Zakaria Harahap
Peluang Penetapan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Indonesia
Politik | 2023-11-09 22:04:56Secara konstitusional, HPI masih dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945.
Peluang pembentukan Hukum Pidana Islam (HPI) yang bertentangan dengan hukum Indonesia masih terbuka, namun perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk mewujudkan peluang tersebut.
Hal ini menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia.
” konsisten dengan Konstitusi.
berdasarkan UUD ini.
" Oleh karena itu, HPI tetap dapat dilaksanakan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Aspek sosiologis juga mendukung keinginan penerapan HPI di Indonesia.
Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim sehingga HPI mempunyai peluang untuk diterima oleh masyarakat.
Hal ini didukung oleh dukungan beberapa partai politik dan organisasi Islam di Indonesia.
Namun tidak boleh dilupakan juga terdapat kelompok masyarakat yang menentang penerapan HPI.
Kelompok ini menilai HPI dapat mengancam toleransi dan pluralisme di Indonesia.
Aspek praktis juga perlu diperhatikan dalam penerapan HPI.
Penerapan HPI memerlukan persiapan yang matang dari banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi terkait.
Hal ini diperlukan untuk memastikan penerapan HPI dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik.
Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang penerapan HPI di Indonesia: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HPI Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HPI agar masyarakat dapat menerima dan mendukung penerapan HPI.
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, peningkatan kesadaran dan diskusi.
Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap HPI Penelitian dan pengkajian terhadap HPI harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan menemukan titik temu antara HPI dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Hal ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan HPI dapat berjalan dengan baik.
sesuai dengan konstitusi.
Membangun konsensus nasional Konsensus nasional harus dibangun untuk mendapatkan dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan HPI.
Hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan HPI dapat berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan konflik.
Upaya ini perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan peluang penerapan HPI di Indonesia.
Peluang penetapan hukum pidana Islam terhadap hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
- Aspek konstitusional
Hukum pidana Islam (HPI) merupakan bagian dari syariat Islam yang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."
Dengan demikian, HPI secara konstitusional masih memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa HPI harus tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Aspek sosiologis
Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, sehingga HPI memiliki peluang untuk diterima oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh adanya dukungan dari sejumlah partai politik dan organisasi Islam di Indonesia.
Namun, perlu diingat bahwa terdapat juga kelompok masyarakat yang menolak penerapan HPI. Kelompok ini berpendapat bahwa HPI dapat mengancam toleransi dan pluralisme di Indonesia.
- Aspek praktis
Penerapan HPI membutuhkan persiapan yang matang dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar penerapan HPI dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa peluang penetapan HPI terhadap hukum Indonesia masih terbuka. Namun, perlu adanya upaya-upaya yang serius dari berbagai pihak untuk mewujudkan peluang tersebut.
Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang penerapan HPI di Indonesia:
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HPI
Pemahaman masyarakat tentang HPI perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menerima dan mendukung penerapan HPI. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan diskusi.
- Melakukan kajian dan penelitian tentang HPI
Kajian dan penelitian tentang HPI perlu dilakukan untuk mengkaji dan menemukan titik temu antara HPI dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar penerapan HPI dapat berjalan secara sejalan dengan konstitusi.
- Membangun konsensus nasional
Konsensus nasional perlu dibangun untuk mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat terkait penerapan HPI. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar penerapan HPI dapat berjalan secara damai dan tidak menimbulkan konflik.
Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan peluang penerapan HPI di Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
