Yuli Saputri
Angka Kemiskinan Menurun, Fakta atau Sekedar Angka?
Info Terkini | 2024-07-15 13:45:59
Angka Kemiskinan Menurun, Fakta atau Sekedar Angka?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 menjadi sebanyak 25,22 juta orang. Menanggapi data tersebut, pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan hal itu bentuk adanya harapan di tengah stagnasi perekonomian global.
“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” ujar Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (05/07/2024).
Dari tahun ke tahun kemiskinan menjadi masalah krusial yang selama ini dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi di tengah beredar nya angka penurunan kemiskinan di Indonesia, negara yang berjuluk gemah Ripah loh jinawi ini justru sedang menanggung berbagai masalah sosial yang semakin kompleks. Banyaknya kasus bunuh diri karena terlilit hutang, judol yang merajalela dan menimbulkan beragam dampak seperti perceraian dan pembunuhan hingga makin meningkatnya kasus perdagangan manusia.
Permasalahan-permasalahan tersebut tentu dipicu karena kondisi ekonomi. Berbagai permasalahan yang semakin kesini semakin beragam tersebut juga merupakan bukti bahwa kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Di sisi lain, masih tingginya angka stunting anak di negeri ini juga menjadi bukti bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan oleh negara.
Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Akan tetapi sayangnya hal itu sangat kontradiktif terhadap kondisi jutaan rakyat Indonesia yang masih berkubang di lumpur kemiskinan. Hal ini terjadi karena sumber daya alam melimpah tersebut tidak sepenuhnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat tetapi dikelola pihak swasta dan asing. Sebuah ironi memang, seperti yang terjadi di Papua. Salah satu tambang emas terbesar di dunia yaitu Freeport ada di bumi cendrawasih tersebut akan tetapi nyata nya banyak rakyat Papua yang masih hidup serba terbelakang, listrik belum merata, banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan dan fasilitas kesehatan terbatas, dan beragam keterbatasan lainnya.
Inilah yang terjadi di negara yang menganut sistem kapitalisme. Sistem yang melahirkan rezim neolib. Di bawah rezim yang neolib inilah pemilik modal bisa dengan leluasa menguasai berbagai sumber daya alam yang merupakan hak dari rakyat dan bisa melobi pejabat untuk mendukung aksi mereka melalui beragam peraturan yang bisa dijual-belikan. Semua itu tak lepas dari asas keuntungan dan manfaat semata, dimana ada keuntungan maka disitulah ada kepentingan. Maka jangan heran alih-alih mewakili suara rakyat seperti jargon mereka, setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru cenderung berpihak pada pemilik modal. Apalagi pejabat yang sekuler, yang hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan semata. Kondisi rakyat Indonesia saat ini pun juga tak lepas dari rusaknya mindset para pengemban amanah rakyat mengenai kepemimpinan dan kepengurusan rakyat.
Hal ini tentu berbeda dengan pemimpin dan pejabat di bawah naungan sistem Islam. Apalagi Islam memiliki seperangkat mekanisme dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Seperti yang diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang memiliki aturan komprehensif. Islam tak hanya mengatur urusan sehari-hari saja, tapi Islam juga mempunyai aturan di segala bidang kehidupan. Seperti ekonomi, pendidikan, politik, dsb. Tentu aturan yang lahir dari Islam bukanlah aturan yang berasaskan manfaat duniawi semata. Aturan dalam Islam datang nya dari Sang Pencipta Kehidupan, Allah swt. yang telah terbukti berabad-abad lamanya membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi umat Islam saja tapi juga semua makhluk di bumi.
Dalam Islam juga ada pembagian kepemilikan yang jelas. Islam mengatur jenis kepemilikan, kepemilikan individu, umum dan negara. Kepemilikan individu seperti harta hasil bekerja, warisan, hadiah, dan lain sebagainya. Harta kepemilikan umum adalah harta yang manfaatnya dirasakan bersama-sama, harta kepemilikan umum haram hukumnya dimiliki dan dikuasai oleh individu. Contohnya seperti hutan, laut, sungai, danau, dan tambang. Harta kepemilikan umum inilah yang dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan harta kepemilikan negara contohnya seperti jizyah, ghanimah, harta orang murtad, dharibah, dan lain-lain.
Kepemilikan dan pengelolaan harta yang jelas serta para pejabat dan pemimpin yang amanah akan membawa kemaslahatan untuk rakyat. Kesejahteraan tidak akan hanya menjadi angan. Pendidikan dan kesehatan gratis tentu dengan mudah akan dirasakan oleh rakyat. Masalah sosial yang menjadi dampak keadaan ekonomi juga bisa dengan mudah diminimalisir. Keberhasilan sistem Islam telah terbukti berabad-abad lamanya. Seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meski masa kepemimpinannya amat singkat yakni selama 3 tahun akan tetapi ia berhasil mensejahterakan rakyatnya. Petugas zakat saat itu Yahya bin Said mengatakan "ketika hendak membagikan zakat, aku tak menjumpai satu orang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat berkecukupan.(Ibnu Abdul Hakam, Sirah Umar bin Abdul 'Aziz).
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
