Ainna R.H
Benarkah Indonesia Sudah Menerapkan Konsep Good Governance?
Politik | 2023-12-15 16:22:04
Dalam setiap negara dengan system pemerintahan, perlu diadakannya tata kelola yang baik agar tercapainya suatu tujuan yang baik pula. Ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dalam melayani masyarakat yang menuntut pemerintahan yang baik, transparan dan adil.
Untuk mewujudkan tata Kelola yang baik, maka pemerintah berkomitmen mewujudkannya dengan menerapkan konsep good governance. Dengan diterapkannya konsep good governance ini, pemerintah diharapkan bisa mengatasi masalah masalah yang terjadi di negara ini.
Lantas apa pengertian good governance? Dan benarkah Indonesia sudah menerapkan konsep ini?
Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).
Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif.
Konsep good governance sendiri sudah muncul sejak era reformasi. Hal ini muncul disebabkan oleh berbagai macam masalah yang terjadi di negara ini.
Bagaimana penerapan good governance di Indonesia?
Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah telah menerapkan konsep good governance sejak era reformasi yaitu pada tahun 1998, dimana di masa itu telah terjadi banyak permasalahan, seperti krisis moneter, tata Kelola pemerintahan yang buruk, banyak terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga diperlukannya good governance untuk mengatasi hal tersebut.
Penerapan good governance merupakan upaya pemetintah untuk mengatasi kebobrokan yang ada, namun jika dilihat perkembangannya tata Kelola pemerintahan di indonesia belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan salahnya satunya adalah kurangnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat yang merupakan syarat pokok terlaksananya konsep good governance. Selain transparansi, syarat pokok dari good governance yaitu tata Kelola yang bersih. Syarat syarat tersebut belum bisa terpenuhi dengan maksimal, dikarekanakan masih maraknya korupsi di Indonesia dengan angka yang cukup tinggi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan korupsi sebanyak 2.707 selama periode semester I di tahun 2023.
DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah terbanyak dengan laporan dugaan korupsi sebanyak 359 laporan selama Januari hingga Juni 2023. Berikutnya ada provinsi Jawa barat yang menduduki peringkat kedua dengan 266 laporan, Jawa Timur 213 laporan, sumatera Barat 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan.
Dari paparan diatas menjadi bukti bahwa indonesia masih belum bisa melaksanakan konsep good governance dengan maksimal. Masih diperlukan lagi perbaikan perbaikan untuk mengatasi seperti contoh kasus diatas. Terlebih untuk kasus korupsi ini memerlukan perhatian khusus, karena setiap tahunnya angka kasus korupsi terus meningkat. Koruptor koruptor seolah tidak ada rasa jera sedikitpun melakukan hal yang merugikan masyarakat ini.
Untuk mewujudkan good governance, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja, masyarakat pun harus ikut dalam pelaksanaan. Sebagai salah satu prinsip dari good governance itu sendiri, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan konsep good governance.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
