Shaphia

Mahasiswa Bukan Penonton Kebijakan Pemerintah

Politik | 2026-07-15 14:29:51

Di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang terus bermunculan, peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual masih sangat dibutuhkan. Sayangnya, tidak sedikit yang menganggap bahwa mahasiswa cukup fokus pada perkuliahan tanpa perlu ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut saya, anggapan tersebut kurang tepat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Sebagai mahasiswa, saya sering melihat diskusi mengenai kebijakan pemerintah hanya ramai ketika sebuah isu sedang viral di media sosial. Setelah itu, perhatian publik perlahan menghilang. Padahal, dampak dari kebijakan tersebut sering kali dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebijakan publik tidak seharusnya bersifat sesaat, melainkan perlu dijaga secara konsisten.

Partisipasi mahasiswa bukan berarti harus selalu turun ke jalan atau menentang pemerintah. Mengawal kebijakan dapat dilakukan melalui diskusi, kajian ilmiah, penelitian, maupun penyampaian kritik yang disertai data dan argumentasi yang jelas. Justru kritik yang disampaikan secara objektif dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Di era media sosial, mahasiswa juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan secara bijak. Banyak informasi yang beredar tanpa verifikasi sehingga dapat menggiring opini publik ke arah yang keliru. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk tetap kritis dan mengutamakan fakta dalam setiap penyampaian pendapat.

Menurut saya, mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan publik. Ketika sebuah kebijakan dinilai baik, mahasiswa dapat memberikan dukungan. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, mahasiswa berhak menyampaikan kritik dan menawarkan solusi. Dengan cara itulah mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan bersama.