Gabriel Marcello Timothy Giri
Turki dan SDG 8: Ambisi Besar di Atas Fondasi Retak
Politik | 2026-06-09 16:58:26Program Studi Hubungan Internasional
Oleh: Gabriel Marcello Timothy Giri
Saat membahas pembangunan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat internasional, Turki sering menjadi salah satu negara yang mencuri perhatian. Lokasinya yang menguntungkan di antara Eropa dan Asia menjadikan negara ini tidak hanya pelaku signifikan dalam perdagangan internasional, tetapi juga partisipan yang cukup aktif dalam berbagai forum global. Sebagai bagian dari G20, Turki sering menyatakan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan, termasuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dirancang oleh PBB.
Di atas kertas, komitmen itu tampak meyakinkan. Turki telah menyetujui berbagai konvensi kerja internasional, berkolaborasi dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Namun, jika menelaah lebih dalam kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, timbul pertanyaan yang sulit untuk diabaikan: seberapa besar komitmen tersebut benar-benar berimplikasi pada perubahan nyata bagi masyarakat?
Pertanyaan ini semakin penting saat dihubungkan dengan SDG 8, yaitu sasaran pembangunan yang menekankan pada pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDG 8 tidak hanya membahas kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai mutu pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan yang diharapkan perlu bisa menghasilkan pekerjaan yang produktif, memastikan hak-hak buruh, melindungi kelompok-kelompok yang lemah, serta menyajikan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Turki menyajikan sebuah paradoks yang menarik. Negara ini terlihat bertekad pada agenda pembangunan global, namun di saat yang sama masih menghadapi berbagai masalah mendasar yang berkaitan langsung dengan indikator-indikator SDG 8. Ketidaksesuaian antara komitmen dan penerapan inilah yang menjadikan Turki sebagai kasus studi yang signifikan untuk dipelajari.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Turki dalam beberapa tahun terakhir adalah masalah inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Sejak krisis mata uang yang semakin menonjol pada 2021, penduduk Turki mengalami lonjakan harga barang dan jasa yang sangat besar. Nilai tukar Lira mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan masyarakat.
Keadaan tersebut tidak hanya mempengaruhi ekonomi makro, tetapi juga segera dirasakan oleh para pekerja. Kenaikan upah yang terlihat secara nominal kadang kala tidak dapat menutupi peningkatan harga barang-barang pokok. Akibatnya, kemampuan beli masyarakat mengalami penurunan. Banyak keluarga terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Dalam konteks SDG 8, situasi ini menggambarkan tantangan besar bagi upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya dievaluasi dari peningkatan produk domestik bruto (PDB), melainkan juga dari seberapa jauh pertumbuhan tersebut dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi bersamaan dengan penurunan kesejahteraan nyata pekerja, maka timbul pertanyaan tentang kualitas pertumbuhan yang sedang berlangsung.
Banyak ekonom juga menekankan kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan pemerintah Turki di saat inflasi tinggi. Kebijakan ini berbeda dari cara yang biasanya digunakan oleh banyak negara untuk mengatasi lonjakan harga. Meskipun ada perdebatan mengenai seberapa efektif kebijakan itu, dampaknya jelas dirasakan secara luas dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian ekonomi membuat pelaku usaha lebih waspada dalam berinvestasi, sementara masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit diprediksi.
Selain masalah inflasi, tantangan lain yang juga penting adalah tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran di kalangan anak muda Turki tetap cukup tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara maju. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi tidak hanya berhubungan dengan siklus ekonomi jangka pendek, tetapi juga mengenai struktur pasar kerja yang lebih rumit.
Generasi muda adalah sumber daya vital untuk pertumbuhan jangka panjang sebuah negara. Mereka merupakan komunitas yang diharapkan jadi penggerak inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Namun saat banyak dari mereka menghadapi kesulitan untuk memasuki pasar kerja, potensi tersebut berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Isu ini juga memperlihatkan adanya pemisahan antara sistem pendidikan dan tuntutan dunia kerja. Banyak lulusan yang memiliki gelar akademis tetapi tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri. Di sisi lain, perusahaan kerap menghadapi tantangan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketidaksesuaian ini menghasilkan kondisi yang merugikan kedua pihak.
Pemerintah Turki memang telah menyusun berbagai program pelatihan kejuruan melalui institusi seperti İŞKUR. Program-program itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja agar lebih siap dalam menghadapi permintaan pasar. Akan tetapi, efektivitas program pelatihan akan terbatas jika tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup dan transformasi ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Isu lain yang tak kalah penting dalam diskusi SDG 8 adalah minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Jika dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Turki masih belum tinggi. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih ada rintangan yang menghalangi perempuan untuk terlibat sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi.
Rintangan ini tidak selalu berhubungan dengan ekonomi. Dalam banyak situasi, elemen budaya, norma sosial, dan pembagian peran konvensional dalam keluarga berkontribusi pada pilihan perempuan untuk berkarir. Maka dari itu, kebijakan terkait ketenagakerjaan saja tidak memadai untuk menyelesaikan masalah ini. Dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pendidikan, jaminan sosial, dukungan seperti penitipan anak, serta perubahan persepsi masyarakat mengenai peran wanita dalam dunia kerja.
Keterlibatan perempuan yang lebih besar tidak hanya krusial dari sudut pandang kesetaraan gender. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kata lain, mendorong keterlibatan perempuan bukan sekadar isu keadilan sosial, melainkan juga pendekatan pembangunan ekonomi yang logis.
Tantangan selanjutnya berhubungan dengan peran Turki sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia. Sejak dimulainya konflik di Suriah, jutaan pengungsi mencari keamanan di daerah Turki. Keputusan Turki untuk menerima sejumlah besar pengungsi sering dianggap sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan yang penting.
Namun, di balik narasi kemanusiaan itu terdapat sejumlah isu yang lebih rumit. Sejumlah pengungsi terlibat dalam sektor informal seperti konstruksi, tekstil, manufaktur kecil, dan pertanian. Mereka sering kali mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja setempat dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup.
Dalam kondisi seperti ini, pengungsi menjadi kelompok yang sangat mudah dieksploitasi. Ketergantungan mereka pada pekerjaan menyebabkan posisi tawar mereka menjadi lemah. Banyak yang bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan keselamatan kerja yang memadai.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen normatif dan kenyataan pelaksanaannya. SDG 8 secara tegas menyoroti pentingnya melindungi kelompok-kelompok rentan dan menghapus berbagai bentuk eksploitasi kerja. Akan tetapi, dalam kenyataannya, beberapa kelompok yang sangat memerlukan perlindungan justru tetap berada di luar akses sistem perlindungan yang efektif.
Lebih dalam, keterkaitan Turki dengan Uni Eropa mengenai masalah pengungsi juga memiliki aspek geopolitik yang tak dapat diabaikan. Kesepakatan yang dicapai antara Uni Eropa dan Turki pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masalah migrasi dapat berfungsi sebagai alat dalam negosiasi politik. Dalam konteks ini, pengungsi tidak hanya dilihat sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai elemen dari dinamika hubungan internasional yang lebih luas.
Selain masalah pengungsi, keselamatan kerja juga merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kemajuan SDG 8. Tragedi tambang Soma pada 2014 yang merenggut nyawa 301 pekerja tetap menjadi salah satu simbol paling kuat tentang lemahnya perlindungan buruh di Turki. Kejadian itu mengejutkan perhatian masyarakat internasional dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang seberapa efektif pengawasan keselamatan kerja.
Yang menjadikan tragedy sangat signifikan bukan hanya karena jumlah korban yang banyak, tetapi juga karena sejumlah peringatan terkait keselamatan tambang telah disampaikan sebelum kecelakaan itu terjadi. Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan juga kegagalan sistemik dalam menjamin penerapan standar keselamatan secara konsisten.
Walaupun pemerintah telah melaksanakan beberapa reformasi peraturan, berbagai laporan masih mengindikasikan bahwa masalah keselamatan kerja belum sepenuhnya teratasi. Situasi ini menunjukkan bahwa hanya adanya hukum saja tidak memadai. Setuatu yang lebih krusial adalah kemampuan negara untuk mengimplementasikan aturan tersebut secara efisien, mandiri, dan berkelanjutan.
Akhirnya, kasus Turki memberikan pelajaran berharga tentang tantangan pelaksanaan SDGs di lapangan. Komitmen internasional jelas penting sebagai langkah awal, namun keberhasilan pembangunan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah deklarasi, perjanjian, atau keterlibatan dalam forum global. Yang lebih krusial adalah cara komitmen itu diimplementasikan dalam kebijakan yang konsisten serta perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Turki menunjukkan bahwa suatu negara dapat memiliki kekuatan posisi internasional sambil menghadapi tantangan domestik yang rumit. Negara ini secara aktif mengusung agenda pembangunan serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Sebaliknya, sejumlah indikator mengindikasikan masih terdapat tantangan serius mengenai kesejahteraan tenaga kerja, pengangguran di kalangan pemuda, partisipasi kaum perempuan, perlindungan pengungsi, dan keamanan kerja.
Oleh karena itu, pencapaian SDG 8 di Turki tidak hanya akan ditentukan oleh laporan resmi atau pidato diplomatik. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan negara dalam menangani masalah-masalah struktural yang selama ini menghalangi terciptanya pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif. Selama kontradiksi itu belum terpecahkan, Turki akan terus menjadi contoh menarik mengenai bagaimana ambisi pembangunan global sering bertentangan dengan realitas domestik yang jauh lebih kompleks.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
