Rumus Menghitung Biaya BPHTB

Image
SUGENG
Eduaksi | Wednesday, 23 Jun 2021, 06:39 WIB
Ilustrasi diperagakan model. (Foto: SG)

JAKARTA, Retizen - Tak banyak yang paham tentang rumus cara menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Apalagi, tanah merupakan salah satu aset sebagai investasi yang harganya terus meroket karena seiring tingginya permintaan hunian.

BACA JUGA: Tak Bisa Urus Administrasi Karena PBB Terutang? Begini Caranya!

Nah untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung tarif BPHTB adalah Tarif Pajak 5% dikalikan Dasar Pengenaan pajak (NPOP-NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak.

BACA JUGA: Tips Menghitung Denda PBB

Kendati demikian, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta.

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

BACA JUGA: Kiat Proses Take Over KPR Secara Mudah

Kemudian, untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU PDRD.

Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Salam Merdeka

Image

Dengan Antusias, Lapas Karanganyar Nusakambangan Ikuti Lomba Permainan Tradisional yang Diikuti Pula

Image

Dua Warga Binaan Terorisme Lapas Karanganyar Ucap Sumpah Ikrar Kesetiaan NKRI

Image

Waspada! Sebagian Upaya Phising Menyasar Sektor Keuangan di Indonesia

Image

Muslim Life Fest Dukung Pergerakan Industri Halal Indonesia

Image

Indonesia dalam Perangkap Utang

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image