Firna Fauzi Fatmayadi
Ketika Emosi Mengalahkan Fakta: Krisis Moral dan Budaya di Era Post-Truth
Pendidikan dan Literasi | 2025-12-02 19:45:24
Fenomena yang sedang terjadi belakangan ini adalah fenomena saat fakta atau kenyataan tidak lagi menjadi landasan utama bagi masyarakat dalam mempengaruhi pendapat mereka atau sering dikenal dengan sebutan Post-truth. Sehingga pengambilan keputusan publik didasari oleh keyakinan dan perasaan pribadi. Situasi ini membuat timbul pertanyaan terkait seperti apa peran budaya dalam hal moralitas, apakah budaya berfungsi sebagai sumber etika yang sejati? Atau hanya sebagai wadah untuk kepentingan tertentu?
Perubahan terjadi pada masyarakat dalam hal mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan, hal ini diakibatkan perkembangan teknologi digital. Media sosial ada untuk beri peluang individu membagikan informasi tanpa validasi lebih lanjut, yang mana menciptakan sistem di mana tulisan yang dirasa emosional lebih memiiliki pengaruh dibanding data faktual. Fenomena ini menghasilkan sifat kebenaran menjadi relatif, di mana dramatisasi makna pesan lebih utama daripada fakta yang ada. Secara konteks, sekarang budaya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi pada era post-truth sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saja. Nilai-nilai secara keseluruhan yang seharusnya dijaga malah diacuhkan ketika narasi budaya dibentuk untuk mendukung kepentingan perseorangan.
Kebebasan di dunia online mengalami penurunan dalam etika komunikasi yang disebabkan oleh kejadian ini. Meskipun teknologi menawarkan kita akses tak terbatas ke banyaknya informasi, tetapi tetap sudah menyebabkan krisis etika yaitu bullying, intimidasi, serta manipulasi informasi menjadi hal yang wajar. Kebebasan masyarakat dalam berekspresi sering disalahartikan sebagai alasan untuk acuh pada nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, semua ini muncul ketika budaya dianggap tidak stabil dan dapat dieksploitasi untuk justifikasi tindakan yang salah. Kebenaran yang ada telah terjadi di era post-truth, yaitu hanya informasi yang diyakini dan diterima sebagai fakta. Akibatnya, budaya dipakai sebagai alasan untuk acuh pada objektivitas serta rasionalitas di lingkungan masyarakat.
Rangkaian moral di masyarakat dipengaruhi oleh budaya ini. Lingkungan di mana generasi sekarang atau muda tumbuh dewasa ditandai melalui meningkatnya toleransi atau sifat terbuka terhadap ketidakpastian moral sehingga otoritas tradisional semakin berkurang. Konsekuensi yang harus dihadapi yaitu kehilangan prinsip terkait nilai-nilai karena perbedaan yang tidak jelas antara perilaku yang etis dengan yang non-etis. Solusi untuk permasalahan ini diperlukan pendekatan dengan penyesuaian lagi peran budaya dalam moralitas. Budaya harus dikembalikan sebagai sumber prinsip kebijaksanaan yang menyediakan batasan etis secara keseluruhan. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara menerapkan usaha yang sistematis untuk membedakan antara informasi yang kredibel dengan informasi hoax. Pada post-truth bukan hanya tentang mempertahankan tradisi yang sudah ada, tetapi juga tentang kemampuan untuk menilai dengan bijaksana.
Penting untuk kita menerapkan etika komunikasi terutama di dunia online terutama yag mencakup prinsip-prinsip kejujuran dalam proses pembuatan konten. Secara bersamaan, media dan individu harus sadar bahwa hak untuk mengekspresikan juga berdampingan dengan tanggung jawab moral untuk tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam masa post-truth, budaya mengalami kebingungan antara menjadi sumber etika yang asli atau bagi kepentingan tertentu. Dengan demikian maka diperlukan komitmen untuk terus memposisikan budaya sebagai penjaga nilai moral yang tidak hanya untuk kepentingan perseorangan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk informasi di era digital.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
