Muhammad Ridwan M
Potensi dan Tantangan Ekonomi Industri Halal di Indonesia
Ekonomi Syariah | 2025-03-19 01:04:35
Pendahuluan
Ekonomi industri halal merupakan sektor yang berkembang pesat di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2023, nilai industri halal global diperkirakan mencapai USD 2,8 triliun, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar.
Potensi Industri Halal
1. Pasar yang Besar
Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk Muslim, menciptakan permintaan tinggi terhadap produk halal, mulai dari makanan, kosmetik, hingga farmasi.
2. Dukungan Pemerintah
Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.
3. Pertumbuhan Ekspor
Ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 10 miliar pada 2022, dengan produk makanan dan minuman sebagai kontributor terbesar.
Tantangan yang Dihadapi
1) Sertifikasi Halal
Proses sertifikasi halal masih dianggap kompleks dan mahal bagi pelaku UMKM, sehingga banyak produk belum bersertifikat halal.
2) Kurangnya Literasi dan Infrastruktur
Masyarakat dan pelaku usaha masih kurang memahami standar halal global, sementara infrastruktur produksi halal masih terbatas.
3) Persaingan Global
Negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab lebih maju dalam pengembangan industri halal, menjadikan persaingan semakin ketat.
Kesimpulan
Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan pasar domestik yang luas dan regulasi yang semakin diperkuat. Namun, tantangan seperti sertifikasi halal dan daya saing global harus segera diatasi agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook