Lumpur Bencana Sumatera, tak Segera Dibersihkan, Malah Dijual ke Pihak Swasta
Politik | 2026-01-16 21:12:52
Oleh: Qurrota Aini, S.Sos
Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada pihak swasta yang tertarik untuk membeli lumpur yang dihasilkan dari banjir di Sumatera pada bulan November lalu. Prabowo mengatakan hal tersebut berdasarkan atas informasi dari para Kepala Daerah. "Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik." Kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Aceh, Kamis 1 Januari 2026. Prabowo mengatakan bahwa pihak swasta bisa memanfaatkan material lumpur banjir yang ada dimana-mana. Selain di sungai, kata dia, mereka juga bisa membeli lumpur yang menutupi sawah. Prabowo juga mempersilahkan daerah yang ingin menjual lumpur ke pihak swasta (tempo.co, 2 Januari 2026).
Menurutnya, pemanfaatan lumpur oleh swasta ini akan bisa membantu mempercepat normalisasi sungai yang mendangkal akibat banjir dan longsor. Dan pembelian material lumpur juga bisa memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah. (tempo,co, 2 Januari 2026). Pada saat rapat di Aceh, beberapa menteri hadir dalam rapat tersebut, diantaranya yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan Menteri Investasi. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usul dari jajaran Kemenhan dan TNI untuk menyegerakan pembersihan lumpur yang membuat sungai-sungai besar di Aceh menjadi dangkal. Presiden Prabowo pun mempersilahkan Kemenhan dan TNI melakukan upaya tersebut dan mengusulkan untuk mengajak para ahli (cnbcindonesia.com, 1 Januari 2026).
Dalam bencana di Sumatera, seharusnya pemerintah bertindak cepat dan terarah sehingga masalah lumpur ini bisa segera teratasi. Sudah hampir dua bulan, bencana di Sumatera ini belum kunjung dibersihkan dari sisa-sisa lumpur yang membuat sungai-sungai menjadi dangkal dan juga rumah penduduk yang terkena dampak dari banjir yang membawa lumpur, yang mengakibatkan sebagian rumah mereka tertutupi lumpur.
Lambannya penanganan ini tentu sangat berdampak pada korban bencana banjir, dimana ada korban masyarakat yang meninggal karena kelaparan dikarenakan akses yang sulit untuk menjangkau daerah bencana. Seharusnya pemerintah segera melakukan pembersihan di lokasi bencana sehingga akses untuk pengiriman bantuan menjadi mudah. Tetapi pemerintah justru melihat peluang adanya pihak lain yaitu swasta untuk bisa membersihkan lumpur bencana di Sumatera.
Mereka melihat ada keuntungan dengan adanya pihak swasta yang terlibat dalam pembersihan lumpur tersebut. Tampak sekali bahwa pemerintah lebih mementingkan urusan materi atau keuntungan yang bisa mereka dapat dari bencaca yang melanda pulau Sumatera. Sistem kapitalisme ini yang membuat negara atau pemerintah seperti setengah hati untuk hadir disaat bencana melanda masyarakat. Mereka seolah menunggu adanya pihak lain yang mau membantu membersihkan sisa-sisa material akibat bencana ini.
Lalu bagaimana pandangan Islam terkait bencana Sumatera ini. Dalam Islam, negara wajib untuk mengurus rakyatnya dalam apapun, apalagi ketika terjadi bencana. Sebagaimana hadits, Imam atau Khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya (HR. Muslim dan Ahmad). Dalam hadits tersebut jelas sekali bahwa pemimpin itu bertanggungjawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Karena kelak kepemimpinannya itu dipertanggung jawabkan dihadapan Allah sebagaimana hadits, Sesungguhnya kepemimpinan adalah sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin (HR. Muslim).
Dari hadits diatas jelas bahwa tugas negara adalah mengurus rakyat dengan baik dan benar. Mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan yang lain, yaitu kepentingan yang hanya untuk mendapatkan keuntungan semata (materi). Selain itu, Islam juga melarang kepemilikan umum menjadi kepemilikan swasta, karena sumber daya alam itu milik negara dan pendapatannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, Padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud).
Karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh swasta adalah dilarang dalam Islam. Karena ketika swasta yang mengelola sumber daya alam tersebut, maka tujuan utama mereka hanya untuk keuntungan semata, tanpa peduli akan kesejahteraan masyarakat atau manfaat apa yang bisa dirasakan masyarakat. Sebagaimana banyak saat ini sumber daya alam yang melimpah di negeri ini, yang justru tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
