Dede Rohli

Ambisi Indonesia Menjadi Pusat Industri Halal Dunia

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini seharusnya menjadi modal besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal dan memperkuat perekonomian nasional. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Selama ini, pembahasan mengenai industri halal masih sering dipersempit pada persoalan sertifikasi produk makanan dan minuman. Padahal, industri halal memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, fesyen, pariwisata, logistik, hingga sektor keuangan.

Industri halal bukan sekadar persoalan agama, melainkan juga peluang ekonomi yang memiliki nilai strategis. Konsep halal tidak hanya berbicara mengenai boleh atau tidaknya suatu produk dikonsumsi, tetapi juga menyangkut kebersihan, keamanan, kualitas, transparansi bahan baku, serta proses produksi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, industri halal seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya menjadi kewajiban administratif bagi para pelaku usaha.

Sertifikasi Halal Jangan Hanya Menjadi Beban Pelaku UMKM

Salah satu persoalan yang masih dihadapi Indonesia adalah kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Bagi perusahaan besar, proses sertifikasi mungkin dapat dilakukan dengan dukungan tenaga ahli, fasilitas produksi, dan kemampuan keuangan yang memadai. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang masih berjuang mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur sertifikasi halal, keterbatasan administrasi, maupun pentingnya menjaga konsistensi proses produksi. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan regulasi dan menetapkan kewajiban sertifikasi. Pemerintah juga harus memastikan adanya pendampingan, edukasi, pembiayaan, serta pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku UMKM, masa penahapannya disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Kebijakan ini semestinya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesiapan, bukan alasan untuk menunda kepatuhan.

Pemerintah Harus Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Regulasi

Keberhasilan industri halal tidak dapat dibebankan kepada BPJPH atau pelaku usaha semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perbankan syariah, lembaga sertifikasi halal, serta sektor swasta.

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur industri halal, menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau, mengembangkan kawasan industri halal, dan memperluas pasar produk halal Indonesia. Sementara itu, perbankan syariah dapat mengambil peran melalui pembiayaan produktif bagi UMKM, khususnya dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, pembelian peralatan, dan pengembangan pemasaran digital.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri halal. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori mengenai halal dan haram, tetapi juga perlu menguasai manajemen rantai pasok halal, audit halal, pemasaran, teknologi produksi, serta pengembangan bisnis berbasis syariah.

Jangan Sampai Indonesia Hanya Menjadi Pasar Produk Halal Dunia

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional. Besarnya jumlah penduduk Muslim tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri halal global. Indonesia harus mampu menghasilkan produk berkualitas, memiliki standar internasional, inovatif, serta kompetitif dari sisi harga dan distribusi.

Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen produk halal dari negara lain, sementara bahan baku, teknologi, investasi, dan nilai tambah ekonominya justru dikuasai negara lain. Industri halal harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat sektor UMKM, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Dalam konteks tersebut, digitalisasi juga menjadi kebutuhan penting. Pelaku UMKM harus didorong memanfaatkan perdagangan elektronik, media sosial, sistem pembayaran digital, dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pasar. Produk lokal yang memiliki kualitas baik dan sertifikasi halal seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Halal Harus Menjadi Nilai Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, pengembangan industri halal tidak boleh berhenti pada pencantuman logo halal di kemasan produk. Sertifikasi merupakan instrumen untuk memberikan kepastian kepada konsumen, tetapi kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui integritas dan konsistensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksi.

Di sinilah pentingnya nilai-nilai ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan larangan melakukan kecurangan. Industri halal seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama industri halal dunia. Akan tetapi, peluang tersebut membutuhkan keberanian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Regulasi harus diikuti dengan pelayanan, sertifikasi harus diikuti dengan pendampingan, dan potensi pasar harus diikuti dengan peningkatan kualitas produksi.

Industri halal bukan sekadar tentang bagaimana sebuah produk mendapatkan pengakuan halal, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa mampu membangun sistem ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jika pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat mampu berjalan bersama, industri halal dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jangan sampai Indonesia hanya bangga dengan besarnya pasar halal yang dimiliki, tetapi justru tertinggal dalam memproduksi dan menguasai industri halalnya sendiri.

Terpopuler di

Flu Naik, Pemerintah Bilang Terkendali: Cukupkah Kewaspadaan Kita?

Edukasi Kesehatan di Era Digital: Apakah Konten Singkat Bisa Mengubah Perilaku?

Sadar Kesehatan Kulit, Selamatkan Masa Depan: Pentingnya Pencegahan Kanker Kulit

Di Antara Kompromi Domestik dan Prinsip Global: Menatap Era Baru Politik Afrika Selatan

Kerajaan Sunda

Dari Bangku Kuliah ke Dunia Kerja: Menerapkan Ilmu Manajemen Selama Magang di Pertamina