Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Amila Izzuli Mazni

PPN 12 Tidak Jadi Naik Mahasiswa Menang Atau Pemerintah Mendengar???

Bisnis | 2025-01-04 17:34:26
Sumber dokumen pribadi

Berbagai kalangan, termasuk pelajar, sejarawan, dan pelaku usaha, sangat memperhatikan rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% baru-baru ini. Isu ini memicu kritik dan protes dari masyarakat, terutama pelajar, yang meyakini bahwa kebijakan tersebut akan membebani kelas menengah dan rakyat kecil . Pemerintah, namun, secara resmi menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN tersebut ditunda. Sebagian besar orang menganggap langkah ini sebagai respons atas tekanan besar dari masyarakat. Namun, apakah ini 12kemenangan mahasiswa atau bukti kepedulian pemerintah terhadap keinginan rakyat?

Aksi Mahasiswa dan Kritik Publik

Salah satu pendukung utama kenaikan PPN ini adalah mahasiswa. Mereka berpendapat bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, terutama selama pemulihan ekonomi setelah pandemi. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kebijakan ini tidak adil karena membebani konsumen lebih banyak daripada sektor lain yang dianggap memiliki potensi pajak yang lebih besar, seperti perusahaan besar atau sektor yang telah menerima insentif pajak sebelumnya. Mahasiswa melakukan riset di berbagai tempat untuk menuntut kebijakan fiskal yang lebih cerdas dari pemerintah. Demonstrasi tersebut mendapat dukungan luas dari organisasi non-pemerintah dan akademisi.

Kebijakan Pemerintah Ditunda untuk Stabilitas

Sebaliknya, pemerintah mengatakan bahwa mempertahankan kenaikan PPN ke 12% adalah cara untuk mengatasi kondisi ekonomi negara yang belum sepenuhnya pulih. Menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah prioritas utama pemerintah saat ini, kata Menteri Keuangan. Selain itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan terus mencari sumber pendapatan alternatif melalui reformasi perpajakan, termasuk meningkatkan jaminan pajak untuk korporasi besar dan sektor informal. Hal ini akan dilakukan meskipun kenaikan PPN ditunda.

Kemenangan Mahasiswa atau Strategi Pemerintah?

Penundaan kenaikan PPN ini memiliki dua perspektif. Di satu sisi, anggota masyarakat yang menentang kebijakan ini dan mahasiswa menganggap ini sebagai kemenangan mereka. Dianggap bahwa kritik yang mereka ungkapkan telah mendorong pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa tertundanya kenaikan ini mungkin lebih merupakan tindakan strategis daripada tanggapan langsung terhadap tekanan publik; pemerintah sebenarnya hanya menunda kenaikan ini hingga waktu yang lebih tepat.


Meskipun masyarakat menyambut kenaikan PPN ini , pemerintah masih menghadapi masalah. Dengan mempertimbangkan beban masyarakat, mereka harus mencari cara untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran negara. Sebaliknya, pelajar dan anggota masyarakat harus tetap kritis dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang akan datang benar-benar menguntungkan rakyat banyak. Penundaan ini mungkin menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka. Sementara pelajar melihatnya sebagai bukti bahwa suara rakyat dapat memiliki dampak yang signifikan, pemerintah melihatnya sebagai pengingat bahwa kebijakan harus selalu didasarkan pada kebutuhan dan kondisi rakyat. Tidak peduli apakah itu strategi pemerintah atau kemenangan mahasiswa, yang paling penting adalah kepentingan masyarakat luas.

Kesimpulan Hubungan yang berubah antara pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh tertundanya kenaikan PPN menjadi 12%. Meskipun langkah ini menunjukkan bahwa aspirasi publik, terutama yang disuarakan oleh mahasiswa, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, penundaan ini juga dapat dilihat sebagai cara pemerintah untuk menunggu waktu yang lebih tepat tanpa benar-benar menghentikan rencana tersebut. Ke depan, pemerintah harus lebih cerdas dalam membuat kebijakan fiskal yang tidak hanya memperhitungkan pendapatan negara tetapi juga daya tahan masyarakat. Sementara itu, pelajar dan kelompok masyarakat harus tetap kritis dalam mengawal kebijakan publik agar kebijakan yang dibuat selalu menguntungkan rakyat banyak. Dengan mempertimbangkan satu sama lain dan menjaga keseimbangan, solusi ideal diharapkan dapat dicapai dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Ditulis oleh Mahasiswa UNAIR Fakultas Vokasi Amila Izzuli Mazni

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image