Hamdani
DPR RI Meminta Bank Syariah Indonesia Menyalurkan KUR Non Agunan untuk UMKM di Aceh
Politik | Monday, 03 Jan 2022, 19:35 WIB
Banda Aceh - Kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM perlu mendapatkan dukungan bersama, terutama kebijakan pembiayaan subsidi bunga dan pinjaman non angunan sebagai langkah membangun gairah kembangkitan ekonomi masyarakat Aceh.
Selama pandemi Covid-19 omset atau pendapatan pelaku usaha menurun drastis dan juga banyak pelaku usaha start up yang punya usaha tapi tidak punya agunan untuk mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat), meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan KUR Non agunan. Namun hal itu ternyata tidak berlaku bagi bank penyalur KUR di Aceh.
Padahal ribuan UMKM di Aceh sangat membutuhkan penambahan modal usaha baik untuk modal kerja maupun investasi. Tetapi apa daya PT BSI sebagai bank penyalur KUR justru tetap meminta agunan berupa sertifikat hak milik dari calon debitur.
Disisi lain, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI 12 Juli 2021, menyebutkan memperpanjang pemberian subsidi bunga sebesar 3% dan menaikkan plafon KUR tanpa angunan dari 50 Juta menjadi 100 Juta.
Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Rafli Anggota DPR RI Dapil Aceh Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah, karena di Aceh ada sekitar 74.810 pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan.
Namun sayangnya dalam hal pembiayaan ini, pemerintah pusat hanya menunjuk 3 Bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan tidak termasuk PT BSI didalamnya.
Oleh karena itu Rafli meminta pemerintah pusat agar bisa mengakomodir penyaluran KUR tanpa angunan melalui PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh, supaya tidak terjadi disparitas pembiayaan bagi UMKM seluruh Indonesia.
Rafli juga menambahkan, apalagi di Aceh tidak tersedia Bank Konvensional. Satu-satunya Bank BUMN andalan masyarakat Aceh saat ini hanya ada BSI yang bisa melakukan upaya pembiayaan bagi UMKM. (*)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
