Hamdani

    FOLLOW  

Warga Desa Wadas yang Tertindas

Politik | Thursday, 10 Feb 2022, 11:28 WIB

Peristiwa tragis yang menimpa warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah cermin buram buruknya layanan publik, lebih tepatnya dalam menunaikan hak-hak masyarakat.

Konon menurut informasi media yang dirilis dari siaran berita Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) ada sekitar 40 orang warga Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian berkaitan dengan aksi penolakan pengukuran di Desa Wadas kemarin, Rabu, 09/02/2022.

Selain itu, menurut rilis berbagai lembaga, seperti LBH Yogyakrta, Walhi, Greenpeace, dan Front Nahdliyyin menyebutkan bahwa aparat kepolisian melakukan pengepungan kepada warga yang masih bertahan di Wadas.

Potret tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga masyarakat hingga terjadi penangkapan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan lembaga negara. Melakukan penangkapan tanpa prosedur bisa dikategorikan sebuah tindakan ilegal dan karenanya pelaku pelanggaran layak di ke meja pengadilan.

Sangat ironis ketika warga Desa Wadas yang memiliki hak atas desa nya sendiri sebagaimana terdapat dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 dan mempertahankan haknya justru dilemahkan. Bahkan coba dilumpuhkan dengan cara-cara brutal dan menggunakan tangan besi.

Sikap aparat yang memperlakukan masyarakat dengan tindakan tidak terpuji memang kerap terjadi dalam lima tahun terakhir. Meskipun sejak reformasi bergulir katanya praktik orde baru tidak boleh dilakukan. Namun faktanya tidak ada bedanya alias sama saja.

Tetapi warga Desa Wadas sangat heroik dan tak gentar menghadapi negara yang ingin memperkosa hak-hak mereka.

Kisah carut marut pembangunan waduk yang mengabaikan kepentingan sosial dan konon lagi akan merusak lingkungan karena adanya perusahaan pertambangan di Purworejo patut dihentikan.

Berawal pada 2013, warga Wadas telah mendengar akan ada pembangunan di daerah Purworejo dan Wonosobo, yaitu pembangunan bendungan dan Desa Wadas menjadi salah satu desa yang akan terdampak dari pembangunan tersebut.

Akan tetapi banyak warga Desa Wadas yang tidak diberi pemahaman ataupun sosialisasi mengenai dampak lingkungan tersebut. Oleh karena itu, banyak warga Desa Wadas yang beranggapan bahwa pembangunan proyek tersebut tidak memerhatikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Atas dasar itu pula maka wajar bila sikap warga Wadas menentang pembangunan yang membawa ancaman buruk terhadap lingkungan mereka. Malah harus kita dukung agar hal serupa tidak terulang di desa lain atau daerah lain.

Kepada pemerintah lihatlah rakyat secara bijak. Tempatkan mereka sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya dikorbankan demi ambisi oligarki atau kapitalis dengan mengatasnamakan kesejahteraan. Sejatinya Pemerintah berada di samping rakyat dan membelanya bukan menindasnya. (**)