LINDI SESTIA FARBA

Skill Mismatch dan Skill Gap: Mengapa Angkatan Kerja Indonesia tidak Terserap

Pendidikan | 2026-06-02 10:00:07

Indonesia memiliki 153,05 juta angkatan kerja per Februari 2025. Angka ini kerap dikutip sebagai keunggulan demografis, sebagai modal besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun di balik statistik yang membanggakan itu, tersimpan sebuah ironi yang jarang dibicarakan secara lantan, besarnya kuantitas angkatan kerja tidak serta-merta berbanding lurus dengan relevansi keterampilannya terhadap kebutuhan industri. Inilah paradoks human capital Indonesia hari ini. Kita terus berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan, namun hasilnya belum sepenuhnya menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

Kesenjangan yang Tak Bisa Diabaikan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari total 153 juta angkatan kerja Indonesia, hanya sekitar 12,66 persen yang merupakan lulusan sarjana. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar dari mereka, baik lulusan perguruan tinggi maupun pendidikan menengah memiliki keterampilan yang tidak langsung terserap oleh dunia industri. Fenomena ini dikenal sebagai skill mismatch, gagalnya angkatan kerja terserap oleh industri karena adanya kesenjangan antara skill yang di miliki dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Terlebih lulusan universitas dan sekolah kejuruan justru menjadi kontributor pengangguran terbuka. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan universitas mencapai 6,23 persen, sementara lulusan SMK merupakan yang tertinggi di angka 8,23 persen. Ini bukan hanya kegagalan para lulusan secara individual, tetapi cermin dari sistem yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan industri nyata.

Disrupsi yang Mendekat

Ancaman kesenjangan skill ini tidak berdiri sendiri, ia dipercepat oleh gelombang disrupsi teknologi yang tengah menerpa seluruh dunia kerja global. World Economic Forum (WEF) dalam laporan Future of Jobs Report 2023 menyebutkan bahwa sekitar 44 persen keterampilan inti pekerja akan terdisrupsi dalam lima tahun ke depan, mendorong kebutuhan reskilling dan upskilling yang masif di seluruh dunia.

Hal ini berarti hampir separuh dari apa yang seorang pekerja kuasai saat ini bisa kehilangan relevansinya sebelum tahun 2030 tiba. Bagi Indonesia, dengan struktur angkatan kerja yang didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah dan minimnya adaptasi kurikulum terhadap kebutuhan digital, angka 44 persen ini terasa jauh lebih mengancam.

Di Mana Letak Gagalnya Investasi?

Dalam teori human capital yang dikembangkan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz, investasi pada manusia seharusnya menghasilkan return berupa peningkatan produktivitas dan pendapatan. Namun dalam praktik di Indonesia, investasi pendidikan masih lebih menekan output berupa ijazah dibandingkan pembentukan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh industri.

Sekolah dan perguruan tinggi masih berfokus pada menghasilkan lulusan, bukan sumber daya yang mempunyai skill tinggi. Berdasarkan data World Economic Forum, dalam 5 tahun kedepan tenaga kerja akan didominasi oleh skill seperti analytical thinking, creative thinking, AI dan big data, serta curiosity and lifelong learning. Sementara itu, beberapa skill seperti manual dexterity, endurance and precision, serta tugas administratif dan repetitif diprediksi akan menurun. Perubahan cepat ini yang kurang cepat ditangkap oleh pekerja Indonesia.

Meluruskan Arah: Dari Akses ke Relevansi

Langkah utama yang perlu dibenahi adalah kurikulum pendidikan yang selama ini masih berorientasi pada capaian akademik, padahal dunia kerja menuntut kompetensi yang aplikatif dan siap pakai. Karena itu, keterlibatan industri sebagai mitra dalam perancangan kurikulum perlu diperkuat melalui implementasi link and match yang lebih konsisten, serta kolaborasi lintas sektor. Di sisi lain, peran perusahaan dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja juga perlu didorong, sehingga investasi pada peningkatan keterampilan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi lain, perubahan teknologi yang cepat menuntut adanya sistem pembelajaran yang tidak berhenti di bangku pendidikan formal. Program upskilling dan reskilling perlu ditempatkan sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar pelengkap. Sejalan dengan itu, World Economic Forum menekankan pentingnya lifelong learning sebagai respons terhadap disrupsi keterampilan. Artinya, Indonesia perlu membangun ekosistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif, sehingga dapat diakses tidak hanya oleh pelajar, tetapi juga oleh pekerja yang ingin terus beradaptasi.