Jangan Korbankan Ibadah Umat Islam

Image
Dhevy Hakim
Agama | Thursday, 17 Feb 2022, 16:55 WIB

Jangan Korbankan Ibadah Umat Islam

Angka kasus harian covid-19 kembali melonjak. Penambahan kasus harian dalam dua pekan terakhir sampai tembus lebih dari 10.000 kasus. Meski tidak semua terdeteksi karena Omicron, namun di beberapa daerah seperti Jawa Barat banyak yang terinfeksi Omicron. Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat menyebutkan hingga hari ini (10/2) kasus penyebaran virus Covid-19 varian baru omicron penyebarannya mencapai 80 persen.

Bahkan pecah telor angka kasus harian tertinggi selama pandemi covid-19 terjadi pada tanggal 16 Februari 2022 yakni menembus angka 64.718 kasus. Padahal beberapa bulan pasca PPKM mikro berlevel-level kasus harian covid-19 telah melandai bahkan nyaris di angka nol.

Merespon adanya lonjakan kasus harian covid, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru Nomor SE.04 Tahun 2022. Surat edaran tersebut berisi tentang kebijakan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19, Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

Menag pun meminta semua rumah ibadah memperketat prokes. Hal ini tentu memicu sensitivitas di masyarakat. Pasalnya selama dua tahun pandemi berlangsung seolah-olah umat Islam saja yang diperketat ke masjid, tidak boleh berkerumun saat lebaran bahkan anjuran sholat Ied di rumah. Terbukti, kebijakan yang massif disosialisasikan adalah soal pembatasan ibadah bagi muslim. Sedangkan di sisi lain, tempat-tempat perbelanjaan seperti mall, ritel, hipermarket, tempat-tempat hiburan, industri dll terus melakukan kegiatan yang jelas-jelas terjadi kerumunan.

Ya, tidak seharusnya umat Islam yang diperketat untuk menjalankan ibadah. Semestinya pemerintah tidak salah dalam penanganan kasus covid-19. Saat kasus covid naik, selayaknya kebijakan pemerintah untuk penanganan dan penguncian wilayah segera ditegakkan bukan malah menghalangi untuk beribadah ke masjid.

Pemerintah seharusnya juga memperhatikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sensivitas masyarakat perlu diperhatikan. Jangan sampai kesan memaksa dan membatasi kegiatan beribadah umat Islam kemudian rakyat semakin tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Kalau sudah begitu, alih-alih mencegah penyebaran virus justru masyarakat semakin malas menerapkan prokes 5M.

Wallahu a'lam.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Tes P3K, Jangan PHP-in Guru Honorer

OSS Berbasis Resiko

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Pecah Rekor! Pegawai Bapas Lahat Kemenkumahm Sumsel Tembus 7,7 KM

Image

Meriahkan HDKD ke-77, Lapas Sekayu Gelar Fun Bike dan Virtual Run

Image

Aktivitas Gunung Merapi Sepekan: Terjadi Pertumbuhan Kubah Lava Barat Daya

Image

PKKMB Universitas Indonesia 2022, Aditya Yusma: Diplomasi Budaya Cegah Tumbuhnya Paham Radikalisme

Image

Jelang Kesiapan Piala Kasad Liga Santri PSSI Tahun 2022, Kajasdam XII/Tpr Pimpin Technical Meeting

Image

Krisis Berlarut, Partai Baru Punya Peluang Besar Lolos dan Memenangi Pemilu 2024

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image