Terancam Krisis Listrik, Stop Swastanisasi!

Image
Dhevy Hakim
Teknologi | Tuesday, 18 Jan 2022, 06:02 WIB

Terancam Krisis Listrik, Stop Swastanisasi!

Oleh: Dhevy Hakim

Awal tahun yang semestinya dipenuhi rasa optimisme dan semangat baru, tetapi di awal tahun 2022 ini masyarakat justru dibuat khawatir dengan adanya sejumlah berita. Belum ada kepastian mengenai kabar kenaikan tarif dasar listrik mulai Januari 2022, kini disusul pemberitaan adanya krisis listrik.

Di era revolusi industri 4.0 dimana aktivitas maupun informasi sangat tergantung pada teknologi maupun informasi digital menjadikan listrik saat ini seperti kebutuhan pokok. Ibarat nasi yang harus tersedia setiap jam makan, begitulah adanya listrik harus tersedia setiap saat.

Tidak dapat dibayangkan jika krisis listrik benar-benar terjadi, dunia seakan gelap bahkan berhenti. Pemadaman listrik beberapa menit saja, seringkali membuat pekerjaan terbengkalai. Air tidak bisa mengalir karena Sanyo mati, tidak bisa masak rice cooker nya mati, tidak bisa menyalakan lampu dll.

Batubara sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik, menjadi bahan penting yang harus tersedia. Wajar saja jika adanya krisis listrik dikait-kaitkan dengan terjadinya krisis batubara. Benarkah demikian?

Pengusaha Tambang Biang Keladi

Memang benar batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lambat laun, jika dipergunakan terus menerus memang akan habis. Namun, jika menelisik hasil penelitian dari lembaga IESR (Institute for Essential Services Reform) faktor fundamental terjadinya krisis batu bara disebabkan adanya pelanggaran dari pelaku usaha penambang batu baru yang seharusnya memasok 25 % dari produksi. (4/1)

Disparitas harga batu bara membuat pelaku usaha lebih tergiur untuk mengekspor semua batu bara. Dengan harga ekspor yang menjanjikan, pelaku usaha batubara lebih memilih mengekspor batubara tanpa memperdulikan kewajiban mereka untuk mengirimkan seperempat dari produksinya untuk PLN.

Oleh karenanya penyebab fundamental terjadinya krisis listrik tidak dikarenakan menipisnya eksplorasi batubara, tetapi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tambang batubara. Dalam hal ini pelaku usaha tersebut adalah swasta yang masuk dalam lingkaran oligarki.

Harus Ada Solusi Tuntas

Menanggapi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menetapkan dalam menghadapi krisis batubara yang menerpa PT PLN (Persero). Yakni melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat subholding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060.

Rencana transformasi PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) patut diapresiasi, mengingat batubara memang pada masa yang akan datang lama-lama akan habis. Namun, jika menelisik penyebab fundamental terjadinya krisis listrik yakni defisitnya stok pemasokan batubara, maka solusi transformasi PLN bukan menjadi solusi.

Defisit pasokan batubara butuh solusi cepat dan segera. Seharusnya pelaku usaha batubara ditindak tegas melaksanakan kewajibannya untuk memasok hasil produksi tambngnya sebesar 25%. Di sisi lain pasca UU Omnibus Law, hawa keperpihakan pada swasta semakin besar

Oleh karenanya mengatasi hal tersebut butuh solusi tuntas. Batubara sebagai sumber energi, dalam pandangan Islam termasuk kepemilikan umum. Dalam konsep Islam, barang-barang yang termasuk kepemilikan umum maka negaralah yang berkewajiban mengelolanya kemudian hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat. Individu maupun swasta haram hukumnya untuk memilikinya. Kalaupun negara melibatkan swsata, hanyalah sebatas kontak kerja saja bukan pada posisi memilikinya.

Konsep Islam terkait energi inilah yang bisa mengatasi secara tuntas persoalan energi. Tidak mungkin menaruh harapan pada solusi kapitalisme saat ini. Kapitalisme akan senantiasa berhitung dalam hal keuntungan. Bahkan dengan sistem politik demokrasi yang diciptakan telah menyeret kompromistis antara pelaku usaha (pemilik modal) dalam hal ini oligarki dengan para penguasa. Akan senantiasa ada kong kalikong antara keduanya, buktinya kita sering mendengar istilah negara korporatokrasi.

Semoga krisis listrik segera teratasi. Ayo, stop swastanisasi!

Wallahu a’lam.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Tes P3K, Jangan PHP-in Guru Honorer

OSS Berbasis Resiko

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Rekomendasi Tempat Promosi Bisnis Online

Image

Hanya Sekali Klik Download YouTube Video ke MP3 di Y2Mate

Image

Savefrom: Download YouTube Shorts Jadi MP3 & MP4 Cukup di HP

Image

Mengapa Remaja Anda Tidak Mendengarkan Anda

Image

Idaqu Jajaki Kerjasama Pendidikan dengan Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido

Image

Savefrom Download Video Viral Dari Youtube Terbaru 2022

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image