Adam Kusuma

Interpretasi Makna Manusia Sebagai Binatang Politik

Politik | 2021-07-14 16:39:36

 

Politik merupakan teori tentang bagaimana membuat sebuah negara atau masyarakat tertentu menjadi sejahtera yang mencakup mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menggapai tujuan negara, dan menentukan siapa yang yantas memegang kekuasaan disuatu negara. Itu semua bertujuan untuk mencapaikehidupan yang lebih baik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa yunani, yaitu politika yang berarti yang berhubungan dengan suatu negara. Dalam ilmu politik negara adalah sebagai persatuan manusia yang saling membutukan untuk mencapai tujuannya.

Menurut aristoteles, manusia termasuk makhluk politik yang terorganisir melalui negara. Politik diibaratkan sebagai sebuah bongkahan batu dan manusia sebagai yang memoles bongkahan batu tersebut. Lalu manusia dapat memoles bongkahan batu tersebut sampai menjadi bentuk tertentu. Bentuk tersebut dapat berupa patung, perhiasan, souvernir, DLL. Sesuai dengan keinginan manusia. Setelah tujuan terwujud, maka akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Yang dimaksuk manusia disini ialah seluruh manusia yang ada didalam suatu perkumpulan manusia (Negara, kerajaan, organisasi DLL). Tetapi tujuan tersebut dapat berubah ubah tergantung siapa yang memegang kuasa, sistem yang di anut disebuah perkumpulan manusia tersebut.

Semua manusia didalam perkumpulan manusia atau negara dapat berkontribusi dalam melaksanakan perpolitikan tergantung sistem yang di anut di suatu negara. Didalam sistem monarki, yang dapat berkontribusi dalam politik hanya kaum bangsawan, para pemikir (Filsuf), para agamawan dan penasehat kerajaan. Sedangkan di sistem demokrasi, semua masyarakat yang ada didalam sebuah negara dapat berkontribusi dalam politik. Akan tetapi dalam sistem demokrasi juga memiliki kelemahan, yaitu semua orang pikirannya dianggap sama. Entah itu cendekiawan, politisi, rakyat biasa, semua diberi hak untuk berbicara. Dengan begitu akan terjadi banyak pendapat dari banyak orang yang mungkin dapat menimbulkan kekacauan.

Di sistem monarki, pembuatan keputusan dilakukan oleh kaum bangsawan tetapi juga tetap dapat nasihat, saran dan kritik dari para pemikir, penasehat, dan para agamawan. Segala bentuk kebijakan dari suatu kerajaan dilakukan bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik. Kaum bangsawan juga diberi hak khusus atau keistimewaan tersendiri dalam suatu kerajaan. Berbeda dengan sistem monarki, dalam demokrasi pemimpin dan rakyat biasa dianggap sama, hanya saja pemimpin dan rakyat biasa memiliki peran dan tugasnya masing masing.

Didalam kehidupan sehari hari, politik akan selalu ada jika dalam konteks berorganisasi, negara, perkumpulan manusia, kerjasama tim DLL. Dalam konteks tersebut, pasti memiliki tujuan, sistem, dan peran. Contohnya saja seperti warung kopi, didalam warung kopi pasti memiliki tujuan, peran dan sistem. Tujuan terbentuknya warung kopiialah untuk melestarikan perkopian dan sekaligus mendapatkan uang. Didalam warung kopi juga memiliki owner dan karyawan.owner bertugas sebagai penyedia kopi, pengembangan warung kopi dan mengatur kinerja karyawan. Sedangkan karyawan bertugas melayani pelanggan yang ingin minum kopi. Lalu sistem warung kopi dapat terinspirasi dari sistem monarki dan demokrasi. mungkin jika sistem monarki, kita bisa menganggap owner sedang berperan sebagai raja yang membuat kebijakan, membuat inovasi warung kopi dan karyawan berperan sebagai rakyat yang melaksanakan kebijakan owner. Sedangkan sistem demokrasi, kita bisa menganggap warung kopi tersebut dimiliki oleh orang orang yang ada diwarung kopi (tidak termasuk pelanggan). Semua orang disana dapat dikatakan owner dan karyawan, hanya saja diatur peran dan tugasnya masing masing.

Jadi dalam politk terdapat point point penting, yaitu tujuan, peran, dan sistem. Jika tidak ada 3 point tersebut, maka politik tidak akan berjalan dengan baik. Dalam negara harus memiliki 3 point tersebut. Memipin suatu negara tidaklah mudah, maka dibutuhkanlah pemimpin yang mengerti betul kehidupan bermasyarakat, dapat mengalahkan dirinya sendiri dalam arti dapat mengesampingkan kepentingan sendiri demi kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang dikatakan plato yang mengatakan “pemimpin yang baik ialah seorang filsuf” maksudnya ialah dengan kebijaksanaan dan filsafat, ia dapat mengendalikan diri dengan lebih baik. Dan socrates juga mengatakan “negara yang baik, terwujud jika dikelola oleh tokoh yang baik” maksudnya ialah orang orang yang ada dalam pemerintahan harus mempunyai jiwa integritas yang tinggi.

Adam Kusuma

Mahasiswa Adminstrasi publik, FISIP UMJ