Naila Inayah
Makanan Bergizi Tanpa Ahli Gizi: Sebuah Paradoks Kebijakan
Politik | 2025-12-01 01:01:37Belakangan ini muncul kontroversi di ruang publik setelah Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa ahli gizi maupun organisasi profesinya, Persagi, tidak diperlukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini menimbulkan kegaduhan karena dianggap mengabaikan esensi program yang sejak awal dirancang sebagai intervensi gizi nasional, bukan sekadar pembagian makanan.
Pernyataan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan gizi anak Indonesia sebagai investasi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jika fokus utama program adalah gizi, maka tentu profesi yang paling berwenang memastikan ketepatan intervensinya adalah ahli gizi.
Makanan bergizi tidak dapat dinilai dari tampilannya atau sekadar mengenyangkan. Menu bergizi harus disusun berdasarkan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi yang disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, serta standar gizi nasional. Tanpa perhitungan ilmiah ini, label “bergizi” menjadi tidak valid. Karena itu, pekerjaan teknis seperti menghitung kebutuhan nutrisi, menyusun menu seimbang, menentukan porsi, memantau status gizi anak, dan mengevaluasi dampak program tidak dapat digantikan oleh sarjana nongizi.
Program sebesar MBG justru membutuhkan regulasi ketat, standar yang jelas, serta pengawasan profesional agar tetap berada pada jalurnya sebagai program intervensi gizi. Jika peran ahli gizi dihilangkan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab bila target investasi gizi tidak tercapai? Bagaimana masa depan kualitas SDM Indonesia jika makanan “bergizi”diberikan tanpa pengawasan profesional?
Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Memberi label “makanan bergizi” tanpa melibatkan ahli gizi bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat. Program yang mengusung nama Makan Bergizi Gratis mustahil dijalankan tanpa profesi yang mempelajari nutrisi manusia secara mendalam.
Ahli gizi bukan sekadar penyusun menu atau juru masak. Mereka memahami proses metabolisme, kebutuhan nutrisi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, serta prinsip ilmiah terkait pemilihan bahan pangan hingga metode memasak yang tidak merusak nilai gizi. Sementara itu, sarjana nongizi mungkin mampu membuat daftar menu atau mengelola dapur, tetapi tidak memiliki kompetensi untuk memastikan keseimbangan zat gizi. Tanpa perhitungan ahli, makanan bisa tampak lengkap namun sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Memberi makan tanpa manfaat sama saja dengan membuang peluang emas untuk memperbaiki kualitas generasi.
Lebih jauh, ahli gizi memastikan bahwa proses pengolahan makanan tidak menghilangkan zat gizi penting, bahan yang dipilih aman, serta porsi yang diberikan sesuai kebutuhan perkembangan anak. Profesi lain dapat menangani produksi dan keamanan pangan, tetapi “bergizi” adalah ranah inti ahli gizi. Makanan bisa aman dikonsumsi, tetapi belum tentu memberi dampak kesehatan positif tanpa intervensi gizi yang tepat.
Hal paling krusial adalah kemampuan ahli gizi dalam menilai dampak program. Mereka dapat menentukan apakah makanan yang diberikan benar-benar menurunkan angka anemia, memperbaiki status gizi, meningkatkan energi anak, atau mencegah stunting. Sarjana nongizi tidak memiliki kompetensi untuk menilai indikator ini secara akurat. Program MBG bukan sekadar soal pendistribusian makanan, melainkan peningkatan kesehatan yang dapat diukur.
Ketika MBG dijalankan tanpa pengawasan ahli gizi, kesehatan jutaan anak dipertaruhkan. Menu yang tampak menarik belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kekurangan protein, rendah vitamin, atau ketidaksesuaian kalori dapat menyebabkan anak tetap kekurangan gizi meski “sudah makan.”
Risiko lain yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya potensi keracunan makanan. Tanpa tenaga yang memahami sanitasi, cara penyimpanan bahan pangan, titik kritis keamanan pangan, serta metode memasak yang benar, kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Salah penyimpanan sayur, daging yang tidak dimasak sempurna, atau peralatan kotor dapat membahayakan anak-anak. Ahli gizi adalah pihak yang dilatih untuk mengenali dan mencegah risiko ini secara sistematis.
Selain itu, ketidakhadiran ahli gizi dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan justru terbuang jika makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi. Program mungkin terlaksana secara administratif, tetapi gagal memberi dampak nyata bagi kesehatan anak-anak Indonesia sehingga berubah menjadi formalitas belaka.
Standar gizi nasional pun sulit terjaga tanpa ahli gizi, terutama karena kondisi bahan pangan di tiap daerah sangat beragam. Ahli gizi memastikan bahwa menu tetap sesuai standar meski harus menyesuaikan ketersediaan pangan lokal. Tanpa keahlian ini, kualitas program akan timpang dan anak-anak di daerah terpencil berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karena itu, keberadaan ahli gizi harus ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap. Menghapus perannya sama saja dengan menghilangkan “otak” dari program intervensi gizi nasional. Sarjana nongizi tetap penting sebagai pendukung operasional, namun tidak dapat menggantikan kompetensi inti ahli gizi.
Jika MBG dijalankan tanpa melibatkan ahli gizi lulusan sarjana gizi, maka lebih tepat jika program disebut “makan gratis”, bukan “makan bergizi gratis.” Klaim “bergizi” tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa proses ilmiah yang dilakukan oleh tenaga professional. Gelar ahli gizi bukan hasil pelatihan singkat beberapa bulan, melainkan amanah profesi. Mengabaikan ahli gizi seolah merendahkan proses pendidikan dan tanggung jawab yang mereka emban demi kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, muncul pertanyaan besar: bagaimana mungkin Indonesia ingin memperbaiki kualitas gizi generasi masa depan, tetapi justru menyingkirkan tenaga profesional yang seharusnya berada di garis terdepan?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
