Keputusan Tepat Batalkan Vaksinasi Berbayar di Indonesia

Image
Erlina Nur Azizah
Info Terkini | Thursday, 22 Jul 2021, 22:24 WIB

Oleh : Erlina nur azizah

Seharusnya mulai Senin (12/7/2021), masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksinasi berbayar di sejumlah klinik Kimia Farma.Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.

Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir. Sementara, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan, pada tahap awal, layanan vaksinasi Covid-19 individu akan tersedia di 8 klinik yang berada 6 kota di Jawa dan Bali.

Namun secara perlahan, perusahaan farmasi pelat merah itu akan memperluas jangkauan layanan vaksinasi berbayar tersebut, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Kepala Unit Program Imunisasi Dr Ann Linstrand mengatakan seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19 Rencana vaksin berbaya bisa menimbulkan masalah etik dan akses, terutama dalam masa pandemic yang membutuhkan cukupan vaksin bisa mencapai kelompok berisiko tinggi ,Kata Ann seperti dikutip dari situs resmi WHO pada Kamis (15/7/2012).

Hal yang terpenting adalah semua orang harus punya hak dan akses yang sama terhadap vaksin,terlepas masalah finansial lanjutnya.

Ann menyebut pemmerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi.

Selain itu,banyak bank dunia juga sudah memberi dukungan biaya untuk proses distrubusi vaksin COVID-19. Jadi seharusnya tidak terlalu ada banyak pembiyaan, ungkap Ann.

Pemerintah Indonesia berencana menjalankan rencana vaksinasi covid berbayar.Program yang disebut vaksinasi gotong royong individu ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan vaksinasi demi terciptanya imunitas masal dan menekan laju penyebaran virus COVID-19.

Pengamat kebijakan public Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menjelaskan, Kebijakan vaksinasi mandiri yang dilakukan pemerintah sangat tumpeng tindih dan kontradiksi. Apalagi pada awalnya pemerintah sebenarnya sudah memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 sepenuhnya.

Presiden menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat.Oleh karena itu, menurut Trubus sebaiknya kebijakan untuk menjual dibatalkan,apapun alesannya. Apalagi Kimia Farma,sebagai BUMN harusnya memberikan darma baktinya karena dia bagian dari negara ,untuk hadir ke masyarakat yang bertahan dalam menghadapi pandemic.

Apabila ini tetap dilakukan,ini akan menjadi kebijakan tumpeng tindih, karena vaksinasi gotong royong itu gratis, individu yang katanya untuk mempercepat vaksinasi gotong royong malah bayar.

Apalagi vaksinasi gotong royong diperlambat dengan alasan antre, ketersediaan vaksin yang belum ada.ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga. Disuruh vaksin malah disuruh membayar, apalagi gotong royoong antre nya Panjang. Menurut saya, ini merugikan masyarakat, ujarnya menegaskan kepada Asumsi.co, minggu (11,7,2021).

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan via Kimia Farma.Hal tersebut disampaikan oleh Skretaris Kabinet Pranomo Anung.

Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan denngan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkann dan dicabut . Kata Pranomo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Dengan demikian,seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Vaksin tetap gratis bagi seluruh masyaraakat. Semua vaksinasi tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya, imbuhnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Image

Andai Pandemi Pergi, Akankah Ekonomi Indonesia Pulih?

Image

Amanah BPKH mengelola DAU untuk Kemashalatan Umat

Image

Andai Pandemi Pergi, Impian Ini Akan Segera Kembali

Image

Yuk jadi relawan..,

Image

Pandemi Pergi, Umat Islam Istiqomah 5M

Image

Pengajar Sejati, Belajar Tanpa Henti, Mendidik Sepenuh Hati

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image