Ai Alis
Menjual Keadilan di Balik Jeruji
Hukum | 2026-10-21 08:12:08Fenomena sel mewah di lembaga pemasyarakatan yang kembali mencuat ke publik belakangan ini telah memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kasus yang melibatkan para narapidana dari kalangan elite tersebut seolah menegaskan kembali persepsi publik bahwa hukum di negeri ini masih tebang pilih.Berbagai fasilitas penunjang yang tidak semestinya didapatkan oleh seorang tahanan menunjukkan betapa longgarnya sistem pengawasan di dalam penjara.
Praktik pungutan liar dan jual beli fasilitas di balik jeruji besi sejatinya bukanlah cerita baru dan terus berulang dari tahun ke tahun. Dengan merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah, oknum-oknum tertentu bisa mendapatkan kenyamanan ekstra layaknya di hotel berbintang. Kondisi ini tentu mencederai rasa keadilan masyarakat luas yang melihat bahwa sanksi hukum dapat dengan mudah dinegosiasikan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan materi berlimpah.
Banyak kalangan menilai bahwa karut-marut penegakan hukum ini tidak lepas dari pengaruh sistem sekuler kapitalisme yang mendominasi kehidupan saat ini. Di dalam sistem tersebut, orientasi hidup kerap diukur dari pencapaian materi, harta, serta jabatan semata. Ketika standar kebahagiaan diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, celah untuk melakukan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang menjadi jauh lebih terbuka lebar.
Lemahnya sistem pengawasan serta minimnya ketakwaan individu di kalangan pejabat publik turut memperparah situasi ini. Tanpa adanya kontrol spiritual yang kuat, jabatan yang diemban sering kali disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi. Akibatnya, hukum kehilangan giginya dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum pun merosot tajam akibat perlakuan istimewa yang diberikan kepada para pelaku kejahatan kelas kakap.
Sebagai perbandingan, sistem Islam menawarkan mekanisme yang komprehensif untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pendekatan ini dimulai dari pembentukan kepribadian individu yang bertakwa melalui sistem pendidikan berasaskan nilai-nilai agama. Dengan landasan keimanan tersebut, seorang pejabat atau penegak hukum akan memiliki perisai diri untuk menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta persekongkolan jahat yang mencederai keadilan.
Selain kesadaran individu, peran kontrol sosial dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengawasi kinerja para penguasa. Dalam perspektif Islam, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk saling mengingatkan serta mengoreksi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor kebaikan. Pengawasan yang aktif ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum senantiasa transparan dan berpihak pada kebenaran.
Pada akhirnya, negara memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk dalam hal perlakuan terhadap para tahanan di penjara. Sistem sanksi yang diterapkan bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral di hadapan Sang Pencipta. Melalui penerapan hukum yang adil tanpa pandang bulu, rasa percaya masyarakat terhadap institusi negara diyakini akan pulih kembali.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
