Mela Hapsari
Upah Naik, Waktu Habis, Buruh Kian Rentan Sakit
Agama | 2026-11-12 14:25:19Setiap kali regulasi ketenagakerjaan diributkan di ruang publik, perdebatan kita nyaris selalu terjebak pada kalkulator ekonomi: berapa persen upah naik, seberapa besar pesangon dipangkas, atau sejauh mana investor merasa nyaman. Jarang sekali ada yang sudi duduk menghitung biaya tersembunyi yang dibayar lunas oleh tubuh pekerja itu sendiri.
Padahal, di balik angka pertumbuhan ekonomi dan tarik-menarik pasal undang-undang, jutaan pekerja perkotaan sedang menjalani ritual bunuh diri pelan-pelan. Mereka berangkat saat subuh belum pecah dari pinggiran Sidoarjo, Gresik, atau Bekasi, lalu pulang membawa sisa raga yang remuk selepas pukul delapan malam. Di atas meja makan kontrakan, bukan sayur hangat yang tersaji, melainkan gorengan dingin, mi instan, atau makanan cepat saji tinggi natrium yang dipesan terburu-buru karena tenaga sudah habis tak bersisa.
Selama bertahun-tahun, narasi kesehatan masyarakat kita terlalu gemar menyalahkan korban. Ketika angka obesitas dan penyakit kronis melonjak pada usia produktif, pekerja urban kerap dituding malas berolahraga, abai gizi, atau gagal menerapkan pedoman "Isi Piringku". Tuduhan semacam itu terdengar sangat elitis sekaligus buta terhadap realitas struktural: warga kota sedang mengalami kemiskinan waktu (time poverty).
Dalam kajian ekonomi sosial dan kesehatan masyarakat yang dipublikasikan melalui jurnal Social Science & Medicine, Lyndall Strazdins dan kolega (2016) mengingatkan bahwa waktu adalah determinan sosial kesehatan yang setara mahalnya dengan uang. Kemiskinan waktu terjadi ketika seseorang tidak lagi menyisakan ruang jam luang untuk merawat dirinya sendiri setelah dikurangi jam kerja dan waktu tempuh perjalanan (commuting). Tanpa kelonggaran waktu, anjuran hidup sehat hanyalah slogan kosong di poster puskesmas.
Data resmi negara membuktikan betapa rakusnya jalanan kota merampas waktu hidup pekerja kita. Laporan Statistik Komuter Jabodetabek dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 34,58 persen pekerja komuter menghabiskan lebih dari 1,5 jam hanya untuk satu kali perjalanan menuju tempat kerja. Artinya, minimal tiga hingga empat jam hidup mereka habis menguap di atas aspal dan gerbong kereta yang sesak setiap hari. Kondisi serupa terus berulang di kawasan industri penyangga Surabaya seperti Gerbangkertosusila, tempat mahasiswa dan buruh pabrik harus bertarung melawan kemacetan demi menyambung hidup.
Ketika sembilan jam terkuras di ruang kerja dan empat jam lainnya dirampas perjalanan, ruang untuk memasak makanan segar atau sekadar berolahraga tiga puluh menit nyaris tertutup rapat. Di titik lelah seperti inilah otak manusia mencari jalan pintas paling rasional: mengonsumsi pangan ultra-proses (ultra-processed food) dan minuman berpemanis dalam kemasan. Harganya murah, mudah didapat di tiap sudut jalan, dan sanggup memberi ledakan kalori instan.
Konsekuensi biologis dari ritme hidup yang terjepit ini terbaca jelas dalam Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 milik Kementerian Kesehatan. Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa usia di atas 18 tahun merangkak naik dari 21,8 persen pada 2018 menjadi 23,4 persen. Pada saat yang sama, prevalensi diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada kelompok usia 15 tahun ke atas telah menembus angka 11,7 persen.
Lonjakan penyakit tidak menular di usia produktif ini bukan sekadar urusan medis di ruang praktik dokter. Ia adalah bukti kegagalan tata kelola ruang kota dan kebijakan ketenagakerjaan yang memperlakukan manusia layaknya mesin produksi tanpa batas lelah. Ketika lapangan kerja menyempit dan posisi tawar pekerja melemah, buruh dan pekerja kontrak terpaksa menelan beban lembur eksesif demi mempertahankan periuk nasi sebuah situasi yang oleh peneliti kesehatan kerja disebut memicu racun ganda antara kecemasan kerja (job insecurity) dan kelelahan kronis.
Ironisnya, negara justru menanggung tagihan mahal di bagian hilir. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes terus membengkak setiap tahun, sementara produktivitas angkatan kerja muda perlahan keropos sebelum sempat menikmati masa tua.
Sudah saatnya pemerintah berhenti memandang urusan gizi dan penyakit kronis sebagai tanggung jawab Kementerian Kesehatan sendirian. Perencanaan transportasi publik, aturan tata ruang kota, serta regulasi ketenagakerjaan wajib diletakkan sebagai instrumen kesehatan preventif yang paling mendasar.
Pembenahan transportasi umum terintegrasi di kawasan aglomerasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan intervensi medis untuk mengembalikan jam tidur warga dan menekan hormon stres kortisol mereka. Di sisi lain, penegakan batas jam kerja yang manusiawi, pengaturan kerja fleksibel (flexible working arrangement) bagi sektor yang memungkinkan, serta kewajiban penyediaan kantin sehat bersubsidi di kawasan industri dan perkantoran harus menjadi syarat mutlak perlindungan pekerja.
Kesejahteraan tidak pernah cukup diukur dari nominal rupiah yang masuk ke rekening setiap akhir bulan. Jika kenaikan upah pada akhirnya hanya habis untuk menebus obat penurun gula darah dan biaya rawat inap, maka pembangunan kita sesungguhnya sedang gagal memanusiakan warganya.
Meilani Zahrah Hapsari, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (NIM: 626110129011 / Kelas PDB 18).
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
