Faiza Irni Kamila

Label Negara Demokrasi Terkikis: Pers Dibungkam, Rakyat Diredam

Politik | 2025-11-12 14:00:53

Demokrasi: Antara Label dan Praktik Nyata

Indonesia dan demokrasi, dua kata yang tidak asing dan berhubungan erat. Indonesia sebagai negara demokrasi yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar negara. Demokrasi sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan yang mutlak. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, sehingga membentuk pemerintahan rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi, sebagai negara yang pemerintahannya dipilih lewat pemilihan umum dan dengan dasar negara yang menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan apakah praktik demokrasi di Indonesia sudah terlaksana dengan baik dan transparan? Saya sebagai mahasiswa Universitas Airlangga tentunya menyoroti keironisan yang terjadi di Indonesia yang tidak hanya terjadi baru-baru saja tetapi sudah terjadi puluhan tahun lalu.

Dua Peristiwa, Satu Persoalan: Jurnalis Istana dan Delpedro Marhaen

Mungkin telah menjadi rahasia umum bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Beberapa kasus terkait kebebasan bersuara dan pers masih sering terjadi seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini isu ini masih terus dipertanyakan, terlebih lagi terdapat kasus-kasus yang mengundang pertanyaan publik tentang sistem demokrasi di Indonesia. Contohnya kasus pencabutan kartu tanda pers seorang jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Pencabutan kartu tanda pers dilakukan pasca Diana melontarkan pertanyaan terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG buntut banyaknya kasus keracunan menu MBG kepada Persiden RI, Prabowo Subianto selepas Prabowo pulang dari pertemuannya dengan beberapa pemimpin negara dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pasca kedatangannya di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 27 September 2025. BPMI (Biro Pers Media Informasi) Sekretariat Negara merasa pertayaan tentang evaluasi program MBG tidak relevan dengan kegiatan yang baru saja dilakukan Presiden RI tersebut. Setelah kejadian tersebut petugas BPMI datang ke kantor CNN Indonesia utuk mengambil kartu tanda pers milik Diana pada Sabtu malam, 27 September 2025.

Kejadian pembatasan berpendapat juga muncul pada bulan agustus lalu. Kasus berikutnya datang dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yang merupakan sebuah organisasi pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Delpedro Marhaen. Delpedro merupakan Direktur Eksekutif Lokataru sekaligus Aktivis HAM. Ia ditangkap Polisi Polda Metro Jaya bersama beberapa staff Lokataru lainnya pada malam Senin, 1 September. Penangkapan ini buntut demonstrasi dan kerusuhan pada bulan agustus lalu. Penangkapan ini didasarkan pada dugaan penghasutan, penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, serta pelibatan anak dalam demonstrasi. Delpedro dijerat dengan pasal-pasal KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak. Proses penangkapan dan penggeledahan ini menimbulkan kontroversi karena diduga tidak sepenuhnya sesuai prosedur hukum, misalnya penggeledahan tanpa surat perintah yang jelas dan pembatasan hak pendampingan hukum. Penggeledahan terjadi di beberpa titik yaitu Kantor Lokataru dan Apartemen milik keluarga Delpedro Marhaen. Terdapat beberapa barang yang disita kepolisian salah satunya adalah buku. Ada 3 buku yang disita namun hanya satu yang diungkap yaitu buku berjudul ‘Negeri Pelangi’ karya Ras Muhamad. Banyak pertanyaan terkait relevansi buku ini dengan penangkapan Delpedro. Pasalnya buku ini berisi tentang musik reggae, perdamaian, dan keberagaman.

Kebebasan Pers dan Ekspresi di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan

Ditinjau dari dua kasus tersebut, publik menilai pemerintah berlebihan dalam menanggapi hal yang seharusnya lumrah di negara demokrasi. Banyak yang menilai bahwa pemerintah telah melakukan overkriminalitas terhadap aktivis maupun kebebasan pers. Padahal kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dijamin pada UUD 1945 namun pemerintah melihat kritik sebagai ancaman dari rakyatnya sendiri. Dari dua kasus tersebut dan beberapa kasus lainnya, pemberian efek jera bagi pers, aktivis hingga rakyat biasa yang bersuara maupun berekspresi mdenjadikan demokrasi hanya sebagai label saja namun minim praktik.

Mengembalikan Esensi Demokrasi: Peran Negara, Pers, dan Warga

Perlunya komitmen dari perintah untuk menghormati kritik yang diberikan rakyatnya. Karena pada dasarnya ereka dipilih oleh rakyat untuk menjalankan sistem pemerintahan. Diperlukan juga perlindungan hukum yang jelas terhadap kebebasan pers, berpendapat maupun berekspresi. Juga pentingnya edukasi tentang kritik yang menjadi bagian dari demokrasi sehat. Sedangkan sebagai mahasiswa

Menguji Komitmen Indonesia terhadap Demokrasi

Kasus jurnalis CNN dan penangkapan Delpedro Marhaen merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia sangatlah rapuh. Seharusnya demokrasi tidak hanya menjadi label namun menjadi praktik nyata di Indonesia karena sudah dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan demokrasi yang transparan merupakan nilai dari sila keempat dasar negara yaitu Pancasila. Kritik yang diberikan bukanlah ancaman melainkan sebuah evaluasi dan refleksi dari pemengang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat.