Fitri Wulandari
Pajak Minimum Global (GloBE): Indonesia Sudah Siap, tapi Jangan Berhenti di Regulasi
Politik | 2026-09-02 16:43:38Terbitnya aturan teknis pelaksanaan pajak minimum global (GloBE) oleh DJP menandai babak baru perpajakan internasional Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen global untuk memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak minimal 15% di mana pun mereka beroperasi, menutup praktik penggeseran laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah.
Saya melihat langkah ini sebagai keharusan, bukan pilihan. Selama bertahun-tahun, banyak yurisdiksi bersaing menurunkan tarif pajak korporasi untuk menarik investasi, sebuah "perlombaan ke dasar" yang pada akhirnya merugikan basis penerimaan negara berkembang seperti Indonesia. Dengan bergabung dalam kerangka GloBE, Indonesia menegaskan posisi bahwa daya saing investasi seharusnya dibangun dari kepastian hukum dan kualitas iklim usaha, bukan sekadar tarif pajak yang ditawar serendah mungkin.
Namun regulasi yang sudah terbit hanyalah setengah jalan. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasi: apakah DJP memiliki kapasitas sumber daya manusia dan sistem data yang cukup untuk menghitung dan mengaudit kepatuhan pajak minimum global yang secara teknis jauh lebih rumit dibanding perhitungan PPh badan konvensional? Ini melibatkan konsolidasi laporan keuangan lintas negara, alokasi laba antarentitas, dan pemahaman mendalam atas standar akuntansi internasional.
Saya berpendapat, keberhasilan penerapan GloBE di Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa cepat DJP dan pelaku usaha, khususnya tim pajak dan akuntansi di perusahaan multinasional, membangun kapasitas teknis bersama. Ini juga peluang besar bagi lulusan akuntansi perpajakan seperti saya untuk mengasah kompetensi di ranah perpajakan internasional yang selama ini masih jarang tersentuh di bangku kuliah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
