Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image fara putri nabila

Rakyat Hanya Butuh Makan, Bukan Amandemen Undang-Undang 1945

Politik | Wednesday, 31 May 2023, 19:10 WIB

Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, bahwa adanya wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan pokok-pokok haluan negara bukan persoalan yang mendesak. Menurutnya, amandemenUUD 2945 ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent untuk dilakukan saat ini.

"Jangan ada kesan di masyarakat bahwa amandemen dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik saat ini. Apalagi negara yang sedang berjuang menghadapi pemulihan ekonomi pasca Covid-19," ujar Guspar di wacana amandemen dengan menyertakan pokok-pokok haluan negara harus dilakukan dengan hati-hati dan super cermat.

Tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Politisi Fraksi PAN ini menunturkan, aspirasi dari kelompok masyarakat seluruh komponen anak bangsa harus di dengan dan sangat penting untuk di pertimbangkan. Wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPR RI ini menyampaikan, jika amandemen UUD 1945 ditujukan hanya untuk menetapkan pokok-pokok haluam negara dengan alasan negara tidak lagi memilki garis-garis besar haluan negara bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan.

Legislator asal Sumatera Barat itu bilang, bahwa amandemen memeng dimungkinkan secara konstitusi, namun, harus dilakukan dengan kajian yang matang dan komprehensif dengan tujuan dan penjelsan yang sangat jelas.

"Wacana amandemen UUD 1945 justru akan memunculkan kegaduhan baru di politik. Sebab, banyak rakyat curiga, jangan-jangan amandemen UUD 1945 akan melebar ke pembahasan masa jabatan presiden. Sehingga menjadi bola liar dan menggelinding kemana-mana dan menghadiri terjadinya politik transaksional," ujarnya.

"Apalagi wacana amandementerbatas ini juga tidak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Sedangkan itu untuk mengakomodir pokok pokok haluan negara cukup dilakukan di dalam Undang-Undang," pungkas anggota Baleg DPR tersebut.

Sedangkan, pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai wacana amandemen UUD 1945 hingga perpanjangan masa jabata Presiden merusak fasilitas sirkulsi demokrasi.

"Dan ini pun berpotensi menimbulkan gejolak sosial besar. Karena tidak penting melakukan amandemen UUD 1945, rakyat hanya perlu makan, tidak membutuhkan amandemen," kata Ubed

Menurutnya, perpanjangan periode itu terlalu lama menutup peluang warga negara berkualitas mengalami mobilitas vertikal naik di arena kekuasaan. "Sirkulasi elite nya yang terlaly lama juga berpotensi besar korup dan otoriter," tambahnya.Ubed mengatakan akan ada potensi terjadi gejolak sosial besar jika hal itu akan terjadi.

"Sebab, saat ini hingga akhir kekuasaan Jokowi sedang menunjukan perfoma terburuknya dalam memimpin, korupsi merajalela, demokrasi memburuk, ketidakpercayaan publik makin meluas, kemiskinan dan penderitaan rakyat terus terjadi," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo disebut tegas menolak Amandemen UUD 1945. Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor yang ikut bersama Partai politik koalisi nonparlemen saat bertemu Presiden Joko Widodo.

Beliau mendapat amanat dari Yusril yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa jika pemerintah mau mengamndemen terbatas, maka dengan itu ketua umum PBB harus siap dimintai pendapat dan masukannya.

"Jika pemerintah mau mengamandemen terbatas, beliau (Yusril) berkenan dimintai pendapat dan masukannya," kata Afriansyah.

Afriansyah pun menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo menolak amandemen UUD 1945 baik terbatas maupun terbuka.

Menurut Afriansyah, Presiden Joko Widodo tidak mau dituduh ingin 3 (tiga) periode ataupun memperpanjang jabatab presiden.

"Beliau (Presiden Joko Widodo) juga takut melebar kemana-mana," terang Afriansyah.

Bahkan pengamat politik dari Universitas Al azhar Indonesia pun ikut menanggapi terkait wacana para aktor yang bisa mengubah amandemen UUD 1945.

Sehingga, Presiden bisa menjabar selama 3 (tiga) periode. Hal ini boleh saja mereka tentukan, tetapi harus diingat bahwa negara ini memiliki masyarakat.

"Boleh-boleh saja mereka bisa menentukan amandemen UUD 1945 hanya untuk akomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo dan oligarki. Tetapi, negara ini, bukan milik mereka. Negara ini milik rakyat. Rakyat akan menolak amandemen tersebut. Karena rakyat tidak butuh amandemen, Rakyat hanya butuh makan dan pekerjaan," kata dikutip dari Republika

Peluang kemungkinan ada 3 (tiga) periode ini dalam politik, mungkin saja. Hanya saja, mereka semua mengkhianati amanah reformasi dan ingin melanggengkan jabatan mereka semua. Mereka semua tersandera secara politik dan hukum. Maka, bisa saja akan dilaksanakan.

"Tapi ingat, masyarakat akan menolak. Dan ini bisa mengkhawatirkan akan Chaos. Rakyat sedang susah dan tidak butuh tiga periode. rakyat bisa melawan," kata dia.

Selama ini rakyat diam. Tapi, jika hal ini beneran terjadi, rakyat akan melawan. Karena, hal itu membuat rakyatnya semakin susah dan demokrasi di Indonesia akan hancur," ujarnya.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image