Rindyanti Septiana
Kemitraan Strategis Antara Perusahaan dan Pemerintahan, Untung Atau Buntung?
Bisnis | 2025-09-02 19:46:28Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ingin membangun kemitraan dengan seluruh perusahaan di Deli Serdang. Pasalnya, kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan pihak swasta dianggap akan memberi kemajuan bagi masyarakat. Bupati Deli Serdang, Drs. H. Amri Tambunan menyebutkan kemitraan yang dibangun akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari perusahaan maupun pemerintah Kabupaten. (desernews.com, 11/8/2025).
Benarkah akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten untuk menyejahterakan rakyat atau sebaliknya, menguntung pihak perusahaan semata? Kemitraan strategis yang hendak dijalin Pemkab dengan berbagai perusahaan di Deli Serdang diduga kuat karena upaya penggalangan dana mendukung program prioritas pemerintah saat ini yang anggarannya jumbo. Sedangkan kondisi penerimaan Pemkab tidak mencukupi, salah satu contoh program pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah dan kabupaten ialah proyek strategis nasional (PSN) Makan Bergizi Strategis (MBG).
Kemitraan strategis ini sejalan dengan wacana Presiden Prabowo yang menginginkan dari para pengusaha besar di tanah air dalam hal investasi agar pengelolaan asset-aset Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Presiden pun mengapresiasi dukungan para pemilik modal terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut kepenting dan kesejahteraan rakyat.
Langgeng Pada Pengusaha Renggang Pada Rakyat
Penggusuran para pedagang kaki lima dan pasar kerap kali dipertontonkan pada publik dengan alasan untuk tata kota, pembuatan parit-parit dan lain-lain. Sering kali terjadi penggusuran tidak diiringi dengan solusi yang diberikan pemerintah. Salah satu contohnya yang pernah terjadi pinggir jalan Simpang Kayu Besar Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
Pedagang yang selama ini menempati kios-kios semi permanen di sana membongkar tempat jualannya masing-masing. Camat Tanjung Morawa, Gontar Panjaitan menyebut ada sekitar 200 pedagang yang sudah disurati untuk membongkar bangunan yang dimiliki. Lantaran akan ada pembangunan jalan dan parit di Kawasan tersebut. Namun, para pedagang mengeluhkan yang telah berdagang selama 10 tahun di sana, belum ada tempat relokasi hingga tidak tahu akan berjualan di mana. (tribunnews.com, 24/7/2025).
Hal ini mengonfirmasikan pada publik, pemerintah hendak melanggengkan hubungan dengan para pengusaha tapi merenggangkan hubungan pada rakyat kecil. Pemkab seperti menutup mata atas realitas ketertindasan rakyat kecil. Penggusuran tempat mereka berdagang menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para pemilik modal.
Negara lewat kebijakan Pemkab bisa saja tergadai oleh tangan-tangan pemilik modal, merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa konglomerat itu. Kebijakan Pemkab bisa saja pro pada para pengusaha dan konta pada rakyat.
Waspadai Korporatokrasi
Saat kemitraan strategis hendak dijalin, bayang-bayang keberbahayaan pun mengintai. Keberpihakan penguasa pada pengusaha besar adalah konsekuensi logis dari penerapan korporatokrasi. Korporatokrasi ialah suatu sistem negara yang kekuasaan politik dan ekonominya dikuasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
Negara seperti menyerahkan program-program pembangunannya pada korporasi. Orientasi pembangunan berada pada keuntungan. Menurut mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Indonesia menuju negara korporatokrasi karena hampir seluruh program pembangunannya menggandeng swasta.
Konsep negara seperti ini mengikuti negara-negara kapitalis sekuler yang memosisikan negara hanya sebatas regulator, sedangkan pengurusan umat dan pembangunannya diserahkan pada swasta. Inilah jalan terkuasainya asset-aset negara dan SDA negeri ini oleh para pemilik modal.
Untung Atau Buntung?
Kemitraan strategis benar-benar akan mendatangkan keuntungan atau kebuntungan? Jawabnya, sangat jelas dan terang bahwa penguasaan asset-aset negara dan SDA oleh swasta akan berdampak pada sulitnya rakyat mengakses kebutuhan hidup. Selain juga bisa menghilangkan potensi pemasukan kas kabupaten. Akhirnya pemerintah kabupaten hanya mengandalkan pemasukan APBD dari pajak rakyat. Bukan untung yang didapat melainkan buntung yang diraih.
Skema pembangunan dengan investasi swasta hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Investasi tidak terbukti secara signifikan menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi menciptakan kesejahteraan. Buktinya, investasi di negeri ini makin meningkat, PHK pun makin dahsyat.
Negara Pelayan Rakyat
Sistem pemerintahan Islam memosisikan negara sebagai pelayan rakyat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari).
Raa’in adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khaththab ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan.
Kemudian, skema pembangunan dalam Islam tidka bertumpu pada investasi, melainkan pada kekuataan Baitulmal. Sistem ekonomi dan keuangan Islam mampu memberikan dukungan terbaik bagi perjalanan pemerintahan, sekaligus pembangunannya. Kesejahteraan pun nyata dirasakan oleh rakyat secara merata.
Sumber pendapatan Baitumal berasal dari fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. Sangat penting bagi publik menyadari dan menyadarkan umat perihal buruknya sistem kepemimpinan dan sistem ekonomi kapitalisme dengan korporatokrasinya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
