Salman

Pak Harto, Benny dan Luhut

Politik | 2021-07-31 10:12:04

Selalu akan ada friksi politik antar kalangan dalam suatu organisasi besar bernama negara. Entah di mana itu. Termasuk Indonesia. Friksi agamawan dengan sekuler, sipil versus militer atau politikus senior melawan oposan. Mereka berlomba berusaha saling mendominasi dengan cara yang paling lazim merapat ke pemegang kekuasaan.

Berkaca ke belakang, ketika Soedharmono menjadi Ketua Umum Golkar, Pak Harto memerintahkan kepadanya untuk merekrut tokoh-tokoh sipil guna mengisi jabatan-jabatan pimpinan organisasi tersebut. Maka untuk pertama kalinya jabatan Sekjen Golkar diduduki oleh Sarwono Kusumaatmadja, seorang kalangan sipil. Dan orang-orang sipil lainnya, seperti Akbar Tandjung, Siswono Yudhohusodo, Rahmat Witoelar, atau Fahmi Idris, kemudian bisa menduduki posisi-posisi kunci lainnya.

Pilihan politik untuk memberi ruang yang lebih besar kepada para politisi sipil ini ternyata tidak disukai oleh Benny Moerdani, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Sebab, dengan begitu maka ketergantungan Pak Harto kepada ABRI, terutama dalam hal ini kepada Benny, menjadi semakin kecil.

Ketidaksukaan Benny kepada langkah politiknya untuk memberi ruang yang lebih besar bagi politisi sipil inilah yang membuat Pak Harto menseriusi kecurigaannya terhadap Benny. Intrik keras Benny kepada Soedharmono, baik ketika ia hendak dipromosikan menjadi Ketua Umum Golkar, maupun ketika ia akan dipilih menjadi wakil presiden, menunjukkan bahwa Benny menyimpan ambisi politik yang sangat besar.

Sebagaimana halnya Ali Moertopo, yang sejak 1974 berusaha untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya di masa depan untuk memuluskan jalannnya menuju kursi pimpinan nasional, langkah serupa dilihat Pak Harto ada pada Benny. Ali Moertopo, kita tahu, kemudian digantikan posisinya oleh orang sipil seperti Harmoko. Jabatan Menteri Penerangan, yang di masa Orde Baru selalu diumumkan di posisi kedua, yang sebelumnya selalu dijabat oleh tokoh senior dan kalangan militer, tiba-tiba diberikan kepada anak muda dari kalangan sipil.

Jadi, gelombang "sipilisasi" di tubuh Orde Baru sebenarnya sudah dimulai sejak awal dekade 1980-an, jauh sebelum munculnya ICMI. Ketika Pak Harto terus menggeser basis pendukungnya bukan hanya ke kelompok sipil, melainkan juga Islam, Benny kian mengambil posisi konfrontatif terhadap bosnya. Karena yang dirangkul secara politik oleh Pak Harto adalah golongan Islam perkotaan, Benny bekerja di jalur sebaliknya. Sejak dekade 1980-an ia mencoba merangkul dan membina hubungan erat dengan tokoh-tokoh Islam dari basis tradisional.

Sisa-sisa kontestasi keduanya, jika kita amati, masih bersisa hingga hari ini.

Kita melihat kentalnya sosok Luhut sebagai perwakilan militer di sisi penguasa. Seolah menghidupkan kembali sosok Benny lama. Namun tidak seperti Benny yang terkesan gentle dan lebih manut pada Pak Harto, sosok Luhut secara frontal terlihat mendominasi pemerintahan sipil Jokowi.

Suasana semrawut pademi covid setidaknya banyak meredam misi politis Luhut yang senyap dan terang-terangan.

Anehnya sebagian besar lawan politik seolah tak berkutik seperti disirep atau boleh jadi masing-masing mencari jalan aman dengan prinsip asal kenyang.

Akan kemana arah perjalanan politik tanah air ke depannya. Apakah dominasi sipil, militer, agamawan akan mewarnai kekuasaan yang tak henti dipertahankan hegemoninya?

Kita seperti para politikus senior itu memilih menonton sepak terjang mereka sambil menyimak rakyat pinggiran mengibarkan bendera putih.