Vivi Nurwida
Impor Beras, Benarkah Solusi Antisipasi Bencana El Nino?
Ekonomi Syariah | 2023-06-25 18:41:48Lagi-lagi pemerintah akan membuka keran impor beras sebanyak tiga juta ton. Satu juta ton di antaranya akan didatangkan dari India. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut impor beras ini dilakukan guna mengantisipasi dampak cuaca panas ekstrem/ El Nino.
Rencana impor beras ini ternyata dilakukan di luar penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog untuk mengimpor dua juta ton beras sepanjang tahun 2023.
Beberapa pihak menyayangkan kebijakan ini karena dinilai tanpa perencanaan yang matang dan bisa memberikan dampak negatif kepada petani. Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies mengatakan bahwa kebijakan impor beras ini terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sebab, El Nino merupakan kondisi yang bisa diperkirakan pada tahun sebelumnya ( dikutip dari katadata.com, 17-06-2023).
Merugikan Petani dan Kurangnya Antisipasi
Rencana impor beras ini jelas merugikan petani. Pasalnya, di beberapa daerah di Indonesia sedang panen raya, seperti di Cirebon dan Jatiluwih. Impor besar-besaran ketika panen raya justru akan mengakibatkan harga gabah anjlok, dan petani merugi. Padahal biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menanam padi tidaklah sedikit.
Tentu hal ini adalah kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa memperhatikan nasib petani. Padahal sudah jelas dengan kebijakan ini akan mematikan minat dan semangat para petani untuk tetap menanam padi, juga generasi muda untuk menjadi petani.
Alasan El Nino sendiri jelas menggambarkan bahwa pemerintah tidak matang dalam perencanaan. Padahal El Nino adalah fenomena yang bisa diprediksi sejak tahun sebelumnya. Semestinya, sejak tahun sebelumnya pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan stok produksi beras dalam negeri. Seperti, memberi insentif, bantuan benih, pupuk dan sebagainya kepada para petani.
Tidak Menguntungkan Rakyat
Impor beras juga tidak menyebabkan harga beras di pasaran menjadi murah. Masyarakat tetap saja tidak diuntungkan dengan kebijakan ini, karena harga mahal tetap saja mahal. Nyata, bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Kebijakan ini menunjukan telah terjadi liberalisasi pangan.
Nyata, bahwa impor beras besar-besaran ini bukan semata-mata karena fenomena El Nino. Namun, lebih dari itu memang ada bagian liberalisasi pangan yang dilakukan oleh negara-negara besar melalui lembaga dunia. Liberalisasi ini adalah penindasan kepada Indonesia sebagai negara kecil yang merupakan mangsa bagi negara besar. Inilah akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme, dan tidak mengindahkan aturan Islam. Sudah seharusnya, Indonesia melepaskan diri dari jerat tatanan Kapitalisme dan menggantinya dengan aturan Islam.
Islam Sebagai Solusi
Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari).
Atas dasar hadis di atas jelaslah bahwa Khalifah wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam urusan pangan. Pemenuhan ini dilakukan dengan asas akidah Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai sandarannya.
Dalam Islam konsepnya adalah kedaulatan pangan, yaitu dipastikan mandiri secara pangan dari segi produksi sendiri baik kecukupan lahan, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian cukup untuk memenuhi seluruh warga negara dalam jangka waktu dari panen ke panen dan memadai. Tanpa adanya kedaulatan pangan, negara ini akan mudah disetir dan bergantung pada negara lain.
Islam juga memastikan distribusi pangan hingga ke setiap individu masyarakat, bukan hanya tersedia melimpah tapi tidak terdistribusi. Politik ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah akan memastikan negara berdaulat pangan. Jadi, impor beras bukanlah solusi antisipasi bencana El Nino.
Wallahu a'lam bisshowab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
