Muhammad Rasya Fakri
Ketika Kebijakan Digital Terasa Jauh dari Penggunanya
Kulineran Halal | 2026-04-27 22:31:35
Beberapa waktu terakhir, urusan aturan digital lagi sering dibahas. Salah satunya soal pembatasan media sosial buat anak di bawah 16 tahun. Mulai 28 Maret 2026, pemerintah lewat Komdigi memang sudah mulai menerapkan aturan ini lewat Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026, turunan dari PP No. 17 Tahun 2025.
Kalau dilihat sekilas, tujuannya jelas—melindungi anak di internet. Dari cyberbullying, konten negatif, hal-hal semacam itu. Secara ide, ya masuk akal.
Tapi pas dipikir lagi, muncul pertanyaan lain.
Apakah aturan kayak gini benar-benar bisa jalan sesuai yang dibayangkan?
Soalnya di lapangan nggak sesederhana itu. Sistem verifikasi umur, misalnya. Ada yang pakai teknologi estimasi wajah, tapi tingkat melesetnya bisa sekitar 2–3 tahun. Artinya, yang harusnya aman bisa ikut ke-blok, atau sebaliknya.
Belum lagi soal “akal-akalan”. Pakai akun orang lain, VPN, atau sekadar isi data asal. Hal kayak gini bukan hal baru. Jadi pembatasan itu kadang terasa kuat di aturan, tapi belum tentu di praktiknya.
Sebenarnya ini bukan kejadian pertama.
Sebelumnya, sekitar 25 Februari 2026, akses login ke layanan Wikimedia sempat kena dampak kebijakan. Orang Indonesia nggak bisa login atau bikin akun. Alasannya soal kewajiban pendaftaran sistem elektronik. Tapi buat pengguna biasa, yang terasa cuma satu: tiba-tiba nggak bisa dipakai.
Dari situ kelihatan satu pola.
Kebijakan ada. Tujuannya ada. Tapi efeknya sering baru terasa setelah dijalankan.
Bukan berarti semua ini salah. Niatnya jelas, bahkan penting. Dunia digital memang nggak selalu aman, apalagi buat anak-anak. Pemerintah juga pasti nggak asal bikin aturan.
Cuma kadang terasa ada jarak.
Yang bikin aturan dan yang pakai teknologinya sehari-hari itu nggak selalu di posisi yang sama. Cara lihatnya beda. Yang satu lihat dari sisi risiko, yang lain dari sisi kebutuhan.
Buat sebagian orang, media sosial itu bukan cuma hiburan. Ada yang belajar dari situ, ada yang kerja, ada juga yang bangun usaha. Jadi ketika akses dibatasi, dampaknya nggak kecil.
Mungkin di sinilah masalahnya.
Pendekatannya masih terasa satu arah. Lebih ke “mengatur”, belum sepenuhnya “memahami”.
Padahal dunia digital itu cepat banget berubah. Yang hari ini dianggap masalah, besok bisa jadi hal biasa. Dan sebaliknya.
Kalau kebijakan nggak ikut menyesuaikan, ya bakal terus terasa ketinggalan.
Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar aturan yang ketat, tapi cara lihat yang lebih dekat ke pengguna. Nggak cuma dari atas, tapi juga dari bawah.
Karena kalau jaraknya masih terasa jauh, reaksi orang juga akan sama.
Bingung. Atau malah nggak peduli.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
