Ahmad Fadhly
Penguasa dan Pengkritik (Oposisi)
Politik | 2024-11-05 14:34:17Penguasa dan Pengkritik atau oposisi merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem demokrasi yang sehat.Pemerintah atau penguasa adalah pemegang kendali dalam menentukan kebijakan publik dan menjalankan roda pemerintahan.Sementara, pengkritik atau oposisi berfungsi mengawasi, mengkritik, serta memberikan jalan lain terkait kebijakan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Hubungan antara Penguasa dan pengkritik seharusnya tidak diwarnai permusuhan. Namun terlihat saat ini, sistem demokrasi di negeri ini Oposisi dipandang Penguasa sebagai ancaman, bukan dipandang sebagai komponen penting yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Beberapa tahun terakhir, kerap kali dipertontonkan para oposisi yang berperan sebagai oposisi dalam mengawasi, mengontrol dengan memberikan jalan keluar atas kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memihak rakyat memperoleh perlakuan seolah-olah para pengkritik musuh penguasa.
Misalnya, penangkapan Tom Limbong mantan Menteri perdagangan di era presiden Jokowi dan pentolan tim sukses calon presiden Anies Baswedan yang dinilai publik sebagai instrumen hukum untuk menekan pengkritik atau oposisi.
Penguasa Gunakan Eksploitasi Hukum.
Penguasa terkesan sering menggunakan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang, seperti pasal pencemaran nama baik atau pasal pidana tertentu, untuk mengkriminalisasi pengkritik.
Hal itu tanda bahaya dalam demokrasi, seharusnya hukum digunakan melindungi semua warga negara, malah digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda.Jika Eksploitasi hukum digunakan sebagai alat untuk menekan oposisi, pembungkamanpun terjadi, di mana kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam diskusi politik terhambat.
Hal tersebut akan menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Pengkritik menjadi ragu untuk bersuara karena khawatir akan mendapatkan tuntutan hukum.Dalam berdemokrasi seharusnya penguasa yang bijak bisa menghargai kritik dan jalan orang-orang yang beroposisi sebagai bagian hak asasi manusia.
Langkah yang dilakukan orang-orang diluar penguasa memberikan kritik dengan tujuan konstruktif harus dilihat penguasa sebagai bentuk sebagai kepedulian terhadap bangsa dan negara
Bila penguasa memandang kritik sebagai ancaman atau menanggapinya dengan represif, hal ini dapat merusak fondasi demokrasi dan menciptakan ketakutan dalam masyarakat.
Mamang, Bagi penguasa, menerima kritik bukanlah hal yang mudah, apalagi kritik tersebut datang dengan nada keras atau disertai tuduhan yang dianggap tidak benar.Penguasa yang bijak akan menanggapi kritik dengan kepala dingin dan menjadikan kritik sebagai bahan koreksi untuk perbaikan serta Penguasa sebaiknya membuka ruang diskusi dan berkomunikasi secara terbuka dengan pengkritik atau oposisi.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh perspektif baru yang mungkin belum dipertimbangkan.Disamping itu, tidak semua kritik harus diterima atau direspon. Penguasa juga harus mampu membedakan mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar untuk menjatuhkan. Sikap tegas dalam menghadapi kritik yang tidak beralasan dapat membantu penguasa menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengesampingkan demokrasi.
Peran Media.
Menghidupkan dan menjaga demokrasi terkait perbedaan pandangan antara penguasa dan oposisi sangat dibutuhkan peran media untuk menengahinya. Dengan fungsi media sebagai alat menyebarluaskan informasi bisa digunakan untuk menyampaikan opini dari kedua belah pihak kepada publik.
Namun, tantangan muncul ketika media tidak lagi bersikap independen. Di beberapa negara, media digunakan oleh penguasa untuk menyebarkan propaganda atau oleh oposisi untuk menyerang pemerintah secara tidak objektif.
Hal ini membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang.Idealnya, hubungan antara Penguasa dan Pengkritik saling melengkapi. Pemerintah seharusnya menanggapi kritik sebagai bentuk masukan, begitu pula sebaliknya, pengkritik atau oposisi tidak hanya mencari-cari kesalahan saja, tapi juga menawarkan solusi yang bersifat memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi bangsa dan negara.
Mewujudkan Demokrasi yang Sehat.
Tidak mudah memang untuk mewujudkan hubungan yang sehat antara penguasa dan pengkritik di negeri ini. Tantangan nya sangat besar, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang membuat informasi penyebarannya sangat cepat, dan meningkatkan resiko penyebaran disinformasi dan hoak juga meningkat.
Penguasa dan pengkritik harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam demokrasi. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik, sedangkan pengkritik harus lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Jika kedua belah pihak mampu menjaga etika dan profesionalisme, demokrasi dapat berkembang dengan baik, dan kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin.
Kesimpulannya, Hubungan antara penguasa dan pengkritik adalah hubungan yang seharusnya saling memperkuat dalam sebuah demokrasi. Meskipun kerap diwarnai ketegangan, hubungan ini sebenarnya adalah bagian dari proses untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Saat kedua pihak mampu menjalankan peran mereka dengan baik, demokrasi akan tumbuh semakin kuat, dan hak-hak rakyat akan lebih terlindungi.Demokrasi yang sehat bukan berarti tanpa perbedaan pendapat, tetapi justru mampu menampung berbagai suara, baik dari penguasa maupun pengkritik, demi mewujudkan kepentingan bersama....
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
