Membaca Dua Sisi El Nino bagi Ketahanan Pangan Nasional
Bisnis | 2026-06-08 19:19:40
Akhir-akhir ini, isu El Nino “Godzilla” tengah menyita perhatian publik. Tampaknya fenomena ini kerap diasosiasikan dengan kekhawatiran mengenai kekeringan, gagal panen, hingga lonjakan harga pangan. Berkaca dari pengalaman beberapa tahun terakhir, gangguan iklim merembet pada persoalan daya beli masyarakat.
Namun, apakah El Nino hanya dapat dibaca sebagai krisis yang seragam bagi seluruh sektor pangan nasional?
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mencermati perkembangan terkini. Kondisi iklim global saat ini masih didominasi fase netral dengan probabilitas sekitar 60 persen (WMO, 2026). Senada, BMKG memprakirakan El Nino berpotensi terjadi pada semester kedua 2026 dengan probabilitas 50-80 persen. Pemerintah tentu perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan seiring tingginya ketidakpastian iklim global.
Bukan tanpa sebab. Di Indonesia, sektor pertanian pangan sangat sensitif terhadap perubahan curah hujan. Misalnya saja, pada episode El Nino 2023, produksi beras nasional turun 31 juta ton atau sekitar 1,39 persen secara tahunan (BPS, 2025).
Saat itu, berkurangnya intensitas hujan menurunkan produktivitas padi, mempersempit periode musim tanam, hingga meningkatkan biaya produksi imbas kebutuhan irigasi tambahan. Bagi petani kecil yang mengandalkan pola tanam tradisional, efeknya langsung terasa di tengah keterbatasan akses pada teknologi pertanian.
Namun, membaca fenomena El Nino dari satu sisi saja terkesan menyederhanakan persoalan. Karena itu, dampaknya tidak selalu seragam antarwilayah maupun antarsektor produksi pangan. Dalam lanskap ekonomi nasional, sebagian komoditas memang menghadapi tekanan, tapi sektor lain justru berpeluang menopang keseimbangan pasokan. Artinya, sistem pangan nasional ibarat dua sisi koin.
Di sisi lain koin, sektor perikanan nasional berpotensi mendulang manfaat berkat hadirnya iklim kering ini. Apalagi, saat kondisi El Nino lemah hingga moderat, sejumlah wilayah perairan di kawasan timur Indonesia mengalami peningkatan produksi komoditas perikanan tangkap. Fenomena upwelling atau naiknya massa air kaya nutrisi ke permukaan laut dapat memperluas zona fishing ground (daerah tangkapan). Alhasil, nelayan lebih mudah menemukan lokasi tangkapan ikan tanpa harus berlayar terlalu jauh.
Menariknya, kawasan timur Indonesia berkontribusi sekitar 38 persen terhadap produksi perikanan tangkap laut nasional (BPS, 2025). Apalagi total wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Wilayahnya terdiri dari perairan kedaulatan sekitar 3,25 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 3 juta kilometer persegi, dan mayoritas berada di kawasan timur Indonesia dengan karakteristik laut dalam dan wilayah perairan yang sangat luas. Alhasil, kawasan ini turut menopang pasokan kinerja sektor pangan nasional.
Dalam perspektif ekonomi regional, alih-alih menyebabkan penurunan kapasitas produksi, El Nino juga menciptakan redistribusi. Artinya, Pemerintah harus mampu memitigasi risiko di satu sisi, dan mengoptimalkan peluang di sisi yang lain.
Pertama, perluasan jalur logistik dan distribusi pangan. Surplus produksi perikanan di kawasan timur Indonesia harus mampu terhubung dengan kebutuhan pasar di wilayah lain secara cepat dan tepat.
Kedua, pengembangan sistem informasi iklim. Keakuratan informasi prakiraan cuaca membantu petani menentukan pola tanam. Sementara kondisi laut terkini meningkatkan efisiensi aktivitas perikanan tangkap nelayan.
Ketiga, penguatan adaptasi produksi pangan berbasis teknologi. Pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, sistem irigasi yang lebih efisien, hingga teknologi pemantauan laut secara real-time, dapat dipastikan membantu petani dan nelayan mengambil keputusan prediktif di tengah ketidakpastian musim.
Bank Indonesia sendiri berkepentingan menjaga inflasi pangan. Tak ayal, otoritas moneter tanah air bersama pemerintah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) pada tanggal 13 Mei 2026. Pendekatan baru ini ditujukan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Program ini lahir sebagai langkah responsif atas kompleksitas tantangan pangan imbas perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Berbicara kerangka Kebijakan, terdapat tiga fokus utama yang didorong, yakni peningkatan produksi pangan berbasis adaptasi iklim, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah, serta sinergi pusat dan daerah dalam menjaga rantai pasok pangan nasional. Praktisnya, alih-alih pendekatan stabilisasi jangka pendek, GPIPS menjadi strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Artinya, strategi tersebut diarahkan untuk mengatasi El Nino dari dua sisi koin. Urgensi penguatan ketahanan pangan ini memang tidak terlepas dari dinamika inflasi nasional. Setelah menutup inflasi tahun 2025 dalam target sasaran nasional (2,92 persen), inflasi tahunan sempat melonjak ke 3,55 persen (yoy) pada Januari 2026. Tekanan ini merangkak naik ke 3,62 persen pada Februari, lalu mencapai puncaknya sebesar 3,71 persen pada Maret akibat gejolak harga pangan. Lalu, angka tersebut baru sedikit melandai ke 3,45 persen pada April seiring masuknya musim panen.
Tren stabilitas harga ini menegaskan bahwa stabilitas pangan kini perlu diperkuat dengan manajemen risiko iklim yang adaptif dan terkoordinasi dengan baik.
Di era modern, ketahanan pangan tidak lagi bertumpu pada keberhasilan satu komoditas. Sistem pangan nasional semakin bergantung pada kemampuan mengorkestrasi satu sektor dengan sektor lainnya. Saat pertanian menghadapi risiko kekeringan, sektor perikanan dapat dioptimalkan menjadi penyangga pasokan. Sebaliknya, ketika cuaca laut memburuk, sektor pertanian kembali didorong sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Muaranya, El Nino tidak selalu harus dibaca sebagai ancaman, tetapi juga kesempatan. Di balik tekanan terhadap sektor pertanian, hadir peluang yang dapat dimanfaatkan sektor perikanan nasional. Kini, tantangannya justru terletak pada kemampuan pemerintah membangun sistem pangan yang tidak lagi sekedar adaptif, tetapi lebih prediktif dalam menghadapi perubahan iklim.
Layaknya mengendarai sepeda, keseimbangan tidak terjaga dengan berdiam diri, melainkan dengan terus mengayuh roda kebijakan di tengah ketidakpastian iklim hari ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
