Marshanda Isna Nurafni
Peristiwa Bersejarah G30S/PKI Serta Kaitannya dengan Teori Sosiologi
Edukasi | 2024-07-08 09:00:00
Gerakan 30 September (G30S) merupakan peristiwa berdarah yang mencoreng sejarah Indonesia pada tahun 1965. Pada malam itu, pasukan G30S menculik dan membunuh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian memicu serangkaian kekacauan politik dan aksi anti-komunis yang berujung pada tumbangnya Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.
G30S/PKI memiliki dampak yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai peralihan dari era Demokrasi Terpimpin Soekarno ke Orde Baru Soeharto yang otoriter. Di sisi lain, G30S/PKI juga diikuti dengan aksi balas dendam yang kejam terhadap PKI dan simpatisannya, menelan korban jiwa mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Luka mendalam akibat peristiwa ini masih terasa hingga saat ini, dan perdebatan tentang siapa dalang di balik G30S/PKI masih terus berlangsung.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa G30S/PKI melalui kerangka teori sosiologi.
Dimulai dengan penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI Angkatan Darat oleh pasukan G30S, peristiwa ini kemudian memicu kekacauan politik dan aksi anti-komunis yang brutal. Peristiwa G30S/PKI dilatarbelakangi oleh situasi politik yang tegang antara Presiden Soekarno dan TNI Angkatan Darat, serta kekhawatiran terhadap pengaruh PKI yang kian kuat. Aksi balas dendam oleh TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Letjen Soeharto menandai peralihan dari era Demokrasi Terpimpin Soekarno ke Orde Baru Soeharto yang otoriter.
Partai Komunis Indonesia (PKI) didirikan pada tahun 1924 dengan ideologi komunisme yang berlandaskan Marxisme-Leninisme. PKI bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan sistem kepemilikan bersama atas alat-alat produksi.
PKI memiliki basis sosial yang kuat di kalangan petani, terutama di daerah pedesaan Jawa dan Bali. Mereka tertarik dengan ideologi PKI yang menjanjikan reformasi agraria dan redistribusi tanah. PKI juga aktif mengorganisir buruh di pabrik-pabrik dan perkebunan, menarik mereka dengan perjuangan hak-hak pekerja dan upah yang layak. Selain itu, PKI berusaha menjangkau kelompok minoritas seperti perempuan, pemuda, dan intelektual.
Perlu dicatat bahwa dukungan terhadap PKI tidak homogen di antara semua petani dan buruh, dan peran PKI dalam gerakan sosial dan politik Indonesia bervariasi sepanjang sejarahnya.
Teori Sosiologi Terhadap Peristiwa G30S/PKI
Peristiwa G30S/PKI yang kompleks dan penuh misteri dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi, khususnya melalui teori stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan kekuasaan dan otoritas.
Stratifikasi Sosial (pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas)
Masyarakat Indonesia pada masa itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda, dengan PKI dan TNI Angkatan Darat sebagai dua aktor utama. PKI mewakili kelas pekerja dan tani, yang mendambakan perubahan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat mewakili kelas elit militer, yang berusaha mempertahankan status quo. Ketegangan antara kedua kelas ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya G30S/PKI.
Perubahan Sosial (transformasi struktur sosial)
G30S/PKI dapat dilihat sebagai momen penting dalam proses transformasi sosial Indonesia. PKI berusaha untuk mengantarkan perubahan sosial yang radikal, seperti reformasi agraria dan redistribusi kekayaan. Namun, perubahan ini ditentang oleh TNI Angkatan Darat, yang memicu kekacauan dan pergolakan.
Kekuasaan dan Otoritas (distribusi pengaruh dan legitimasi)
Peristiwa G30S/PKI juga menunjukkan perebutan kekuasaan dan otoritas antara PKI dan TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dan TNI Angkatan Darat, namun upaya ini gagal dan berujung pada kekalahan PKI dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Selain teori stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan kekuasaan dan otoritas, masih ada beberapa perspektif sosiologi lain yang dapat digunakan untuk memahami G30S/PKI, yaitu fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik.
Fungsionalisme Struktural
Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Dalam konteks G30S/PKI, aksi PKI dapat dilihat sebagai disfungsi dalam sistem sosial, di mana mereka dianggap mengganggu keseimbangan yang ada.
Struktur sosial Indonesia pada masa itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda, dengan PKI dan TNI Angkatan Darat sebagai dua aktor utama. PKI, dengan ideologi komunisnya, memperjuangkan reformasi agraria dan redistribusi kekayaan. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik oleh TNI Angkatan Darat, yang mewakili kepentingan kelas elit militer.
Ketegangan antara kedua kelompok ini memuncak pada peristiwa G30S/PKI, di mana upaya PKI untuk merebut kekuasaan ditentang oleh TNI Angkatan Darat. Hal ini mengakibatkan kekacauan dan pergolakan yang berujung pada kekalahan PKI dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Teori Konflik
Teori konflik berfokus pada pertentangan dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. G30S/PKI dapat dilihat sebagai manifestasi dari konflik antara kelas sosial, dengan PKI mewakili kelas bawah yang ingin melawan dominasi kelas atas.
PKI memiliki basis massa yang kuat di kalangan petani dan buruh yang ingin mendapatkan hak-hak yang lebih baik. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat mewakili kepentingan kelas elit militer yang ingin mempertahankan status quo. Perebutan kekuasaan dan ideologi antara kedua pihak menjadi salah satu faktor utama yang memicu G30S/PKI.
Interaksionisme Simbolik
Interaksionisme simbolik menekankan pada pentingnya makna dan simbol dalam interaksi sosial. G30S/PKI dapat dianalisis dengan melihat bagaimana makna dan simbol yang digunakan oleh PKI dan TNI Angkatan Darat memicu konflik dan pertikaian.
PKI menggunakan simbol-simbol seperti palu arit dan slogan-slogan revolusioner untuk mengkomunikasikan ideologinya. TNI Angkatan Darat menggunakan simbol-simbol seperti bendera merah putih dan pancasila untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan. Makna dan interpretasi yang berbeda terhadap simbol-simbol ini oleh kedua pihak memperparah ketegangan dan memicu konflik.
Memadukan berbagai perspektif sosiologi, seperti stratifikasi sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan otoritas, fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang G30S/PKI. Setiap perspektif menawarkan lensa yang berbeda untuk melihat peristiwa ini, dan dengan menggabungkan berbagai lensa tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kompleksitas dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
Bagaimana G30S/PKI Dilihat dari Teori Konflik?
Teori konflik memandang masyarakat sebagai arena pertentangan dan perebutan kekuasaan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Dalam konteks G30S/PKI, teori ini membantu menjelaskan peristiwa ini sebagai manifestasi dari konflik antara dua kelas utama: kelas buruh dan tani yang diwakili oleh PKI, dan kelas elit militer yang diwakili oleh TNI Angkatan Darat.
Perbedaan ideologi yang tajam antara PKI yang menginginkan perubahan sosial radikal dan TNI Angkatan Darat yang ingin mempertahankan status quo memicu ketegangan dan pertikaian. G30S/PKI dapat dilihat sebagai puncak dari konflik ini, di mana upaya PKI untuk merebut kekuasaan melalui penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI Angkatan Darat memicu reaksi balasan yang brutal dan berujung pada kekalahan PKI dan tragedi kemanusiaan.
G30S/PKI adalah peristiwa yang kompleks dan penting dalam sejarah Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa G30S/PKI adalah peristiwa yang kompleks dengan berbagai interpretasi dan perspektif. Penting untuk bersikap kritis terhadap sumber informasi dan untuk menghindari simplifikasi berlebihan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
