Arya Gina Tarigan Dosen UKI
Koperasi Merah Putih di Persimpangan: Ambisi Nasional dan Realitas Desa
Eduaksi | 2026-10-16 11:30:02Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Program ini membawa harapan besar, mulai dari mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, memperluas pasar bagi petani dan pelaku UMKM, hingga mendorong perputaran uang di lingkungan desa. Gagasan tersebut patut diperhatikan karena desa memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi belum semuanya mampu berkembang secara optimal.
Selama ini, masyarakat desa sering menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Petani, misalnya, tidak selalu memperoleh harga yang layak ketika menjual hasil panen. Pelaku UMKM juga kerap kesulitan memasarkan produk karena keterbatasan modal dan akses pasar. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen harus menghadapi harga barang yang dapat meningkat akibat panjangnya rantai distribusi. Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Namun, besarnya harapan tidak boleh membuat kita mengabaikan kenyataan di lapangan. Membentuk koperasi dalam jumlah besar merupakan satu hal, sedangkan memastikan koperasi tersebut mampu menjalankan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan hal yang berbeda. Di sinilah program Koperasi Merah Putih menghadapi ujian sesungguhnya.
Antara Target dan Kenyataan
Pemberitaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 13 Oktober 2026 menyebutkan bahwa dari 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk, sebanyak 5.427 atau sekitar 64 persen sudah beroperasi. Sementara itu, 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan. Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan koperasi belum selalu diikuti dengan kegiatan usaha yang berjalan.
Kondisi serupa terlihat dalam pemberitaan detikJatim pada Oktober 2026 mengenai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kali Rungkut, Surabaya, yang belum beroperasi meskipun sejumlah persiapan telah dilakukan. Pengelolanya masih menunggu kepastian mengenai tahapan lanjutan dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut tidak berarti bahwa seluruh program mengalami kegagalan. Setiap daerah memiliki persoalan dan tingkat kesiapan yang berbeda. Namun, kasus seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas dan pembentukan kelembagaan saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan koperasi.
Koperasi membutuhkan pengelola yang siap bekerja, prosedur yang jelas, pasokan barang yang terjamin, serta perencanaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa hal-hal tersebut, koperasi berisiko hanya menjadi bangunan yang tersedia secara fisik, tetapi belum memberikan manfaat ekonomi secara nyata.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa target pembentukan berjalan seiring dengan kesiapan operasional. Keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga dari jumlah koperasi yang aktif, sehat secara keuangan, dan mampu memenuhi kebutuhan anggotanya.
Koperasi Harus Menghidupkan Ekonomi Desa
Tujuan utama koperasi semestinya tidak berhenti pada kegiatan jual beli kebutuhan pokok. Koperasi juga perlu menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Jika hanya berfungsi sebagai toko, manfaatnya mungkin dirasakan dalam jangka pendek, tetapi peluang untuk memperkuat ekonomi desa secara lebih luas belum tentu tercapai.
Pemberitaan Kementerian Perdagangan pada 13 Oktober 2026 mengenai pemantauan koperasi di Sukoharjo menyoroti potensi koperasi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan mendukung pemasaran produk lokal. Arah ini penting karena koperasi dapat menjadi penghubung antara produsen dan konsumen.
Sebagai contoh, koperasi di daerah pertanian dapat bekerja sama dengan petani untuk menampung dan memasarkan hasil panen. Koperasi juga dapat membantu menyediakan pupuk, benih, atau kebutuhan produksi dengan harga yang wajar. Di sisi lain, koperasi di daerah yang memiliki banyak usaha rumahan dapat membantu memasarkan makanan olahan, kerajinan, dan produk lokal lainnya.
Dengan cara tersebut, manfaat koperasi tidak hanya dirasakan oleh pembeli, tetapi juga oleh orang-orang yang menghasilkan barang. Petani memiliki akses pasar, pelaku UMKM mendapatkan kesempatan memperluas penjualan, dan masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya.
Meski demikian, setiap koperasi harus memahami kondisi wilayahnya. Kebutuhan desa pertanian tentu berbeda dengan desa pesisir atau kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, kegiatan usaha tidak seharusnya diseragamkan tanpa mempertimbangkan potensi dan kebutuhan setempat. Koperasi perlu dibangun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata mengikuti pola usaha yang ditentukan dari pusat.
Tantangan Pengelolaan dan Pendanaan
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah tata kelola dan pendanaan. Menjalankan koperasi membutuhkan kemampuan mengelola uang, menghitung biaya, menentukan harga, menjaga persediaan barang, serta mencatat setiap transaksi. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menyebabkan kerugian dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
Dukungan pemerintah memang penting, terutama pada tahap awal pembentukan. Namun, koperasi tidak boleh terus bergantung pada bantuan pemerintah tanpa membangun kemampuan usahanya sendiri. Setiap koperasi harus memiliki perencanaan yang jelas mengenai sumber pendapatan, biaya operasional, kebutuhan modal kerja, dan cara menghadapi risiko usaha.
Hal ini penting karena omzet yang besar belum tentu menunjukkan keuntungan yang tinggi. Sebuah koperasi mungkin mampu menjual banyak barang, tetapi keuntungan bersihnya bisa kecil setelah dikurangi biaya transportasi, gaji pegawai, penyimpanan, dan biaya lainnya. Karena itu, penilaian keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan nilai penjualan.
Transparansi juga harus menjadi prinsip utama. Anggota berhak mengetahui bagaimana modal digunakan, bagaimana keputusan usaha dibuat, serta bagaimana keuntungan dan risiko dikelola. Pengurus perlu menyampaikan laporan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya koperasi.
Koperasi juga tidak boleh hanya dijadikan tempat menjalankan program pemerintah. Sebagai lembaga milik anggota, koperasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika warga hanya menjadi anggota di atas kertas tanpa memiliki suara dalam pengelolaan, tujuan koperasi sebagai usaha bersama akan sulit diwujudkan.
Pemerintah Perlu Mengutamakan Pendampingan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memberikan perhatian yang seimbang antara pembangunan fasilitas, peningkatan kemampuan pengurus, dan pengembangan usaha. Koperasi yang belum beroperasi sebaiknya tidak hanya diminta segera menjalankan kegiatan, tetapi juga dibantu untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi.
Jika masalahnya adalah keterlambatan pasokan barang, pemerintah perlu membantu memperjelas jalur distribusi. Jika pengurus belum memiliki kemampuan yang memadai, pelatihan dan pendampingan usaha perlu diperkuat. Sementara itu, apabila model bisnis yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan warga, pengelola perlu diberi kesempatan untuk menyesuaikannya.
Evaluasi juga perlu dilakukan secara terbuka dan berkala. Masyarakat berhak mengetahui koperasi mana yang sudah beroperasi, bagaimana kondisi usahanya, serta persoalan apa yang masih harus diselesaikan. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan bentuk pendampingan yang tepat sekaligus mencegah program hanya berorientasi pada pencapaian angka.
Di samping itu, keberhasilan koperasi perlu diukur melalui manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti harga kebutuhan pokok yang terjangkau, meningkatnya pemasaran produk lokal, terbukanya lapangan kerja, dan bertambahnya pendapatan anggota. Ukuran tersebut lebih bermakna daripada sekadar menghitung jumlah gedung atau unit usaha yang telah dibentuk.
Penutup
Koperasi Merah Putih membawa harapan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi harapan tersebut harus dibuktikan melalui kerja nyata. Besarnya target pembentukan merupakan bagian dari proses, bukan ukuran akhir keberhasilan. Tantangan yang muncul di lapangan perlu dijadikan bahan evaluasi agar program dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional, memiliki perencanaan usaha yang masuk akal, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama, bukan sekadar lembaga yang dibentuk untuk memenuhi target administratif.
Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak ditentukan oleh seberapa banyak gedung yang berdiri atau seberapa besar target yang diumumkan. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa jauh koperasi mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan. Koperasi harus tumbuh bersama warga, bukan hanya hadir di tengah mereka. Sebab, ekonomi desa yang kuat tidak cukup dibangun melalui kebijakan dari pusat, tetapi membutuhkan pengelolaan yang baik, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
