi politiknya begitu sangat hangat.

Dalam menuju pesta demokrasi tahun 2024 KPU dan BAWASLU mengharapkan kita harus bisa mengawal proses demokrasi agar berjalan lancar sesuai azas demokrasi kita, kita sebagai elemen masyarakat harus mengawal proses demokrasi agar tidak melenceng dari jalannya. Masyarakat pun harus tidak membiasakan lagi dengan moneypolitic yang dilakukan oleh para paslon atau caleg demi terciptakanya demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Linclon demokrasi itu dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. dan kita selaku masyarakat yang memiliki hak suara, maka pergunakanlah hak suara dengan sebaiknya dan pilihlah pemimpi negeri ini yang baik dan jujur dan tidak keluar dari konteks demokrasi, sebab siapa terpilih dan yang akan memimpin ini untuk 5 tahun kedepan untuk tergantung kita sebagai pemilih untuk memilih siapa yang patut untuk dipilih dan bisa membuat maju negeri ini dan memajukan bangsa-bangsa yang ada di dalam negeri ini. baik buruknya seorang pemimpin negeri itu tergantung kita memilih pemimpin yang berkompeten atau tidak. Pergunakan hak suara sebaik mungkin untuk masa depan yang lebih baik lagi.