Tsamara Alfia
Kebakaran Hutan Papua Selatan Menagih Tanggung Jawab Negara
Curhat | 2026-11-10 20:50:01Di atas kertas, Papua Selatan adalah masa depan pangan Indonesia. Di lapangan, tanah yang sama sedang terbakar.
Merauke jadi bukti paling telak. Kabupaten ini mencatat area terindikasi kuat terbakar terluas se-Indonesia tahun ini, sekitar 33.609 hektare, setengah luas Jakarta. Tapi di luar kalangan pegiat lingkungan, nyaris tak ada yang membicarakannya. Asapnya tidak sampai ke kota besar, jadi kita tidak merasa terganggu.
Api itu juga tidak jatuh sembarangan. Dari 1.292 titik panas di Papua Selatan pada awal Juli, 399 berada di kawasan berizin dan area proyek pangan nasional. Kemarau panjang akibat El Nino memang memberi pemicu. Tapi pemicu tidak bekerja sendirian. Ia butuh lahan yang siap terbakar, dan di situlah campur tangan manusia patut ditanya.
Sampai awal November, api belum sepenuhnya mati. Masih ada 253 hektare lahan yang belum padam per 1 November. Maka pertanyaannya sederhana, tapi tidak nyaman: ketika proyek besar dijalankan atas nama kepentingan nasional, siapa yang menjaga agar hutan tidak jadi bahan bakarnya?
Tulisan ini berargumen bahwa kebakaran di Papua Selatan adalah kegagalan tata kelola, dan negara harus bertanggung jawab atasnya.
Kemarau Hanya Pemicu, Bukan Penyebab
Menyebut El Nino sebagai biang kebakaran memang nyaman. Cuaca tidak bisa dituntut, dan tidak ada pihak yang perlu bertanggung jawab. Tapi cara pandang ini mengaburkan hal yang lebih mendasar. Peneliti gambut Nisa Novita dari YKAN menyebut penelitian lebih dari dua dekade menunjukkan hubungan kuat antara El Niño, meningkatnya frekuensi kebakaran, dan luas gambut yang terbakar. Artinya, El Nino datang berulang dan bisa diprediksi. Yang berubah dari tahun ke tahun adalah kesiapan kita menghadapinya.
Kebakaran besar terjadi ketika tiga hal bertemu: kemarau, lahan yang mudah terbakar, dan sumber api. Kemarau tidak bisa kita atur. Dua lainnya bisa, dan keduanya berkaitan dengan keputusan manusia soal bagaimana lahan dibuka, dikelola, dan dijaga.
Ketika Api Berkumpul di Lahan Proyek
Di sinilah data menjadi bermakna. Sekitar 30,9 persen area yang terindikasi kuat terbakar di Papua Selatan berada di konsesi proyek strategis nasional. Titik panas juga tercatat di kawasan pangan, konsesi pemanfaatan hutan, dan kebun sawit. Walhi menemukan sedikitnya 245 hotspot di kawasan food estate, 115 di konsesi pemanfaatan hutan, dan 39 di konsesi sawit pada awal Juli.
Tentu ini belum bukti siapa penyulutnya, dan satelit hanya mendeteksi panas. Tapi pola yang menumpuk di wilayah berizin menunjukkan bahwa kebakaran ini berkaitan erat dengan cara kita membangun. Wilayah yang dibuka dan dikelola secara intensif seharusnya justru paling terawasi. Bila di sanalah api paling banyak muncul, ada yang keliru pada sistem pengawasannya.
Masyarakat Adat: Menanggung Risiko yang Tidak Mereka Ciptakan
Proyek besar membawa manfaat yang dijanjikan untuk bangsa, tetapi risikonya jatuh pada orang yang paling dekat dengan lahan. Kebakaran di sekitar area proyek di Merauke pada 18-23 Agustus 2026 diperkirakan menghanguskan sekitar 116 hektare dan berdampak pada Suku Yei dan Marga Kwipalo.
Ini soal keadilan ekologis. Keuntungan dinikmati di tempat yang jauh, sementara kerugian ditanggung warga setempat yang hutannya adalah sumber pangan, obat, dan identitas. Mereka tidak ikut memutuskan proyeknya, tetapi ikut membayar harganya.
Luput dari Sorotan, Luput dari Tanggung Jawab
Ada kecenderungan menilai keparahan kebakaran dari seberapa sering asapnya sampai ke kota. Padahal ukuran ini menyesatkan. Per 30 Oktober 2026, Papua Selatan hanya di peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas, tetapi di peringkat kedua berdasarkan luas kebakaran. Dan asap kebakaran di sana dilaporkan sudah mencapai kawasan konservasi Lorentz.
Kondisi ini menciptakan pola yang berbahaya. Korban jauh dari pusat kekuasaan dan pemberitaan, sehingga tekanan publik lemah. Tanpa tekanan itu, tidak ada insentif bagi pemegang izin maupun pemerintah untuk bekerja lebih keras. Ketidakpedulian publik pada akhirnya menjadi bahan bakar kedua setelah kemarau.
Pencegahan: Murah di Awal, Mahal di Akhir
Alasan keterbatasan sumber daya sulit diterima. Pemerintah memiliki anggaran, pemantauan hotspot dan cuaca oleh BMKG, serta mekanisme pemadaman dan kesiapsiagaan. Yang kurang adalah kemauan menjadikan peringatan dini sebagai tindakan nyata. Padahal pemadaman terbukti bisa berhasil. Luas lahan yang belum padam menyusut 56 persen dari sebelumnya yang lebih dari 700 hektare. Namun kerja keras setelah api menyebar selalu lebih mahal daripada pencegahan sebelum musim kering.
Sebagai pembanding, kebakaran besar 2015 menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia. Pelajaran itu sudah ada, dan seharusnya sudah kita pakai.
Penutup
Pembangunan di lahan rentan tidak boleh berjalan lebih cepat daripada kesiapan mencegah kebakaran. Proyek yang mengubah hutan dan gambut menjadi lahan produksi membawa risiko, dan risiko itu harus dikelola sebelum pembukaan lahan, bukan setelah api menyala.
Karena itu, pemerintah perlu mengaudit kesiapan pencegahan kebakaran di setiap konsesi dan area proyek, mengumumkan hasilnya secara terbuka, dan menindak pemegang izin yang lalai. Pembukaan lahan baru layak ditunda di wilayah yang belum memenuhi syarat itu. Masyarakat adat juga perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan, karena merekalah yang paling dulu melihat api.
Sisanya adalah tugas kita sebagai publik. Selama kebakaran di Papua dianggap urusan jauh, tekanan untuk berbenah akan selalu kecil. Membaca, membagikan, dan menanyakan kabar hutan di timur Indonesia adalah cara paling sederhana agar api di sana tidak terus dibiarkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
