Nettyhera
Islam Tegak Berdikari, Bukan Menjadi Pengemis Global
Politik | 2025-08-08 14:06:55
Kafilah-kafilah dagang Islam melintasi padang pasir dan pelabuhan, membawa sutra dari Khurasan, rempah-rempah dari Yaman, logam dari Mesir, dan barang-barang seni dari Andalusia. Tak ada satu pun wilayah kekuasaan Islam yang bergantung pada kekuatan asing. Justru bangsa-bangsa lainlah yang memohon akses dagang ke dunia Islam.
Daulah Islamiyah tidak pernah duduk di meja perundingan demi diskon tarif ekspor. Tak ada kebijakan barter data rakyat demi angka ekspor-impor. Semua urusan luar negeri berjalan di atas prinsip: kemuliaan umat dan kedaulatan syariat.
Ketika Kaisar Romawi mengirimkan utusan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, berharap bisa menjalin kerja sama dagang, sang khalifah membalas surat itu dengan ketegasan yang mencengangkan. Ia menulis, “Dari Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid kepada Anjing Romawi...”bukan karena kasar, tapi karena harga diri Islam tak bisa dibeli dengan keuntungan materi. Negara Islam hanya berurusan dengan siapa yang menghormati Islam.
Lompati masa, mari kita ke era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa singkat pemerintahannya, beliau menunjukkan pada dunia bahwa politik dan ekonomi yang dibangun di atas syariat mampu menghapus kemiskinan secara nyata. Tak ditemukan lagi penerima zakat, karena semua kebutuhan rakyat terpenuhi. Padahal, beliau tidak bergantung pada pinjaman asing atau bantuan luar negeri. Ia hanya mengelola kekayaan milik umum dan menyetop kebocoran harta negara.
Beliau menyetop monopoli, menurunkan pajak dzalim, dan membuka lapangan pekerjaan dengan mendorong produksi sektor pertanian dan peternakan. Bahkan para petani diberikan tanah dan pupuk gratis. Negara Islam tak sekadar membagi uang, tapi membangun sistem yang menjadikan rakyat kuat dan mandiri.
Dan ketika Eropa masih berkubang dalam abad kegelapan, Khilafah Utsmaniyah di bawah Sultan Sulaiman al-Qanuni justru memimpin dunia. Armada lautnya menguasai Laut Tengah, dan jalur sutra di Asia berada di bawah kontrolnya. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang membawa perjanjian dagang, Khilafah menyeleksinya dengan ketat. Tidak ada data strategis yang boleh bocor, tidak ada celah kompromi yang merugikan umat.
Hari Ini, Kita Justru Mengemis Dunia
Lalu mari kita lihat keadaan hari ini. Ketika pemerintah Indonesia memberikan konsesi ekonomi kepada Amerika Serikat demi pengakuan dagang, bahkan rela membuka akses data pribadi rakyatnya, kita tidak sedang berdagang dengan setara. Kita sedang mengemis agar ekonomi kita dianggap.
Menurut laporan CNBC Indonesia (24/7/2025), pemerintah Indonesia membuka opsi tukar tarif ekspor ke AS dengan jaminan "pengelolaan data digital warga RI." Bahkan Gedung Putih menyatakan Indonesia akan mengizinkan pemindahan data pribadi rakyat ke AS dengan dalih kepastian dagang. Ini bukan kemajuan. Ini ketundukan. Ini bukan perdagangan bermartabat. Ini jual diri digital.
Islam Punya Solusi Sistemik
Islam tidak mengajarkan diplomasi ekonomi yang menggadaikan kedaulatan. Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keamanan data rakyat, melindungi kedaulatan ekonomi, serta mengatur perdagangan berdasarkan prinsip keadilan syar’i.
Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan alam adalah milik bersama umat (milkiyyah ‘ammah). Tidak boleh dimiliki individu, apalagi dikuasai asing atau dijadikan alat tukar dalam kesepakatan dagang. Negara juga diwajibkan untuk mandiri dan swasembada dalam sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan industri dasar. Semua ini dilakukan agar negara tidak tergantung pada asing dan mampu berdiri dengan kekuatan sendiri.
Hubungan dagang internasional pun tidak dibangun atas dasar transaksi kapitalistik yang menukar kepentingan rakyat dengan keuntungan sesaat. Islam menetapkan bahwa perdagangan antarnegara harus tunduk pada ketentuan syariah, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga martabat umat.
Syariat menegaskan prinsip ini dalam sabda Rasulullah ﷺ:
> "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud)
Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok rakyat—termasuk sumber daya alam yang vital—tidak boleh diprivatisasi, apalagi diserahkan kepada pihak asing. Negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaannya demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan segelintir elit atau korporasi.
Kembali kepada Kemuliaan
Kemandirian bukanlah mimpi. Umat Islam pernah mengalaminya selama berabad-abad. Kita hanya perlu kembali kepada akar kejayaan itu: Islam sebagai sistem, bukan sekadar ajaran spiritual.
Selama negeri ini masih tunduk pada tekanan asing, masih menyerahkan data dan sumber daya demi “pengakuan dagang”, selama itu pula kita tak akan merdeka. Maka solusi bukan pada reformasi kebijakan, melainkan pada perubahan sistemik: tegaknya kembali Khilafah yang memimpin dunia dengan syariat.
Saat itulah, dunia kembali akan berkata:
"Dunia membutuhkan Islam. Bukan Islam yang meminta dunia."
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
