Ananda Quinn
Menuju Masa Depan Indonesia: Lebih dari Sekadar SDM
Politik | 2025-10-04 15:32:13
Pendahuluan
Pada kenyataannya, kualitas sumber daya manusia menjadi gambaran bangsa di masa depan. Hal ini disebabkan oleh kunci yang menggerakkan perubahan dengan pemikiran yang inovatif dalam menjaga keberlanjutan adalah manusia itu sendiri. Dengan jumlah penduduk melebihi 270 juta jiwa, Indonesia berpotensi untuk menciptakan SDM berkualitas untuk mewujudkan cita-citanya. Beberapa kebijakan seperti memperbaiki akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan dan menggalakkan kegiatan ekonomi masyarakat akan memunculkan indikasi positif bagi pembangunan SDM Indonesia. Indikator positif tersebut berupa Indeks Pembangunan manusia yang meningkat setiap tahun.
Namun, satu aspek pun hanya memengaruhi sebagian besar saja. Detail kecil pun bisa berpengaruh jika jarang untuk diperhatikan. Perhatian terhadap kualitas SDM saja kurang untuk membawa Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa. Namun masyarakat Indonesia masih kurang dalam modal kontribusi meski memiliki kompetensi seperti berpendidikan tinggi dan kemampuan profesional. SDM berkualitas tidak selalu menjamin kemajuan bangsa. Hal ini dapat dibuktikan ketika tenaga ahli Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di negeri sendiri yang kurang mendukung.
Selain SDM, faktor lain pun ikut memengaruhi proses kelancaran dalam pembangunan. Meluasnya praktik korupsi, penegakan hukum yang masih lemah, sampai kesenjangan ialah gejala yang belum bisa disembuhkan hanya dengan meningkatkan kualitas manusianya saja. Terkadang SDM juga terbawa dalam kasus korup yang ada di suatu sistem sebab kurangnya lingkungan sehat untuk mengimplementasikan potensi mereka. Maka dari itu, sistem yang mengekang justru menyulitkan manusia berkualitas tinggi untuk berkembang.
Dalam artikel ini, penting bagi kita untuk melihat pembangunan bangsa dari segala sisi dan menyeluruh. SDM memang berkontribusi penting, namun bukan merupakan akar masalah yang sebenarnya. Salah satu fokus yang jarang orang sadari adalah patronase politik. Selain itu, budaya yang memang sudah ada dalam diri Indonesia sebelum masa pra-kolonialisme yakni paham feodalisme dan budaya manut.
Pentingnya SDM bagi Masa Depan Bangsa
Sumber daya manusia selalu menjadi sorotan dalam pertukaran gagasan mengenai pembangunan nasional. Menurut teori pembangunan modern, manusia tidak hanya dipandang sebagai objek, melainkan juga menjadi penggerak aktif di seluruh roda segala bidang. Dengan bonus demografi, Indonesia memiliki modal berupa banyaknya penduduk dengan usia produktif. Modal tersebut dapat menjadi permulaan untuk bertransformasi menuju masa depan bangsa jika dikelola dengan baik. Di sisi lain, hal tersebut dapat menjadi beban pembangunan nasional jika gagal dimanfaatkan.
SDM sebagai penggerak ekonomi salah satu peran penting bagi masa depan bangsa. Pada masa ini, perekonomian sudah tidak bergantung pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusia mampu menciptakan nilai tambah ke dalam sumber daya alam melalui inovasi dan kreativitas. Seperti beberapa negara Asia Timur yang berhasil bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju dalam waktu singkat. Hal itu disebabkan investasi besar-besaran terhadap pendidikan, riset dan pengembangan manusia yang dilakukan setiap negara dan kesadaran dalam mementingkan sumber daya manusia.
Selain itu, SDM juga memiliki peran sebagai penggerak inovasi teknologi dan digitalisasi. Meskipun berada di era revolusi industri 4.0 dan berkembangnya kecerdasan buatan, tenaga kerja manusia masih diperlukan dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan digitalisasi. Pertumbuhan Indonesia di bidang startup digital berkembang sangat pesat karena berpotensi besar. Namun, hal tersebut bisa berlanjut hanya ketika didukung oleh SDM yang unggul dan adaptif terhadap perubahan. Peluang besar di bidang digitalisasi justru diambil oleh negara lain yang lebih maju jika kualitas SDM tidak mampu menyesuaikan.
Manusia yang berpendidikan dan memiliki karakter baik berkontribusi untuk memperkuat tatanan sosial. Masyarakat yang cerdas dan kritis taat akan aturan dan lebih mampu menolak yang tidak sesuai serta realistis. Maka, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kesesuaian moral.
Dalam berbagai laporan internasional, daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Misalnya, Laporan Global Competitiveness Index yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) selalu menempatkan aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja sebagai komponen utama penilaian. Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara dalam hal kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang SDM bukan lagi sekadar kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi syarat agar Indonesia mampu bersaing di panggung global.
Meskipun demikian, penting disadari bahwa kualitas SDM tidak berdiri sendiri. SDM unggul hanya bisa terwujud apabila ekosistem yang mendukung tersedia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan kesempatan kerja yang layak merupakan faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan. Tanpa dukungan tersebut, SDM yang potensial bisa saja tidak berkembang maksimal. Misalnya, banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kemampuan akademis baik, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi karena terbatasnya lapangan kerja yang relevan.
Di sisi lain, fenomena brain drain menjadi tantangan serius. Banyak SDM unggul Indonesia, terutama yang berpendidikan di luar negeri, memilih untuk menetap dan bekerja di negara lain. Mereka merasa lingkungan di dalam negeri tidak kondusif untuk mengembangkan potensi, baik karena keterbatasan fasilitas riset, birokrasi yang rumit, maupun minimnya penghargaan terhadap inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia yang baik tidak serta-merta menjamin kontribusi bagi pembangunan nasional jika tidak dibarengi dengan sistem yang mendukung.
Contoh negara-negara maju dapat menjadi cermin. Korea Selatan, misalnya, berhasil menahan brain drain dengan menyediakan fasilitas riset kelas dunia, sistem pendidikan yang kompetitif, dan insentif besar bagi peneliti serta inovator untuk tetap berkarya di dalam negeri. Begitu pula dengan Singapura yang meskipun kecil dari sisi wilayah, mampu mengembangkan SDM unggul yang menjadi tulang punggung keberhasilan ekonominya. Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini bahwa kualitas SDM bukan hanya soal meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung agar SDM tersebut dapat berkontribusi secara optimal.
Kesimpulannya, SDM merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya akan berjalan lambat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kualitas SDM harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan yang lebih luas. SDM yang unggul bisa saja terhambat jika tata kelola politik tidak sehat, hukum tidak ditegakkan, atau kesempatan ekonomi tidak merata. Oleh karena itu, meskipun SDM adalah modal utama, ia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan.
Faktor Non-SDM yang Mempengaruhi Pembangunan
Meskipun kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa, kenyataannya pembangunan tidak dapat berdiri di atas fondasi tersebut saja. Berbagai pengalaman historis dan kondisi kontemporer menunjukkan bahwa faktor non-SDM memiliki pengaruh yang signifikan, bahkan sering kali menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Faktor-faktor ini meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, serta sosial-budaya. Tanpa perbaikan di bidang ini, kualitas SDM, betapapun tingginya, akan menghadapi hambatan struktural yang sulit diatasi.
Politik: Patronase, Korupsi, dan Feodalisme yang Masih Kuat
Politik adalah salah satu faktor paling menentukan dalam pembangunan bangsa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik patronase telah mengakar sejak lama. Patronase adalah sistem di mana kekuasaan digunakan untuk memberikan keuntungan pribadi atau kelompok, misalnya dalam bentuk jabatan, kontrak bisnis, atau akses terhadap sumber daya negara. Sistem ini melahirkan budaya politik yang lebih mengutamakan loyalitas daripada kompetensi.
Di tingkat lokal, fenomena patronase terlihat jelas dalam proses pemilihan kepala daerah. Tidak jarang, kandidat dengan dukungan modal besar atau hubungan dekat dengan elite politik lebih mudah memenangkan pemilihan dibanding kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas. Akibatnya, pejabat yang terpilih sering kali lebih loyal kepada patron politiknya ketimbang kepada rakyat yang memilihnya. Pola ini menciptakan lingkaran setan: politik transaksional menghasilkan pejabat yang kurang berorientasi pada pelayanan publik, yang pada gilirannya memperlambat pembangunan.
Selain patronase, korupsi masih menjadi masalah kronis. Transparansi Internasional secara konsisten menempatkan Indonesia dalam peringkat menengah ke bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak moral publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal. SDM unggul sekalipun akan sulit berkontribusi jika harus bekerja dalam sistem yang korup dan penuh dengan praktik nepotisme.
Di balik patronase dan korupsi, ada akar budaya yang lebih dalam: feodalisme. Sejak zaman kerajaan hingga kolonialisme, masyarakat Indonesia terbiasa dengan pola relasi patron–klien di mana rakyat dianggap “bawahan” yang harus tunduk pada penguasa. Budaya “manut” ini masih diwariskan hingga kini, terlihat dari masih kuatnya hierarki sosial di banyak daerah. Feodalisme ini membuat masyarakat cenderung menerima ketidakadilan sebagai hal biasa, sehingga sulit melahirkan kontrol sosial yang kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Ekonomi: Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Distribusi
Selain politik, faktor ekonomi juga sangat menentukan arah pembangunan. Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam dua dekade terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut sering kali tidak diiringi pemerataan. Kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi masalah besar.
Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi di Asia Tenggara. Data Gini Ratio menunjukkan adanya jurang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Sementara sebagian kecil masyarakat menikmati akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terbaik, dan peluang ekonomi besar, mayoritas masih bergulat dengan persoalan dasar seperti upah rendah, pekerjaan informal, dan keterbatasan akses modal.
Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap pembangunan SDM. Bagaimana mungkin diharapkan lahir SDM unggul jika sebagian besar anak-anak Indonesia masih mengalami stunting, putus sekolah, atau bekerja di usia dini karena himpitan ekonomi? Dengan kata lain, masalah ekonomi bukan hanya menyangkut kesejahteraan saat ini, tetapi juga menutup peluang bagi generasi mendatang untuk berkembang optimal.
Selain kesenjangan sosial, ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu juga menjadi tantangan. Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam, seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah melalui industri manufaktur dan teknologi. Tanpa transformasi ekonomi, SDM unggul yang dihasilkan bisa jadi tidak terserap ke dalam pasar kerja yang sesuai, sehingga menimbulkan masalah baru seperti pengangguran terdidik.
Hukum: Lemahnya Penegakan dan Ketidakpastian Regulasi
Hukum seharusnya menjadi pilar yang menjamin keadilan, kepastian, dan keteraturan dalam masyarakat. Namun, di Indonesia, lemahnya penegakan hukum masih menjadi persoalan serius. Banyak kasus korupsi besar yang berakhir dengan hukuman ringan, sementara kasus kecil sering mendapat hukuman berat. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi hukum.
Ketidakpastian regulasi juga menjadi penghambat pembangunan. Investor asing dan lokal sering mengeluhkan aturan yang berubah-ubah, birokrasi yang berbelit, serta adanya peraturan yang tumpang tindih antarinstansi. Akibatnya, banyak peluang investasi yang hilang, padahal investasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat transfer teknologi.
Bagi SDM unggul, sistem hukum yang lemah menjadi tembok penghalang untuk berinovasi. Seorang wirausahawan muda yang memiliki ide brilian bisa saja gagal mengembangkan usahanya karena terbentur perizinan rumit, pungutan liar, atau perlindungan hukum yang minim terhadap hak cipta. Demikian pula peneliti atau akademisi sering merasa kurang dihargai karena hasil risetnya tidak dilindungi secara memadai.
Sosial-Budaya: Nilai Gotong Royong dan Solidaritas yang Harus Dijaga
Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, aspek sosial-budaya juga berperan besar dalam menentukan arah pembangunan. Indonesia selama ini dikenal dengan nilai gotong royong, sebuah praktik solidaritas sosial yang menjadi ciri khas bangsa. Gotong royong bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebuah modal sosial yang dapat memperkuat kohesi masyarakat di tengah tantangan modernisasi.
Namun, nilai-nilai sosial tersebut kini menghadapi tantangan serius. Arus globalisasi dan individualisme cenderung melemahkan praktik solidaritas di tingkat komunitas. Di kota-kota besar, interaksi antarwarga semakin minim, digantikan oleh hubungan yang lebih transaksional. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat melemahkan kekuatan sosial bangsa dalam menghadapi krisis.
Selain itu, isu-isu intoleransi dan polarisasi politik juga mengancam kohesi sosial. Media sosial sering menjadi arena pertarungan opini yang memperuncing perbedaan, baik dari sisi agama, etnis, maupun ideologi. Padahal, pembangunan bangsa memerlukan masyarakat yang bersatu, bukan yang terpecah-belah oleh konflik identitas.
Untuk itu, penguatan nilai sosial-budaya seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong menjadi penting. Tanpa fondasi sosial yang kuat, SDM unggul akan bekerja dalam lingkungan yang rapuh, sehingga sulit mencapai hasil optimal.
Analisis: Mengapa SDM Saja Tidak Cukup?
Sering kali kita mendengar pernyataan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kalimat ini tentu tidak salah, sebab manusia memang merupakan motor penggerak utama pembangunan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, kualitas SDM yang tinggi tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Ada faktor-faktor struktural dan sistemik yang turut memengaruhi sejauh mana SDM dapat berperan dalam memajukan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara kritis mengapa SDM saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
SDM Unggul Bisa “Mandek” dalam Sistem Politik yang Korup
Korupsi, patronase, dan nepotisme adalah realitas yang tidak bisa diabaikan dalam politik Indonesia. Betapapun unggulnya SDM yang dihasilkan, ketika mereka masuk ke dalam sistem yang penuh praktik transaksional, potensi tersebut sering kali tereduksi. Seorang birokrat atau profesional muda dengan kapasitas tinggi, misalnya, bisa kehilangan idealismenya setelah menghadapi kenyataan bahwa promosi jabatan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan politik ketimbang prestasi.
Fenomena ini menciptakan kondisi di mana talenta terbaik bangsa enggan masuk ke sektor publik. Mereka lebih memilih bekerja di luar negeri atau di sektor swasta yang dianggap lebih meritokratis. Akibatnya, sektor-sektor penting yang seharusnya diisi oleh SDM unggul justru terjebak dalam lingkaran kepentingan politik. Dengan kata lain, kualitas individu tidak akan berdaya jika sistem yang menaunginya korup dan tidak memberikan ruang bagi meritokrasi.
SDM Pintar Bisa “Kabur” (Brain Drain) Jika Lingkungan Tidak Mendukung
Fenomena brain drain menjadi tantangan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak lulusan terbaik dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri memilih untuk tinggal di negara lain karena merasa lingkungan di tanah air tidak mendukung pengembangan diri. Faktor pendorongnya beragam, mulai dari terbatasnya fasilitas riset, minimnya insentif bagi inovator, hingga birokrasi yang rumit.
Sebagai contoh, peneliti yang ingin mengembangkan teknologi baru sering kali terkendala pada pendanaan riset yang minim dan lambat. Bahkan jika berhasil menciptakan inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual sering tidak berjalan optimal. Situasi ini membuat para peneliti merasa lebih dihargai di luar negeri, di mana dukungan riset lebih kuat dan iklim inovasi lebih kondusif. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki bangsa justru ikut memperkuat negara lain.
Fenomena brain drain ini membuktikan bahwa kualitas SDM yang tinggi hanya akan bermanfaat jika diimbangi dengan sistem yang mampu menampung, melindungi, dan mengapresiasi mereka. Tanpa itu, investasi besar yang sudah dikeluarkan untuk pendidikan dan pengembangan manusia akan sia-sia.
SDM Kreatif Bisa Tidak Produktif Jika Hukum dan Birokrasi Menghambat
Hukum dan birokrasi seharusnya menjadi alat untuk memfasilitasi pembangunan, bukan justru menjadi penghalang. Namun, di Indonesia, lemahnya penegakan hukum dan birokrasi yang berbelit sering kali membuat SDM kreatif tidak bisa berkembang maksimal.
Seorang pengusaha muda dengan ide inovatif, misalnya, harus menghadapi puluhan izin hanya untuk memulai bisnis. Proses panjang ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga membuka ruang bagi praktik pungutan liar. Hal serupa terjadi di bidang riset dan teknologi, di mana birokrasi yang rumit membuat kolaborasi internasional sulit dilakukan.
Dalam situasi seperti ini, kreativitas dan inovasi yang dimiliki SDM tidak bisa diubah menjadi nilai tambah nyata bagi bangsa. Bahkan, tidak jarang ide-ide brilian akhirnya dipindahkan ke negara lain yang lebih mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan birokrasi yang tidak efektif akan membunuh potensi SDM, betapapun unggulnya mereka.
Ketimpangan Ekonomi Membatasi Peluang SDM untuk Berkembang
Pentingnya SDM tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Banyak anak bangsa yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi tidak bisa mengembangkan diri karena terbatasnya akses pada pendidikan dan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan kognitif lebih rendah, sehingga sulit bersaing dengan mereka yang tumbuh dalam kondisi lebih baik.
Kesenjangan ekonomi juga berpengaruh pada kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan sekolah di pedesaan atau daerah terpencil. Akibatnya, kualitas SDM yang dihasilkan pun tidak merata. Padahal, pembangunan bangsa membutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang beruntung.
Tanpa pemerataan ekonomi, SDM unggul akan tetap menjadi minoritas yang sulit mengangkat keseluruhan bangsa. Hal ini membuktikan bahwa perbaikan kualitas manusia harus berjalan seiring dengan perbaikan distribusi kesejahteraan.
Fragmentasi Sosial Melemahkan Peran SDM
Selain politik, ekonomi, dan hukum, faktor sosial-budaya juga memengaruhi mengapa SDM saja tidak cukup. Di satu sisi, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Namun, di sisi lain, modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru berupa individualisme, intoleransi, dan polarisasi.
Fenomena polarisasi politik dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, memperlihatkan bagaimana masyarakat mudah terpecah oleh isu identitas. Hal ini mengurangi kemampuan kolektif bangsa untuk bekerja sama menghadapi tantangan besar. SDM yang unggul sekalipun akan kesulitan membangun sesuatu jika lingkungan sosialnya penuh konflik dan perpecahan.
Kekuatan bangsa bukan hanya ditentukan oleh individu-individu cerdas, tetapi juga oleh kohesi sosial yang memampukan mereka bekerja sama. Tanpa kohesi sosial yang kuat, potensi SDM unggul bisa terpecah dan bahkan saling melemahkan.
Menuju Masa Depan Bangsa yang Lebih Komprehensif
Jika selama ini wacana pembangunan bangsa lebih sering menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, kini saatnya kita memandang persoalan dengan lebih luas. SDM unggul memang merupakan modal vital, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah bangsa tidak akan mencapai masa depan cerah hanya dengan memiliki individu-individu pintar, melainkan juga membutuhkan sistem yang sehat, tata kelola yang adil, serta budaya sosial yang mendukung. Dengan kata lain, membangun bangsa adalah soal menciptakan sinergi antara SDM unggul dan sistem yang baik.
Reformasi Politik: Dari Patronase ke Meritokrasi
Politik adalah panggung utama tempat kebijakan publik dilahirkan. Namun, selama patronase dan feodalisme masih menjadi pola dominan, SDM unggul akan sulit menempati posisi strategis. Oleh karena itu, langkah pertama menuju masa depan bangsa yang komprehensif adalah membangun politik berbasis meritokrasi.
Meritokrasi menekankan bahwa jabatan dan posisi harus diberikan berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan. Untuk itu, transparansi dalam rekrutmen birokrasi, partai politik yang lebih demokratis, serta mekanisme pengawasan publik yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Misalnya, sistem seleksi terbuka untuk jabatan-jabatan publik perlu diperluas agar kesempatan berkompetisi tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki akses politik.
Jika meritokrasi dapat berjalan, maka SDM unggul tidak akan lagi merasa terhalang untuk berkontribusi di sektor publik. Mereka bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan kepentingan elite politik.
Penegakan Hukum yang Adil dan Efektif
Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa kepastian hukum. SDM unggul hanya bisa berkreasi dengan maksimal ketika mereka merasa dilindungi oleh hukum. Misalnya, seorang inovator yang menciptakan teknologi baru akan merasa aman untuk mengembangkan produknya jika hak kekayaan intelektualnya dijamin. Demikian pula seorang investor akan lebih berani menanamkan modalnya jika yakin bahwa kontrak bisnis dihormati dan sengketa bisa diselesaikan secara adil.
Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia harus lebih dari sekadar perubahan undang-undang di atas kertas. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, mafia peradilan, dan diskriminasi hukum harus dilakukan secara nyata. Selain itu, birokrasi hukum harus dipermudah agar masyarakat kecil juga bisa mengakses keadilan. Dengan begitu, hukum benar-benar menjadi landasan bagi berkembangnya SDM unggul dan terciptanya iklim pembangunan yang sehat.
Perbaikan Tata Kelola Ekonomi dan Pemerataan
SDM unggul akan kesulitan berkembang jika kesenjangan ekonomi masih terlalu tinggi. Untuk itu, strategi pembangunan bangsa harus menekankan pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Artinya, pembangunan tidak boleh terpusat di kota-kota besar saja, tetapi juga harus menyentuh daerah terpencil.
Pemerataan ini bisa dilakukan dengan memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, memperluas infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi kreatif, serta memberi insentif bagi investasi yang masuk ke daerah luar Jawa. Jika anak-anak dari Papua, NTT, atau Kalimantan bisa mendapat kualitas pendidikan yang sama dengan anak-anak di Jakarta, maka potensi SDM Indonesia akan lebih merata dan inklusif.
Selain itu, penguatan UMKM juga perlu menjadi fokus. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan dukungan pembiayaan, akses pasar, dan digitalisasi, UMKM bisa menjadi wadah nyata bagi SDM kreatif untuk berkembang.
Lingkungan Sosial-Budaya yang Mendukung
Budaya sosial yang sehat adalah pondasi bagi berkembangnya SDM unggul. Gotong royong, solidaritas, dan musyawarah adalah nilai-nilai luhur bangsa yang harus terus dirawat di tengah arus globalisasi. Tanpa kohesi sosial, SDM unggul sekalipun akan kesulitan membangun sesuatu yang berkelanjutan.
Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama memperkuat literasi sosial, toleransi, serta semangat kebersamaan. Misalnya, melalui kurikulum yang tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial. Program-program berbasis komunitas juga bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan solidaritas di akar rumput.
Dengan demikian, SDM unggul tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu bekerja sama dan membangun kepercayaan di tengah masyarakat.
Menciptakan Ekosistem Inovasi yang Kondusif
Masa depan bangsa akan sangat bergantung pada kemampuan berinovasi. Namun, inovasi tidak lahir dari ruang kosong. Ia membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari riset, pendanaan, hingga pasar.
Pemerintah harus memperbesar investasi di bidang riset dan pengembangan (R&D). Anggaran untuk riset yang selama ini hanya sekitar 0,3% dari PDB perlu ditingkatkan agar peneliti Indonesia memiliki kesempatan untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan perguruan tinggi harus diperkuat agar riset bisa lebih aplikatif.
Ekosistem inovasi juga membutuhkan perlindungan hukum. Hak kekayaan intelektual harus dijamin agar penemu tidak merasa dirugikan. Sementara itu, birokrasi yang rumit harus dipangkas agar startup dan usaha rintisan bisa berkembang dengan cepat. Jika semua ini dilakukan, maka SDM kreatif Indonesia tidak perlu mencari peluang ke luar negeri, karena mereka bisa berkarya dengan optimal di tanah air.
Sinergi SDM dan Sistem: Kunci Menuju Bangsa Maju
Semua poin di atas bermuara pada satu kesimpulan: masa depan bangsa hanya bisa dicapai jika terjadi sinergi antara SDM unggul dan sistem yang sehat. SDM tanpa sistem ibarat benih unggul yang ditanam di tanah tandus, sementara sistem tanpa SDM unggul ibarat tanah subur yang tidak ditanami apa pun.
Oleh karena itu, pembangunan bangsa harus berjalan dengan dua jalur: meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperbaiki sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Hanya dengan kombinasi inilah Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berkembang dan menuju negara maju yang seutuhnya.
Pembangunan bangsa sering kali dipersempit maknanya pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Narasi ini memang benar dalam sebagian hal, sebab manusia merupakan aktor utama dalam setiap perubahan. Tanpa manusia yang berpendidikan, sehat, kreatif, dan berintegritas, sulit membayangkan bagaimana sebuah bangsa dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan global. Namun, perjalanan panjang Indonesia menunjukkan bahwa kualitas SDM saja tidak cukup untuk menjamin masa depan yang cerah.
SDM unggul hanya akan menjadi potensi laten jika mereka hidup dalam sistem yang korup, hukum yang lemah, dan tata kelola yang timpang. Seorang birokrat pintar bisa kehilangan integritas ketika terjebak dalam budaya patronase politik. Seorang peneliti brilian bisa memilih hengkang ke luar negeri karena minimnya dukungan riset dan penghargaan terhadap karya ilmiah. Seorang wirausahawan kreatif bisa menyerah karena birokrasi izin usaha terlalu rumit. Bahkan, anak-anak berbakat di daerah bisa kehilangan peluang emas hanya karena lahir di tengah ketimpangan ekonomi yang membuat mereka tak mampu mengakses pendidikan berkualitas. Semua contoh ini memperlihatkan bahwa tanpa sistem yang sehat, kualitas SDM tidak akan berbuah menjadi pembangunan nyata.
Sebaliknya, sistem yang baik juga tidak akan berfungsi optimal jika tidak diisi oleh manusia-manusia unggul. Tata kelola politik yang meritokratis membutuhkan pemimpin berintegritas. Hukum yang adil membutuhkan aparat yang jujur. Ekonomi yang merata membutuhkan inovator, pekerja keras, dan pengusaha kreatif. Budaya sosial yang solid membutuhkan masyarakat yang sadar, toleran, dan memiliki kepedulian kolektif. Dengan kata lain, SDM dan sistem adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Satu tidak bisa berdiri tanpa yang lain.
Oleh karena itu, menuju masa depan bangsa yang cerah harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif. Pendidikan tetap harus menjadi prioritas untuk melahirkan generasi unggul, tetapi reformasi politik, perbaikan hukum, pemerataan ekonomi, penguatan nilai sosial, dan penciptaan ekosistem inovasi juga harus berjalan seiring. Tanpa reformasi struktural, investasi besar pada pendidikan akan menghasilkan generasi yang cerdas namun frustrasi; dan tanpa peningkatan kualitas SDM, reformasi struktural akan menjadi kerangka kosong tanpa penggerak.
Visi Indonesia ke depan haruslah membangun sinergi antara SDM unggul dan sistem yang sehat. Inilah kunci yang membedakan bangsa maju dari bangsa berkembang. Negara-negara yang berhasil melompat jauh bukan hanya karena memiliki penduduk pintar, melainkan karena mereka menciptakan lingkungan di mana kepintaran itu bisa diubah menjadi kebijakan, inovasi, dan kesejahteraan. Indonesia pun memiliki peluang besar untuk berada pada jalur yang sama jika berani melakukan perubahan mendasar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
