Kabar Indonesia
Di Balik Program MBG: Antara Kepentingan Rakyat dan Citra Kekuasaan
Politik | 2026-06-05 19:45:42
Di zaman sekarang, kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari manfaatnya untuk masyarakat, tetapi juga dari cara kebijakan itu disampaikan kepada publik. Pemerintah modern harus bekerja dan juga menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang menarik untuk dilihat lebih dekat.
Secara umum, Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak sekolah, agar mereka memiliki gizi yang cukup dan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat melalui kebijakan sosial. Tujuan ini tidak ada yang salah. Bahkan, jika dijalankan dengan baik, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Namun, kebijakan pemerintah tidak pernah dibuat di ruang yang benar-benar bebas dari kepentingan. Di balik sebuah program besar, selalu ada perbedaan pendapat, kepentingan, dan pertarungan opini publik. Di sinilah mahasiswa sebagai pengawas memiliki peran penting untuk melihat kebijakan secara lebih kritis dan objektif.
Fenomena Makan Bergizi Gratis atau MBG, menjadi sangat menarik ketika media dipenuhi dengan gambar-gambar dan video tentang pembagian makanan gratis, kunjungan pejabat, serta cerita-cerita besar tentang kepedulian negara terhadap rakyat kecil. Hampir setiap hari, kita melihat konten-konten yang menunjukkan betapa dekatnya pemerintah dengan masyarakat melalui program ini. Secara perlahan, program Makanan Bagi Gratis tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai simbol politik yang dibuat secara besar-besaran di internet.
Dalam perspektif teori postmodernisme, hal ini menunjukkan bahwa kenyataan sosial sekarang banyak dipengaruhi oleh media, simbol, dan pencitraan. Apa yang terus-menerus ditampilkan di media akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Politik tidak lagi hanya bergerak pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana membangun persepsi masyarakat.
Postmodernisme melihat bahwa masyarakat modern hidup dalam situasi yang disebut “hiperrealitas”, yaitu keadaan ketika gambar atau citra sering kali lebih kuat dibanding kenyataan itu sendiri. Dalam konteks Makanan Bagi Gratis, masyarakat tidak hanya melihat manfaat dari program ini, tetapi juga memperhatikan bagaimana program tersebut dikemas secara politik. Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis di masyarakat: apakah Makan Bergizi Gratis benar-benar hanya untuk kesejahteraan rakyat, atau justru menjadi alat untuk membangun popularitas kekuasaan?.
Pertanyaan itu wajar muncul, apalagi di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih banyak menghadapi masalah. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan susah, biaya pendidikan mahal, dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar untuk kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik.
Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah banyaknya opini publik yang beredar. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa harus bisa menjaga nalar kritis dan keberanian moral untuk mengawal kebijakan pemerintah. Kritik bukan berarti membenci negara, tapi bentuk kepedulian agar kebijakan publik tetap sesuai tujuannya.
Program MBG tidak harus ditolak begitu saja. Program ini berpotensi besar membantu pemenuhan gizi masyarakat. Namun, yang perlu diawasi adalah transparansi anggaran, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebab, kebijakan yang terlalu fokus dipromosikan tanpa evaluasi yang jelas bisa berubah menjadi simbol politik belaka.
Di era media sosial sekarang, kekuasaan memang semakin dekat dengan pencitraan. Popularitas sering kali lebih cepat dibangun melalui konten visual daripada kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, ruang publik dipenuhi pertarungan narasi antara kepentingan rakyat dan kepentingan kekuasaan. Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial. Mereka perlu diingatkan bahwa tugas utama negara bukan hanya menciptakan kesan peduli, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang nyata kepada rakyat. Bagi rakyat kecil, keberhasilan negara tidak diukur dari seberapa banyak programnya dibicarakan di media sosial, melainkan dari seberapa besar dampaknya pada kehidupan sehari-hari mereka.
Pada akhirnya, kebijakan akan berhasil jika dijalankan dengan transparan, tepat sasaran, dan memprioritaskan kepentingan publik. Jika tidak, maka yang terjadi adalah masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap pemerintah, bukan memperoleh kepercayaan mereka.
Penulis:
Moh. Kholilurrahman Iyas (Mahasiswa S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
