Keputusan Tepat Batalkan Vaksinasi Berbayar di Indonesia
Info Terkini | 2021-07-22 22:24:38
Kritik Vaksinasi Berbayar Di IndonesiaOleh : Erlina nur azizah Mulai Senin (12/7/2021), masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksinasi berbayar di sejumlah klinik Kimia Farma.Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.Sementara, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan, pada tahap awal, layanan vaksinasi Covid-19 individu akan tersedia di 8 klinik yang berada 6 kota di Jawa dan Bali.Namun secara perlahan, perusahaan farmasi pelat merah itu akan memperluas jangkauan layanan vaksinasi berbayar tersebut, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Kepala Unit Program Imunisasi Dr.Ann Linstrand mengatakan seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19 “Rencana vaksin berbaya bisa menimbulkan masalah etik dan akses, terutama dalam masa pandemic yang membutuhkan cukupan vaksin bisa mencapai kelompok berisiko tinggi”,Kata Ann seperti dikutip dari situs resmi WHO pada Kamis (15/7/2012)“Hal yang terpenting adalah semua orang harus punya hak dan akses yang sama terhadap vaksin,terlepas masalah finansial” lanjutnya.Ann menyebut pemmerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi.Selain itu,banyak bank dunia juga sudah memberi dukungan biaya untuk proses distrubusi vaksin COVID-19.“ Jadi seharusnya tidak terlalu ada banyak pembiyaan,” ungkap AnnPemerintah Indonesia berencana menjalankan rencana vaksinasi covid berbayar.Program yang disebut vaksinasi gotong royong individu ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan vaksinasi demi terciptanya imunitas masal dan menekan laju penyebaran virus COVID-19.Pengamat kebijakan public Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menjelaskan, Kebijakan vaksinasi mandiri yang dilakukan pemerintah sangat tumpeng tindih dan kontradiksi.Apalagi pada awalnya pemerintah sebenarnya sudah memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 sepenuhnya. Pada Desember 2020 lalu. Presiden menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat.Oleh karena itu, menurut Trubus sebaiknya kebijakan untuk menjual dibatalkan,apapun alesannya. Apalagi Kimia Farma,sebagai BUMN harusnya memberikan darma baktinya karena dia bagian dari negara ,untuk hadir ke masyarakat yang bertahan dalam menghadapi pandemic.Apabila ini tetap dilakukan,ini akan menjadi kebijakan tumpeng tindih, karena vaksinasi gotong royong itu gratis, individu yang katanya untuk mempercepat vaksinasi gotong royong malah bayar.“apalagi vaksinasi gotong royong diperlambat dengan alasan antre, ketersediaan vaksin yang belum ada.ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga. Disuruh vaksin malah disuruh membayar, apalagi gotong royoong antre nya Panjang. Menurut saya, ini merugikan masyarakat,” ujarnya menegaskan kepada Asumsi.co, minggu (11,7,2021).Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan via Kimia Farma.Hal tersebut disampaikan oleh Skretaris Kabinet Pranomo Anung.“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan denngan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkann dan dicabut”. Kata Pranomo di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 16/7/2021)Dengan demikian,seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Vaksin tetap gratis bagi seluruh masyaraakat. “ Semua vaksinasi tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Erlina Nur Azizah
