Anna Franicasari
Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Masih Taruhan
Agama | 2026-01-11 11:26:44
Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Masih Bertaruh
Oleh Anna Franicasari
Aktivis Dakwah
Dalam Islam keselamatan rakyat merupakan kewajiban yang sangat penting dan dianggap sebagai amanah yang besar bagi seorang pemimpin. Secara ringkas, keselamatan rakyat dalam Islam bukan sekedar masalah politik, melainkan kewajiban agama fundamental yang menuntut tanggung jawab di dunia dan di akhirat.
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ dan اَحْيَاهَا Layanan dan Layanan Pelanggan رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ٣٢
Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang membunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah melakukan kerusakan pada bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seolah-olah telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi(QS. Al-Ma'idah · Ayat 32)
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Seratus lebih massa aksi yang tergabung dalam gerakan aliansi aceh menggugat (GAM) menggelar aksi solidaritas di jabupaten aceh barat daya (Abdya) jumat sore (26/12/2025).Pada aksi tersebut, massa mengibarkan bendera putih sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana banjir bandang dan longsor tanah yang melanda aceh, sumatera utara, dan sumatera barat. Bendera putih sebagai simbol mendesaknya presiden agar mendirikan musibah banjir dan tanah longsor di aceh dan sumatera sebagai bencana nasional, Selain itu muncul juga bendera GAM di titik yang berpotensi melebar ketika negara dianggap tidak ada. Untuk menyampaikan tuntutan massa awalnya bergerak dari stadion persada gampong kedai siblah, blangpidie, kemudian berhenti di simpang ceruna, dan selanjutnya bertolak ke tugu bank aceh. Satu bulan berjalan pasca bencana kondisi darurat belum benar-benar pulih.
Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi memberikan catatan penting sekaligus refleksi terkait strategi ketahanan nasional di penghujung akhir 2025.Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng itu tekanan dua urgensi utama bagi pemerintah di tahun 2026: transformasi sistem penguatan bencana dan pengukuran data dalam penyaluran bantuan perlindungan dan jaminan sosial (Perlinjasos).
Matindas mencatat peningkatan sepanjang tahun hidrometeorologi 2025 sebagai alarm keras bagi negara untuk pola kerja reaktif. Dengan alokasi anggaran BNPB sebesar Rp1,43 triliun pada tahun 2025 dan proyeksi Rp490 miliar pada tahun 2026, kebijakan orientasi harus diubah dari dominasi respons darurat ke penguatan mitigasi prabencana serta kesiapsiagaan daerah.
Pandangan kritis, sering kali dari perspektif gerakan sosial atau penghangat, bahwa bencana dapat menjadi arena untuk mengeruk keuntungan, di mana pihak swasta mengeksploitasi krisis demi akumulasi modal, terkadang dengan mengorbankan masyarakat umum. Negara melepaskan tanggung jawab utama dan memberikan kepada pihak swasta seperti konversi lahan resapan menjadi kawasan industri atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, justru menjadi akar penyebab (atau menghancurkan) bencana berulang, seperti banjir dan kebakaran hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara gagal menjamin dan mencukupi pemulihan pasca.
Masalah semakin kompleks pada penanganan pascabencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Serta pengambaian hak hak dasar korban bencana. Hal ini semakin menggambarkan jurang kemiskinan, sebaliknya bagi para pengusaha kelas investor yang mengembangkan usaha dan investasinya di wilayah terdampak bencana tidaklah menjadi soal karena semua usaha telah dijamin dan digantikan oleh perusahaan kapital asuransi. Ketika pejabat (pemerintah daerah maupun pusat) memberi izin tanpa analisis dampak lingkungan serius atau bahkan dengan motif korupsi, nepotisme, atau tekanan oligarki, maka keputusan itu bukan hanya moral-politik yang problematis, tetapi juga ekologi dan kemanusiaan.
Kelemahan implementasi UU kebencanaan yang harusnya menjadi respon cepat dan terpadu nyatanya lemah. Di sinilah peran sistem kapitalis, melahirkan penguasa yang abai terhadap rakyatnya, dan mengambil kebijakan berdasarkan kalkulasi ekonomi dan efesiensi anggaran saja. Inilah keburukan sistem kapitalisme yang ditawarkan dinegeri ini. Demokrasi kapitalistik antara penguasa dan pengusaha saling bekerja sama dan mendapatkan keuntungan serta memberi karpet merah bagi korporat yang sudah jelas-jelas merusak lingkungan dan merampas hak milik rakyat.
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
Tidak ada suatu musikbah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. At-Tagabun: 11, Al-Hadid: 22).
Manusia diberi amanah menjaga dan mengelola bumi, sehingga mitigasi bencana adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral untuk mencegah kerusakan lingkungan. Meskipun bencana adalah ketetapan Allah yang tertulis, bukan semata-mata kemarahan, tetapi bisa menjadi ujian untuk menghapus dosa dan sarana introspeksi diri.Oleh karena itu, kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk melindungi kehidupan rakyat dan lingkungan, bukan untuk membantu perusakan demi keuntungan segelintir pihak.Pemimpin dalam Islam adalah raa'in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Negara bertanggung jawab penuh tanpa berkompromi atas penanganan bencana dengan tujuan dan terkoordinasi perlindungan terhadap hutan, DAS, resapan air, kawasan konservasi, bukan sebagai hal sekunder, melainkan sebagai elemen utama pembangunan. Integrasi mitigasi dan adaptasi bencana dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan, bukan sebagai beban tambahan, tetapi merupakan unsur fundamental. Dengan pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat
Wallahu a'lam bishawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
