Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Mengenang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Politik | Wednesday, 02 Aug 2023, 05:51 WIB

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bung Karno bukanlah sekedar manifesto politik saja atau deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia saja, tapi lebih dari itu; ia adalah merupakan manifesto kultural. Artinya proklamasi kemerdekaan kita adalah merupakan kulminasi dari tuntutan-tuntutan kultural yaitu: Satu Kebebasan yang artinya adalah Kemerdekaan penuh, demokrasi sejati bukan demokrasi liberal ala Washington DC, keadilan sosial, HAM, emansipasi, harga diri dan jatidiri sebagai bangsa yang mandiri merdeka dan berdaulat secara ekonomi dan politik (TRISAKTI).

Tuntutan tersebut ternyata belum terlaksana 100 persen, akibat rongrongan-rongrongan baik dari dalam maupun dari luar, yaitu kekuatan-kekuatan yang pro-imperialis atau neo-kolonialisme, sehingga Bung Karno sering mencanangkan untuk menyelesaikan revolusi Augustus 1945 sampai ke-akar-akarnya.

Lebih celaka lagi tuntutan-tuntutan yang kita harapkan itu, sejak ditegakkannya rezim otoriter dari militer dibawah pimpinan Jenderal TNI AD Soeharto pada tahun 1966 dengan cara kudeta merangkak, yang mengklaim dirinya sebagai pemerintah Orde Baru; mereka menolak sepenuhnya semua tuntutan –tuntutan kultural seperti tersebut diatas. Apa yang mereka lakukan jutru sebaliknya. Dampaknya adalah: Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada zaman kolonial Belanda, hanya saja cara penjajahannya lain.

Penjajahnya tidak lanngsung dari tangan asing atau bukan lagi orang-orang Belanda, tetapi dari bangsanya sendiri, yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme neoliberal dibawah pimpinan AS. Penjajahan model baru yang menggunakan cara pengrojokan (pengucuran secara deras) utang luar negeri yang jumlahnya mencapai bertriliun-triliun atau bermiliar-miliar Dolar Amerika Serikat, dan penanaman modal asing sebanyak-banyaknya di semua bidang kehidupan ekonomi Indonesia. Yang secara singkat, bentuk cengkeraman penjajahan model baru itu dapat digambarkan bahwa NKRI sudah dijepit oleh Utang Luar Negeri dan Modal Asing.

Melihat bangsa Indonesia pada ulang tahun ke-78 kemerdekaannya ditahun 2023 ini, bukannya disertai dengan rasa bangga dan kegembiraan, tetapi sebaliknya diiringi dengan rasa yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak, karena hingga kini ternyata bangsa Indonesia harus menghadapi lagi penindasan dan penghisapan yang sangat berat, baik dari dalam maupun dari luar. Tuan-tuan tanah, kaum koruptor, lintah darat dari berbagai bank swasta yang selalu disertai dengan tindakan sewenang-wenang atau kekejaman membuat masyarakat terus menerus prihatin. Kehidupan masyarakat dirasakan bukannya bertambah ringan melainkan semakin berat, kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, begitu juga utang luar negeri terus-menerus membengkak, keadaan infrastruktur banyak yang rusak, hutan-hutan sebagai pelindung alami bukannya diselamatkan, supaya keadaan ekologi tidak terganggu, tetapi dalam kenyataan hutan-hutan lindung kita itu terus-menerus digunduli, dan demikian pula kedaan laut kita semakin rusak/kotor atau tercemar, karena ulah kaum industrialis asing. Tanah Tanah Kaum Tani dirampas bangsa sendiri. Aparat Keamanan yang malah represif pada rakyatnya sendiri.

Selain dari pada itu, bencana alam, baik yang alamiah ataupun karena ulah manusia, juga semakin sering terjadi dan memakan korban yang besar.

Belum lagi jika kita melihat semakin berkurangnya sumber-sumber daya energi dan kekayaan alam dari bumi Indonesia yang habis digadaikan atau dijual oleh penguasa NKRI pada pihak asing, seperti misalnya ; Freeport salah satunya, tidak ada satupun diantaranya yang lepas dari kekuasaan pihak asing. Inilah keadaan yang kita alami pada usia 78 tahun Indonesia “Merdeka” dibawah kekuasaan dwitunggal yang tercermin dalam kekuasaan Jokowi-Amin yang didominasi oleh PDIP-Golkar atau Megawati-Airlangga Hartarto. Dengan keadaan yang sangat menyedihkan seperti itulah nampaknya yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan nampaknya masih akan terus berkelanjutan.

Penguasa Neoliberal dan Kapitalis-birokrat (Kabir) di era Orde Baru baik yang jilid ke I (Soeharto) maupun yang jilid ke 4 (Jokowi-Amin) yang berkuasa sekarang ini, sepenuhnya pribumi. Penguasa feodal dan golongan aristokrat dizaman kolonial Belanda tidak lagi memainkan peranan dalam berkolaborasi dengan pemodal asing. Tempat mereka sebagian besar digantikan oleh para militer pendukung orde baru yang telah berbaju sipil dan telah menjadi elite-elite PDIP Maupun Golkar dan berkoalisi dengan partainya orang-orang bekas militer seperti Gerindra dari partainya Prabowo.

Pendeknya Jokowi masih juga berusaha keras untuk melanggengkan kekuasaan militer seperti di zaman Soeharto dan yang jelas mereka-mereka itu adalah orang-orang yang setia pada kepentingan imperialisme neoliberal yang di pimpin oleh Amerika Serikat, dan sudah barang tentu juga mencari untuk kepentingannya sendiri. Ini semua tercermin dalam Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi yang setia menjalankan sistem Demokrasi liberal ala Amerika Serikat.

Meskipun rakyat Indonesia pada Mei 1998 telah mengadakan suatu gerakan yang dinamakan gerakan reformasi, namun demikian gerakan itu ternyata tidak membawakan hasil-hasil yang signifikan jika kita tinjau dari tujuan manifesto kultural seperti yang sudah disinggung diatas. Secara singkat dapat dikatakan bahwa gerakan reformasi 1998 telah gagal total.

Apa yang terjadi sejak tahun 2014 atau 2019 dan sekarang detik ini yaitu berdirinya pemerintah Orde Baru jilid ke II; yang dimulai dari rezim Jokowi-Jusuf Kalla sampai pada rezim Jokowi-Amin yang bertindak sebagai penerus-penerus setia rezim otoritarianisme militer Soeharto, secara hakekat adalah sama saja, yaitu tetap mempertahankan keadaan dimana Indonesia sebagai negara jajahan model baru dari imperialisme neoliberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Sekarang ini NKRI sudah berusia 78 tahun, sayangnya penguasa NKRI, masih belum melek (membuka matanya lebar-lebar) terhadap hakekat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hampir semuanya elite bangsa Indonesia masih tetap saja berbudaya konservatif, feodal ditambah dengan budaya KKN, yang dibangun oleh rezim orde baru Soeharto, dan oleh kerena itulah mereka pura-pura melaksanakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi hakekatnya mereka mengabaikan bahkan menolak mentah-mentah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti yang sudah dikemukakan diatas. Mereka para penguasa NKRI memilih caranya sendiri yaitu demokrasi liberal, dan menjalankan perekonomian mengikuti sistem ekonomi neoliberal, yaitu sistem ekonomi globalisasi pasar bebas, yang telah di paksakan oleh kaum imperialisme neoliberal. Andaikata mereka bersungguh-sungguh hendak melaksanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan maka sebagai dicantumkan dalam UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa :

 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ; dan
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Inilah impian rakyat Marhaen. Tetapi selama orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan menganut paham neoliberalisme, jangan harap cita-cita itu akan terwujud.