Anindya Firsyahanna
Viralitas dan Kekuasaan Media: Agenda Setting dalam Kasus Pernyataan Anggota DPR
Politik | 2026-01-07 15:56:17
Teori Agenda Setting menjelaskan bahwa media tidak secara langsung mengatur apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting untuk diperhatikan. Dalam praktiknya, isu yang terus diangkat media akan menempati ruang utama dalam perhatian publik, sementara isu lain perlahan menghilang dari percakapan. Di era media sosial, proses ini berjalan jauh lebih cepat karena kecepatan viral sering kali mengalahkan kedalaman isi. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kasus video pernyataan anggota DPR RI, Endipato Wijaya, yang tersebar luas di media sosial dan media online. Video itu diambil dari forum resmi, tetapi potongan pernyataannya menjadi viral karena dianggap menyindir aksi donasi relawan dan influencer dalam penanganan bencana banjir. Sejak saat itu, arah pembicaraan publik mulai berubah.
Sebelum video tersebut ramai dibicarakan, perhatian masyarakat tertuju pada aksi kemanusiaan. Relawan bergerak ke lokasi bencana, komunitas menggalang donasi, dan banyak individu membantu dengan cara sederhana. Media juga menampilkan berbagai kisah solidaritas sebagai gambaran kepedulian sosial. Fokus publik saat itu jelas korban banjir dan upaya membantu mereka. Namun setelah pernyataan Endipato viral, media mulai memberi porsi besar pada polemik ucapannya. Berita tidak lagi berpusat pada kondisi lapangan, tetapi pada reaksi, komentar, dan tafsir atas pernyataan tersebut. Warganet ikut meramaikan diskusi dengan sudut pandang masing-masing, yang sebagian besar bernada emosional.
Media dan warganet lebih menyoroti sindiran terhadap donasi relawan dibandingkan inti pembahasan penanganan bencana. Judul berita, potongan video pendek, hingga komentar di media sosial membangun kesan bahwa isu terpenting bukan lagi soal korban atau distribusi bantuan, melainkan sikap seorang pejabat terhadap inisiatif masyarakat. Tanpa disadari, media telah membentuk agenda baru dalam ruang publik (Astari,2021). Akibatnya, fokus publik bergeser dari bantuan kemanusiaan ke perdebatan empati pejabat publik versus aksi influencer. Agenda yang semula berpusat pada solidaritas berubah menjadi polemik komunikasi politik. Inilah contoh nyata bagaimana media, melalui pilihan isu dan penekanan tertentu, menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam Agenda Setting, perubahan ini bukan kebetulan. Media cenderung mengangkat isu yang memicu emosi dan interaksi tinggi. Pernyataan pejabat yang dianggap kontroversial jelas lebih menarik perhatian dibandingkan laporan rutin tentang distribusi bantuan. Namun konsekuensinya, isu kemanusiaan perlahan tersingkir dari pusat perhatian publik.
Sebagai anggota DPR RI, Endipato Wijaya adalah tokoh publik dengan otoritas politik. Setiap pernyataannya memiliki nilai berita tinggi, terlebih jika disampaikan dalam forum resmi. Dalam teori komunikasi massa, posisi ini menjadikan tokoh publik sebagai sumber pesan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan agenda media. Ketika pernyataan tersebut menyebar luas, publik tidak hanya menilai isi ucapannya, tetapi juga makna di baliknya. Banyak warganet menafsirkan pernyataan itu sebagai bentuk kurangnya empati terhadap aksi kemanusiaan yang dilakukan masyarakat. Media kemudian mengangkat tafsir-tafsir tersebut, sehingga kesan adanya jarak antara negara dan warga semakin menguat ( Tiffany et al.,2024).
Isu awalnya aksi kemanusiaan dan donasi relawan untuk korban banjir. Masyarakat bergerak cepat karena dalam situasi darurat, bantuan tidak bisa menunggu. Namun setelah pernyataan Endipato Wijaya viral, fokus publik bergeser dari solidaritas dan bantuan menjadi perdebatan tentang empati pejabat publik dan relasi negara masyarakat. Pernyataan tersebut, yang disebarkan melalui media massa dan media sosial, mengubah agenda pembicaraan publik. Bukan karena bencana menjadi tidak penting, tetapi karena narasi yang berkembang lebih menekankan konflik simbolik antara pejabat dan masyarakat. Di ruang digital, konflik semacam ini mudah berkembang karena melibatkan emosi kolektif. Audiens mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa inisiatif masyarakat seolah dipandang negatif? Apakah pejabat merasa tersaingi oleh influencer yang bergerak cepat? Bagaimana seharusnya negara merespons partisipasi publik tanpa terkesan defensif? Pertanyaan-pertanyaan ini mendominasi diskusi, sementara kondisi korban banjir semakin jarang dibicarakan.
Dalam kerangka Agenda Setting, tokoh publik berfungsi sebagai pemicu utama perubahan isu. Ketika pernyataan seorang pejabat diangkat secara masif, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberi sinyal bahwa isu tersebut penting untuk diperdebatkan. Publik pun mengikuti arah yang ditentukan media. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi pejabat publik tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kata bisa dipotong, dibingkai, dan ditafsirkan ulang. Dalam situasi krisis seperti bencana alam, sensitivitas komunikasi menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi agenda publik secara luas dan berkepanjangan.
Perubahan agenda yang dibentuk media akhirnya berdampak langsung pada cara publik memandang peran negara. Banyak warganet mulai membangun persepsi bahwa negara kurang menghargai gerakan solidaritas warga. Padahal, bisa jadi niat awal pernyataan tersebut adalah menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Niat tidak selalu sejalan dengan persepsi. Yang lebih menentukan adalah isu apa yang terus diulang dan diperkuat oleh media. Ketika media lebih sering menampilkan polemik dibandingkan konteks kebijakan, maka persepsi publik akan condong pada konflik, bukan solusi. Dampak lainnya adalah munculnya polarisasi opini. Sebagian publik membela pernyataan pejabat dengan alasan negara tidak boleh bergantung pada influencer, sementara sebagian lain melihatnya sebagai bentuk ketidakempatian. Perdebatan ini menyita perhatian dan energi publik, sementara kebutuhan korban banjir semakin jarang muncul dalam pembicaraan.
Media secara tidak langsung membentuk agenda publik bahwa isu utama adalah sikap pejabat terhadap inisiatif masyarakat, bukan soal seberapa cepat dan tepat bantuan disalurkan. Ini menunjukkan bagaimana Agenda Setting bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Media tidak menyuruh publik untuk marah, tetapi dengan menempatkan isu tertentu di posisi utama, media memengaruhi arah perhatian dan emosi publik. Media sosial memperkuat efek ini melalui algoritma. Konten yang memicu emosi lebih mudah viral, sehingga polemik pernyataan pejabat lebih sering muncul di linimasa dibandingkan informasi tentang penanganan bencana (Surantio, Nurhasanah, Akibatnya, publik merasa seolah-olah isu empati pejabat adalah persoalan paling mendesak. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab media menjadi sangat penting. Media perlu menjaga keseimbangan antara kritik terhadap pejabat dan penempatan isu kemanusiaan sebagai agenda utama. Tanpa keseimbangan tersebut, agenda publik akan terus didominasi oleh polemik, bukan solusi nyata.
Kasus ini menunjukkan bahwa Teori Agenda Setting bukan sekadar konsep akademik, tetapi realitas yang kita hadapi setiap hari. Apa yang kita anggap penting sering kali ditentukan oleh apa yang terus muncul di layar gawai kita. Karena itu, publik juga perlu lebih kritis agar tidak mudah terseret pada agenda yang menjauhkan perhatian dari persoalan utama. Pada akhirnya, bencana alam seharusnya menjadi momen untuk memperkuat solidaritas antara negara dan masyarakat. Jika agenda publik terus bergeser ke arah konflik simbolik, maka yang paling dirugikan bukan hanya citra pejabat, tetapi juga korban bencana yang membutuhkan perhatian dan bantuan nyata.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
