Di Balik Angka 5,47: Menimbang Daya Beli Lewat Etika Moderasi Beragama
Bisnis | 2026-11-17 09:34:03Di Balik Angka 5,47%: Menimbang Daya Beli Lewat Etika Moderasi Beragama
Angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen kerap disambut dengan tepuk tangan di ruang-ruang konferensi dan tajuk utama media. Secara makro, capaian ini menandakan mesin produksi nasional bekerja, investasi bergerak, dan ekspor tetap menopang neraca perdagangan. Namun, bagi masyarakat di pasar tradisional dan warung-warung pinggir jalan, angka tersebut sering kali terasa abstrak. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan seberapa kuat daya beli masyarakat menopang kehidupan sehari-hari secara bermartabat.
Di titik inilah kita perlu menimbang ulang cara memandang angka pertumbuhan melalui kacamata yang lebih humanis, salah satunya lewat etika moderasi beragama. Selama ini, moderasi beragama sering dipahami secara sempit hanya dalam bingkai kerukunan antarumat dan pencegahan ekstremisme. Padahal, esensi terdalam dari moderasi (wasathiyah) adalah keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap segala bentuk ketimpangan yang melampaui batas.
Ketika pertumbuhan 5,47 persen tidak sejalan dengan penguatan daya beli kelas menengah dan kelompok rentan, sesungguhnya sedang terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Data makro yang mengilap bisa menyembunyikan fenomena menyusutnya tabungan warga, meningkatnya porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, serta melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal besar sementara mayoritas masyarakat harus mengencangkan ikat pinggang, maka angka tersebut kehilangan ruh keadilannya.
Etika moderasi beragama menawarkan koreksi moral terhadap logika ekonomi yang semata-mata mengejar akumulasi. Dalam tradisi keagamaan mana pun di Nusantara, harta dan kemakmuran tidak pernah dipandang sebagai tujuan akhir yang boleh diraih dengan mengorbankan kemaslahatan bersama. Prinsip jalan tengah menuntut negara dan pelaku pasar untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan sosial. Keuntungan yang berlebihan di tengah melemahnya daya beli publik adalah bentuk ekstremisme pasar yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
Menerjemahkan etika ini ke dalam kebijakan ekonomi berarti memastikan bahwa pertumbuhan 5,47 persen harus berdampak langsung pada keterjangkauan harga pangan, stabilitas biaya pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar sesaat, melainkan membutuhkan pembenahan rantai pasok yang adil agar petani tidak merugi dan konsumen tidak tercekik. Di saat yang sama, kebijakan fiskal perlu berpihak pada penguatan kelas menengah yang kerap terjepit—tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi terlalu rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Selain peran negara, etika moderasi juga menggugah kesadaran kolektif masyarakat. Di tengah tekanan daya beli, gaya hidup konsumtif dan pamer kemewahan di ruang digital justru memperlebar jurang psikologis dan sosial. Moderasi mengajarkan sikap qana’ah atau kecukupan—mengonsumsi sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, serta menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat, infak, sedekah, maupun filantropi lintas iman. Ketika solidaritas sosial hidup, daya tahan ekonomi komunitas akan menguat dari bawah.
Pada akhirnya, angka 5,47 persen hanyalah indikator statistik, bukan tujuan akhir bernegara. Keberhasilan pembangunan sejati diukur dari seberapa tenang seorang ibu berbelanja kebutuhan dapur tanpa dihantui lonjakan harga, dan seberapa optimistis pekerja menatap masa depan keluarganya. Dengan menjadikan etika moderasi beragama sebagai kompas moral, pertumbuhan ekonomi tidak akan berhenti sebagai deretan angka yang dingin, melainkan menjelma menjadi kesejahteraan yang adil, seimbang, dan menenteramkan seluruh lapisan masyarakat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
