Julia Jasmine
Mengapa Amandemen UUD 1945 Diperlukan: Meningkatkan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pendidikan dan Literasi | 2023-05-31 01:20:20
Sebagai negara demokratis, Indonesia telah mengakui pentingnya hak asasi manusia dan menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi nasionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat tantangan dan kelemahan dalam perlindungan hak asasi manusia yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen UUD 1945 guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan kesejajaran dengan standar internasional yang semakin berkembang.
Untuk memahami urgensi amandemen UUD 1945, penting bagi kita untuk melihat sejarah dan keberlakuan UUD 1945 itu sendiri. UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang lahir sebagai hasil perjuangan para founding fathers dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Konstitusi ini menjadi landasan hukum dan prinsip-prinsip dasar bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Sejak saat itu, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan melalui amandemen yang dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan negara dan masyarakat.
Pertama kali, amandemen UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999, setelah jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Amandemen ini bertujuan untuk mengubah beberapa ketentuan penting dalam UUD 1945, seperti penghapusan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, pada tahun 2002, amandemen kedua dilakukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan dan menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, meskipun telah dilakukan amandemen sebanyak dua kali, tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi.
UUD 1945 memuat sejumlah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan konstitusi Indonesia. Nilai-nilai ini mencerminkan semangat kemerdekaan, demokrasi, persatuan, keadilan, dan supremasi hukum. Di antara nilai-nilai tersebut, terdapat Pancasila sebagai dasar negara yang memuat prinsip-prinsip filosofis dan ideologis yang menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
UUD 1945 mengandung sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal-pasal yang relevan, antara lain Pasal 27 hingga Pasal 34, secara langsung atau tidak langsung menyinggung hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu diperjelas dan diperkuat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif.
Amandemen UUD 1945 juga dapat mendorong implementasi instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Negara-negara di seluruh dunia telah menyepakati berbagai perjanjian dan deklarasi tentang hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia yang spesifik. Melalui amandemen UUD 1945, Indonesia dapat memperkuat komitmen dalam melaksanakan dan mematuhi standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam instrumen internasional ini. Ini akan memberikan legitimasi dan pengakuan yang lebih besar di tingkat internasional, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif di dalam negeri.
Amandemen UUD 1945 memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui amandemen, UUD 1945 dapat disesuaikan dengan perkembangan hak asasi manusia secara global dan memperkuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak asasi manusia. Dengan kekuatan hukum yang lebih kuat, pelanggaran hak asasi manusia dapat dihindari dan tindakan hukum yang tegas dapat diambil terhadap pelanggar. Selain itu, amandemen juga dapat mendorong implementasi instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Dalam mengakhiri artikel ini, perlu diingatkan akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan bermartabat. Amandemen UUD 1945 merupakan langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu, ajakan untuk tindakan ditujukan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendorong amandemen UUD 1945 dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Dengan langkah konkret dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan negara yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi setiap individu.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
